Dua Periode Menjabat, Danny Pomanto Berhasil Antar Makassar Raih Lima Penghargaan Adipura
Kitasulsel—Makassar —Kepemimpinan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dalam menjalankan roda pemerintahan mengukir banyak prestasi. Salah satunya di bidang kebersihan dan lingkungan.
Danny Pomanto bahkan satu-satunya wali kota yang berhasil membawa Makassar mendapatkan lima Penghargaan Adipura selama dua periode kepemimpinannya.
Pada periode pertama, Danny memboyong tiga Penghargaan Adipura Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Yaitu, Adipura Buana 2015, dan Piala Adipura Kirana pada 2016 dan 2017.
Sedangkan 2018/2019 diakhir masa jabatannya, Kota Makassar hanya bisa meraih Penghargaan Adipura dalam bentuk sertifikat atau kategori penghargaan tingkat dasar.
Namun sejak posisi wali kota kosong dan dijabat penjabat periode Mei 2019 hingga Februari 2021, Makassar pernah tidak lagi masuk dalam deretan kota penerima Penghargaan Adipura KLHK.
Kegagalan ini menjadi mimpi besar seorang Danny Pomanto pasca dilantik sebagai wali kota bersama Wakilnya Fatmawati Rusdi pada 26 Februari 2021 lalu.
Danny Pomanto bertekad ingin merebut kembali Adipura KLHK dengan mengaktifkan program yang sudah dijalankan di periode pertama.
Seperti Program Bank Sampah yang bertujuan untuk memilah sampah yang dibuang ke TPA, Makassar Tidak Rantasa (MTR), hingga Lihat Sampah Ambil (LiSA).
Di periode kedua Danny Pomanto juga mengukuhkan 153 Pasukan Penindakan Anti Kotor (Pakandatto) yang disebar di kelurahan mengawasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarang tempat.
Kegigihan Danny Pomanto dan seluruh jajaran pemerintah kota berhasil membawa Makassar meraih Penghargaan Adipura 2023-2024.
“Kalau kita coba rewind ke masa lalu, kita dapat Piala Adipura tiga kali berturut-turut dan satu Piala Adipura ASEAN. Kemudian pada saat saya berhenti semua itu berhenti, dua tahun kemarin kosong dan kemudian dua tahun ini kita kembali bangkit lagi,” kata Danny Pomanto, Senin (4/3).
Meski penghargaan yang diraih masih kategori tingkat dasar, namun Danny Pomanto bersyukur karena kerja keras pemerintah kota membuahkan hasil.
Bahkan TPA Tamangapa yang dianggap sebagai persoalan paling krusial dalam penilaian Adipura mendapat tanggapan positif dari Tim Verifikasi karena mengalami perubahan yang signifikan.
“Tahun ini Alhamdulillah TPA berhasil tertata dengan baik. Sudah ada taman dan tidak lagi Open Dumping, sudah semi Sanitary Landfill. Sehingga saya tentunya bersyukur, tapi kita tidak boleh puas dan kita harus betul-betul meningkatkan kebersihan kita seperti dulu,” tegasnya.
Hal ini menambah jumlah perolehan Penghargaan Adipura di Kota Makassar. Piala Adipura pertama diraih di era Wali Kota Makassar Malik B Masri untuk ketegori kota kecil pada 1997.
Lalu pada periode kedua akhir masa jabatan Wali Kota Ilham Arief Sirajuddin, Makassar kembali meraih Piala Adipura kategori Kota Metropolitan pada 2013.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar Ferdy Mochtar mengatakan tahun ini Makassar meraih Penghargaan Adipura tingkat dasar untuk kategori kota metropolitan.
Artinya, Makassar bersaing dengan kota-kota metropolitan lainnya yang ada di Indonesia. Ini juha berkat kerja keras dan prestasi DLH Kota Makassar dalam membenahi TPA Tamangapa.
Penyerahan Penghargaan Adipura 2023-2024 berlangsung di Kantor KLHK Jakarta pada 5 Maret 2024, besok.
“Insya Allah besok kita terima penghargaannya di Jakarta. Makassar meraih sertifikat Penghargaan Adipura kategori kota metropolitan,” tutupnya. (*)
Kementrian Agama RI
Menag Nasaruddin Umar: Asesmen Baca Al-Qur’an Jadi Langkah Awal Perbaiki Literasi Keagamaan Nasional
Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Asesmen Baca Al-Qur’an menjadi langkah awal atau prolog untuk memperbaiki literasi keagamaan umat Islam di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Menag saat memberikan sambutan pada Ekspos Publik Hasil Asesmen Tuntas Baca Al-Qur’an (TBQ) yang digelar oleh Kementerian Agama, Rabu (17/12/2025), di Ballroom Hotel Sahid Jaya, Jakarta.
Menag menjelaskan bahwa asesmen yang dilakukan saat ini masih bersifat terbatas, karena baru mengambil sampel di Pulau Jawa. Meski demikian, hasilnya sudah memberikan gambaran awal yang perlu segera ditindaklanjuti secara serius.
“Kalau kita ingin mengukur kondisi Indonesia, tentu sampelnya tidak cukup hanya Pulau Jawa. Apalagi Jawa saja baru sekitar 41 persen yang bisa membaca Al-Qur’an dengan baik. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujar Menag.
Menag menekankan urgensi penguatan kemampuan baca Al-Qur’an, mengingat kitab suci ini memiliki posisi sentral dalam praktik ibadah umat Islam.
“Dalam Islam, Al-Qur’an itu bukan sekadar kitab, tetapi bacaan. Tidak ada salat tanpa membaca Surah Al-Fatihah. Karena itu, kemampuan membaca Al-Qur’an dengan benar adalah fondasi dasar keberagamaan,” tegas Menag.
Ia menambahkan, wahyu Al-Qur’an diturunkan dengan perintah iqra’ atau membaca, bukan menulis, sehingga penekanan utama pendidikan Al-Qur’an harus berada pada aspek tilawah yang tepat sesuai kaidah.
Dalam kesempatan yang sama, Menag mengapresiasi peran Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta sebagai asesor dalam pelaksanaan asesmen. Menurut Menag, PTIQ memiliki tradisi keilmuan yang ketat dalam menjaga kualitas bacaan Al-Qur’an, termasuk makhraj, tajwid, dan sanad keilmuan.
“Tradisi sanad dalam pengajaran Al-Qur’an sangat penting untuk menjaga kualitas dan keberkahan ilmu. Ini yang harus terus kita rawat,” ungkapnya.
Menag menegaskan bahwa hasil asesmen ini bukan untuk menyalahkan pihak tertentu, tetapi menjadi dasar evaluasi dan perbaikan bersama, termasuk peningkatan kompetensi guru agama dan penguatan peran lembaga pendidikan keagamaan.
Usai sambutan, dalam sesi doorstop, Menag menyampaikan bahwa Kementerian Agama akan melanjutkan asesmen dengan cakupan lebih luas dan representatif secara nasional.
“Survei ke depan akan menggunakan sampel Indonesia, bukan hanya Pulau Jawa. Setelah itu, akan kita siapkan langkah-langkah solutif,” jelasnya.
Menag juga menegaskan bahwa upaya meningkatkan kemampuan baca Al-Qur’an adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah daerah.
“Bagaimana agar seluruh warga Muslim Indonesia bisa membaca Al-Qur’an dengan baik, itu tanggung jawab kita bersama,” imbuh Menag.
Selain itu, Menag menyoroti pentingnya perhatian dan apresiasi bagi para guru ngaji, khususnya di pedesaan, yang mengajar dengan penuh keikhlasan.
“Guru ngaji di desa sering mengajar tanpa gaji dan hanya mengandalkan keikhlasan. Ke depan, mereka perlu mendapat apresiasi yang lebih layak,” pungkas Menag.
Hadir dalam acara ekspos hasil asesmen antara lain Stafsus Menag Gugun Gumilar, Dirjen Pendis Amien Suyitno, Kepala BMBPSDM Muhammad Ali Ramdhani, jajaran asesor dari PTIQ, serta akademisi dan guru-guru PAI.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
Nasional6 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login