Connect with us

Bappeda Makassar Godok Program Kerja 20 Tahun Kedepan di Musrembang, Jadi Acuan Visi Misi Calon Wali Kota 2024-2029

Published

on

Kitasulsel—Makassar-Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045

Musrembang kali ini menggodok program jangka panjang daerah untuk 20 tahun ke depan, tahub 2025-2045

Program-program tersebut dirumuskan berlangsung di
di Hotel Four Poin ny Sheraton Makassar, Rabu (24/4/2024)

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Andi Zukifli Nanda menyampaikan, tahun ini Pemkot Makassar melakukan dua kali Musrembang.

Pertama, Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau dokumen perencanaan untuk periode satu tahun pemerintahan dan RPJPD untuk 20 tahun kedepan.

“Jadi tahapan pertama, persiapan, kedua, membuat rancangan awal. Kemudian kita lanjutkan dengan tahapan Musrenbang, setelah ini, kita lanjutkan ke rancangan akhir,” ucap Zulkifli Nanda.

Setelah rampung, draft tersebut akan direview oleh Inspektorat dan diasistensi ke Pemprov Sulsel.

Rencananya dokumen RPJPD ini sudah bisa digunakan pada 2025 mendatang.

Nantinya, RPJPD ini akan menjadi acuan para Calon Wali Kota Makassar dalam menyusun visi misi.

Sehingga kata mantan Kepala Dinas PTSP Makassar ini, pembuatan visi misi calon wali kota tidak boleh keluar dari RPJPD ini.

RPJPD sifatnya general kata Zul-sapaanya, secara umum akan memuat terkait peningkatan SDM.

Kemudian beberapa sektor atau isu-isu yang harus dimasukkan dalam RPJPD seperti sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi hijau, peningkatan sosial budaya dan ekologi, serta pemerataan pembangunan.

Sektor infrastruktur sudah jelas menjadi kegiatan prioritas dalam rangka pembangunan berkelanjutan Kota Makassar.

Termasuk juga program low Carbon city akan dimasukkan dalam RPJPD 2025-2045.

“Termasuk pembangunan IKN. Jadi Makassar juga akan kita rencanakan sebagai supporting IKN. Jadi masuk juga dalam dokumen RPJPD ini,” jelasnya.

Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra membuka resmi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) itu,
dalam sambutannya, Firman mengatakan penyusunan dokumen RPJPD wajib berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politis dan partisipatif.

Karenanya, Firman Pagarra meminta seluruh OPD untuk fokus memasukan rancangan yang bersifat pembangunan berkelanjutan.

“RPJPD ini 20 tahun sekali kita laksanakan. Jadi ini memang harus berdasarkan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan visi misi arah kebijakan untuk kebaikan yang berdampak bagi masyarakat Kota Makassar. Karena ini menjadi pedoman kita yang akan memuat penjabaran OPD dalam membuat renstra nantinya,” ucapnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Pejuang Pembentukan Sulbar dan Pemangku Kepentingan Silaturahmi Jelang Puncak HUT Sulbar ke 20

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) dengan eksponen pejuang pembentukan Provinsi Sulbar dan pemangku kepentingan, sehari sebelum puncak peringatan hari jadi Sulbar ke 20 tahun, Sabtu, 21 September 2024.

Dalam pertemuan itu, Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris memaparkan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Sulbar yang terjadi dari tahun ke tahun. Ia mengungkapkan, terjadi pertumbuhan ekonomi di provinsi ke 33 di Indonesia ini.

“Ekonomi kita memang bertumbuh sampai di 2024 ini. Namun, pertumbuhan (ekonomi) kita ini belum cukup signifikan. Ini perspektif ekonomi,” kata Muhammad Idris.

Ia juga mengungkapkan, pertumbuhan Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulbar masih sangat lemah. PDRB sendiri adalah nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah.

“Sekarang pertumbuhan PDRB kita ini, masih sangat lemah, kecil,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung soal perspektif sosial politik yang terjadi sejak pembentukan Sulbar. Menurutnya, harus ada akselerasi mengenai perbaikan tatanan politik yang ada di Sulbar.

“Ternyata daerah-daerah baru, termasuk daerah otonomi baru kita di Sulbar ini, kita harus terus ada akselerasi mengenai perbaikan tatanan politik kita.

Ada 7 dosa sosial yang dapat mematikan yang disampaikan Mahatma Gandhi 80 tahun lalu, yakni politik tanpa prinsip, kekayaan tanpa kerja keras, erniagaan tanpa moralitas, kesenangan tanpa nurani, pendidikan tanpa karakter, sains tanpa humanitas, serta peribadatan tanpa pengorbanan,” pungkas Muhammad Idris.

Pada kesempatan yang sama, Pejuang Pembentukan Sulbar, Basri Hasanudin mengaku, membatalkan keberangkatannya ke Jakarta demi menghadiri undangan peringatan hari jadi Sulbar ke 20 tahun yang akan dilangsungkan di gedung DPRD Sulbar, Minggu, 22 September 2024 besok.

“Karena agenda di Mamuju ini adalah agenda memperingati HUT Sulbar yang ke 20, maka saya tunda keberangkatan ke Jakarta itu karena HUT Sulbar lebih penting. Sulbar ini tidak bisa saya lupakan,” kata Basri Hasanuddin.

Ia pun menjelaskan, Pemprov Sulbar harus kerja keras untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga dibutuhkan sinergitas antara legislatif dan eksekutif dalam pembangunan daerah yang lebih maju kedepannya.

“Peningkatan SDM juga dibutuhkan untuk pembangunan daerah. Kita berharap, mereka yang terpilih pada Pilkada serentak bisa menahkodai Sulbar lima tahun kedepannya,” tuturnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.