Connect with us

Pemkot Makassar dan Perum Peruri Teken MoU untuk Digitalisasi Layanan Pemerintahan

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Pemerintah Kota Makassar dan Perum Peruri telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam digitalisasi layanan dan sistem informasi pemerintahan.

MoU yang diteken langsung oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto bersama Direktur Digital Business Perum Peruri Farah Fitria R di Kantor Perum Peruri pada Jumat (8/3/2024) ini diharapkan dapat membawa perwujudan Makassar sebagai kota pintar dengan memanfaatkan teknologi dan data secara efektif.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa penerapan Digitalisasi Layanan dan Sistem Informasi Pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Farah Fitria mengungkapkan, kerja sama ini merupakan langkah penting bagi Kota Makassar untuk lebih maju dan cepat dalam menciptakan smart city dan digital Government.

Dia menyebut ide brilian Wali Kota Makassar Danny Pomanto seperti kontainer terpadu dan lorong wisata, akan didukung dengan kapabilitas teknologi seperti cyber security dan IoT.

“Ide-ide wali kota brilian, mulai dari kontainer, lorong wisata, menarik untuk menerapkan kapabilitas kita untuk cyber security, IoT (Internet of Things), dan benar-benar dapat menjadi single view dari dashboard yang ada di pemerintahan sehingga pemkot dapat memonitoring seluruh layanan,” ucap Farah.

Direktur Utama Perum Peruri, Dwina Septiani Wijaya menyatakan bahwa penunjukan pihaknya sebagai GovTech Indonesia merupakan pilihan yang tepat dan mereka siap menjadi pionir dalam kerja sama dengan pemerintah Kota Makassar.

Kata Dwina, pihaknya ingin mensupport pemimpin daerah dalam menggunakan tools yang tepat dalam hal digitalisasi, terutama bagaimana memanfaatkan big data dalam mengambil keputusan.

“Maka pilihan Pak Wali sudah sangat tepat, dan artinya kami akan menjadi pionir bahwa kami juga memiliki kerja sama di level Pemda. Kami adalah authenticator di era digital, di mana hal paling dasar dalam membangun digitalisasi adalah otentikasi,” jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto memaparkan bahwa Pemerintah Kota Makassar mengusung konsep yang berbeda yakni Sombere and Smart City.

“Sombere itu bahasa Makassar, artinya great brotherhood, great humble and great hospitality, tapi itu tidak cukup. Kalau smart city it’s only about software and hardware, tapi sombere is about heartware, maka keduanya dikombinasikan,” papar Danny.

Danny menjelaskan bahwa konsep Sombere and Smart City ini sudah ia bangun sejak tahun 2015, termasuk penerapan konsep Smart City di lorong-lorong. Upaya digitalisasi pun terus dilakukan hingga saat ini di mana Makassar tengah membangun ekosistem metaverse.

“Termasuk CCTV, pembayaran pajak secara digital, AI, hingga saat ini kami sedang dibangun ekosistem Makaverse atau Makassar Metaverse. Kami juga sedang membangun Marvec (Makassar Virtual Economic Center) sebagai pusat monitoring semua layanan publik dengan videowall yang lebih bagus dari yang lama,” pungkas Danny.

Adapun serangkaian produk dan jasa yang tertuang dalam kerja sama tersebut yakni Sistem Kota Digital yang mencakup antara lain Digital ID untuk Masyarakat Kota Makassar, Graph Data Analityc, Sistem Command Centre dan Komputasi Awan.

Kemudian Infrastruktur Utilitas Cerdas yang mencakup Penerangan Jalan Pintar, Solusi IoT pintar untuk mitigasi banjir, polusi suara, polusi udara, pengelolaan limbah, dan Solusi Pendinginan Lingkungan yang berkelanjutan.

Lalu terkait Mobilitas yang mencakup Solusi Parkir Cerdas, Manajemen Lalu Lintas,.Manajemen Armada untuk Transportasi Umum, dan Solusi lain yang berbasis TIK, serta layanan Keamanan Siber. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Bupati Apresiasi LBH Bumi Batara Guru dalam Penguatan Kapasitas Hukum Masyarakat

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang hadir secara virtual, membuka Pelatihan Paralegal Serentak Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru, Jumat (31/10/2025).

Kegiatan ini diikuti juga secara virtual oleh Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum sulsel yang diwakili oleh Merliyanti Anwar, Kabag Hukum Setdakab Lutim, ketua LBH Bumi Batara Guru, Ketua Apdesi Lutim, advokat LBH Bumi Batara Guru, dan seluruh peserta pelatihan paralegal dari perwakilan masing-masing desa se Kabupaten Luwu Timur.

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi inisiatif LBH Bumi Batara Guru yang terus berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.

“Pelatihan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kita dalam membangun kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat sehingga masyarakat bisa mencegah masalah-masalah yang ada di desa sebelum menjadi persoalan hukum,” ujar Bupati.

Perwakilan Kanwil Kemenkum Sulsel, Merliyanti Anwar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan LBH Bumi Batara Guru yang aktif mengembangkan jaringan paralegal berbasis masyarakat.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum, etika profesi, mediasi, serta pendekatan berbasis HAM dalam memberikan bantuan hukum” imbuhnya

Sementara Direktur Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Bumi Batara Guru, Judi Awal, yang mengikuti acara di Media Center Diskominfo-SP Lutim menjelaskan bahwa, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas paralegal di daerah.

“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pembentukan pos bantuan hukum (posbakum) di desa dan kelurahan yang ada di Luwu Timur,” tuturnya.

“Pelatihan ini disertai aktualisasi yang akan berlangsung selama 3 bulan secara off-class,” terang Judi Awal.

Sekedar diketahui, pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2025 ini, bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hukum dan memberikan pendampingan dasar kepada warga di tingkat desa.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap terbentuk sinergi yang kuat antara masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah dalam membangun budaya hukum yang sehat di Bumi Batara Guru. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel