Danny Pomanto Dukung Rencana Pendataan Potensi Desa/Kelurahan BPS

Published

2 tahun ago

24 April 2024

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto merespon positif rencana pendataan potensi desa/kelurahan yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Makassar pada Mei 2024 mendatang.

“Ini bagus sekali dan kami akan mendukung apa yang menjadi kebutuhan BPS di lapangan. Kami support penuh,” ungkap Danny Pomanto disela-sela audiensi bersama BPS Makassar, di Amirullah, Selasa (23/4/2024).

Sementara, Kepala BPS Makassar Abdul Hafid mengatakan pendataan potensi desa/kelurahan dilakukan untuk mendapat basis data kewilayahan berbasis pemerintahan dari wilayah terkecil yaitu desa/kelurahan.

“Ini dilakukan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat setiap desa dan kelurahan,” kata Abdul Hafid.

Abdul Hafid menjelaskan ada beberapa data yang dibutuhkan dalam survei tersebut. Diantaranya, data soal kependudukan, tenaga kerja, pendidikan, budaya, sosial, dan ekonomi.

“Pendataan kita lakukan selama sebulan, mulai 1 Mei. Tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat dari itu, semoga berjalan lancar dan data-data yang kita butuhkan diperoleh dengan lengkap,” tuturnya.

Selain rencana ini, Abdul Hafid juga melaporkan data BPS perihal pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang terus tumbuh positif di angka 5,31%, di atas Sulsel 4,51% dan nasional 5,05%.

Begitu pun dengan inflasi Kota Makassar pada periode Maret 2024 yang terkendali, meski dalam suasana lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah yaitu 2,43%. Inflasi Makassar lebih rendah dari Sulsel 2,75% dan nasional 3,05%.

“Tentu saja itu merupakan sesuatu upaya yang menunjukkan adanya pengendalian yang cukup bagus oleh pemerintah kota sehingga inflasi dapat diatasi dengan baik meski masih dalam suasana Idul Fitri yang biasanya harga-harga pada meningkat, tapi Alhamdulillah pada Maret 2024 inflasi Kota Makassar masih cukup terkendali dengan 2,43%,” tutupnya.

Luwu Timur

Bupati Apresiasi LBH Bumi Batara Guru dalam Penguatan Kapasitas Hukum Masyarakat

Published

5 jam ago

31 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang hadir secara virtual, membuka Pelatihan Paralegal Serentak Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru, Jumat (31/10/2025).

Kegiatan ini diikuti juga secara virtual oleh Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum sulsel yang diwakili oleh Merliyanti Anwar, Kabag Hukum Setdakab Lutim, ketua LBH Bumi Batara Guru, Ketua Apdesi Lutim, advokat LBH Bumi Batara Guru, dan seluruh peserta pelatihan paralegal dari perwakilan masing-masing desa se Kabupaten Luwu Timur.

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi inisiatif LBH Bumi Batara Guru yang terus berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.

“Pelatihan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kita dalam membangun kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat sehingga masyarakat bisa mencegah masalah-masalah yang ada di desa sebelum menjadi persoalan hukum,” ujar Bupati.

Perwakilan Kanwil Kemenkum Sulsel, Merliyanti Anwar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan LBH Bumi Batara Guru yang aktif mengembangkan jaringan paralegal berbasis masyarakat.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum, etika profesi, mediasi, serta pendekatan berbasis HAM dalam memberikan bantuan hukum” imbuhnya

Sementara Direktur Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Bumi Batara Guru, Judi Awal, yang mengikuti acara di Media Center Diskominfo-SP Lutim menjelaskan bahwa, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas paralegal di daerah.

“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pembentukan pos bantuan hukum (posbakum) di desa dan kelurahan yang ada di Luwu Timur,” tuturnya.

“Pelatihan ini disertai aktualisasi yang akan berlangsung selama 3 bulan secara off-class,” terang Judi Awal.

Sekedar diketahui, pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2025 ini, bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hukum dan memberikan pendampingan dasar kepada warga di tingkat desa.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap terbentuk sinergi yang kuat antara masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah dalam membangun budaya hukum yang sehat di Bumi Batara Guru. (*)