Legislator DPRD Sulsel Apresiasi Terobosan Pj Gubernur Bahtiar Tekan Biaya Distribusi Barang
Kitasulsel–Makassar Bahtiar Baharuddin terus melakukan terobosan di masa kepemimpinannya sebagai Penjabat Gubernur Sulsel. Salah satunya dengan memaksimalkan fungsi pelabuhan yang dimiliki kabupaten kota.
Setelah sukses menjadikan Pelabuhan Parepare sebagai lokasi bongkar muat peti kemas/kontainer, jika tak ada aral melintang, hal yang sama juga akan bisa dilakukan di Pelabuhan Bone.
“Kalau tidak ada aral melintang, Pak Gubernur Bahtiar programkan tahun ini Pelabuhan Bone bisa bongkar muat peti kemas/kontainer. Bulan lalu sebelum Ramadan, Pelabuhan Parepare sudah sukses bongkar muat peti kemas,” kata Anggota DPRD Sulsel, Selle KS Dalle.
Ia mengungkapkan, dengan maksimalnya fungsi Pelabuhan Parepare dengan fasilitas bongkar muat peti kemas, harga-harga barang sudah terasa penurunannya di wilayah Ajatappareng dan Enrekang.
“Setelah Bone, menyusul Wajo dan Palopo akan dilakukan hal yang sama. Dua hal yang paling nyata terasa jika ini sukses direalisasikan, Pak Gubernur Bahtiar sukses menekan harga distribusi barang kebutuhan sehari-hari warga Sulsel,” ungkapnya.
“Dan yang tidak kalah pentingnya juga akan menekan persentase kerusakan jalan akibat sejumlah truk yang melebihi tonase,” sambung Selle.
Politisi Demokrat itu mengatakan, setelah uji coba di Parepare kurang lebih dua bulan terakhir, yang menjadi keluhan pengusaha kontainer dan sekaligus tantangan bagi pengusaha lokal adalah ketersediaan barang yang akan dimuat atau mengisi kontainer untuk ke luar Pulau Sulawesi Selatan.
Hal ini tentunya butuh kreatifitas pengusaha lokal dan support full dari para kepala daerah per wilayah, mulai dari Ajatappareng, Bosowasi, Luwu Raya, dan Toraja.
“Tahun 2024 ini, Pak Gubernur Bahtiar berhasil melobi Presiden Jokowi dan Menko Perekonomian untuk menaikkan kuota Kredit Usaha Rakyat atau KUR Sulsel dari Rp15 triliun menjadi Rp30 triliun. Fasilitas ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pengusaha lokal kita,” terang Selle. (*)
Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang hadir secara virtual, membuka Pelatihan Paralegal Serentak Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan ini diikuti juga secara virtual oleh Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum sulsel yang diwakili oleh Merliyanti Anwar, Kabag Hukum Setdakab Lutim, ketua LBH Bumi Batara Guru, Ketua Apdesi Lutim, advokat LBH Bumi Batara Guru, dan seluruh peserta pelatihan paralegal dari perwakilan masing-masing desa se Kabupaten Luwu Timur.
Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi inisiatif LBH Bumi Batara Guru yang terus berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.
“Pelatihan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kita dalam membangun kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat sehingga masyarakat bisa mencegah masalah-masalah yang ada di desa sebelum menjadi persoalan hukum,” ujar Bupati.
Perwakilan Kanwil Kemenkum Sulsel, Merliyanti Anwar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan LBH Bumi Batara Guru yang aktif mengembangkan jaringan paralegal berbasis masyarakat.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum, etika profesi, mediasi, serta pendekatan berbasis HAM dalam memberikan bantuan hukum” imbuhnya
Sementara Direktur Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Bumi Batara Guru, Judi Awal, yang mengikuti acara di Media Center Diskominfo-SP Lutim menjelaskan bahwa, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas paralegal di daerah.
“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pembentukan pos bantuan hukum (posbakum) di desa dan kelurahan yang ada di Luwu Timur,” tuturnya.
“Pelatihan ini disertai aktualisasi yang akan berlangsung selama 3 bulan secara off-class,” terang Judi Awal.
Sekedar diketahui, pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2025 ini, bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hukum dan memberikan pendampingan dasar kepada warga di tingkat desa.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap terbentuk sinergi yang kuat antara masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah dalam membangun budaya hukum yang sehat di Bumi Batara Guru. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login