Indira Yusuf Ismail Dorong Penguatan Kapasitas Pendamping Sosial PKH Kota Makassar

Published

1 tahun ago

30 April 2024

Kitasulsel—Makassar—Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) atau Tenaga Pendamping Sosial Program Harapan Keluarga (PKH) Kota Makassar.

Hal itu disampaikan Indira saat dirinya menjadi narasumber pada acara yang dihelat oleh Dinas Sosial Kota Makassar, Selasa (30/4/2024).

Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Pangeran Nur Akbak, menjelaskan kegiatan ini dihelat sekali sebulan sebagai sarana monitoring dan evaluasi kinerja tenaga pendamping PKH.

Serta, sebagai wadah untuk menyampaikan pendapat dan informasi kegiatan yang telah dilaksanakan pendamping PKH.

Giat ini diikuti oleh seluruh tenaga pendamping PKH yang berjumlah 86 orang. Mereka terbagi ke 153 kelurahan dari total 15 kecamatan se-Kota Makassar.

Dalam arahannya, Indira menyampaikan peningkatan wawasan tenaga pendamping sosial PKH sangat penting dalam mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

“Saya kira melalui pendamping PKH, tugas kita adalah membantu meweujudkan itu. Bagaimana kita turun ke lapangan, siapapun kita, tentu mau tingkatkan kesejahteraan di masyarakat,” kata Indira.

Indira juga mengingatkan, kendati Kota Makassar terus mencatatkan berbagai prestasi dari berbagai aspek. Tidak dapat dipungkiri masih banyak juga permasalahan sosial yang masih perlu dituntaskan.

Termasuk yang menjadi perhatian besar Indira sebagai Ketua TP PKK Kota Makassar adalah hadirnya tenaga pendamping PKH yang profesional sehingga dapat menudukung prevalensi penurunan stunting.

“Target Kota Makassar adalah Zero stunting, tentu ini adalah PR kita juga sebagai pendamping,” ujarnya.

Lewat sosialisasi ini, Indira menekankan agar peserta yang hadir dapat memahami sebaik-baiknya peran dan tanggung jawab mereka.

Selain memberikan bantuan, pendampingan, dan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat PKH. Mereka juga sebagai garda terdepan di Kelurahan, bersama pengurus TP PKK dan tenaga dinas-dinas terkait lainnya dalam memberikan dorongan bagi masyarakat miskin.

“Edukasi terhadap orang tua, makanan yang dikomsumsi dan apakah mereka yang sedang mengandung bisa dipastikan tidak melahirkan anak yang stunting pula. Jadi kita harus bisa menghayo-hayo agar mereka tidak malu bertanya,” jelas Indira.

Kementrian Agama RI

Tiga Kementerian Sinergi Lindungi Santri dan Perkuat Infrastruktur Pesantren

Published

1 hari ago

14 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Tragedi ambruknya bangunan musala pondok pesantren menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap para santri. Sebagai langkah konkret, tiga kementerian menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kesepakatan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kesepakatan ini, tiga kementerian akan memperkuat koordinasi dalam pertukaran data dan informasi pesantrendi bawah pembinaan Kementerian Agama, serta memberikan dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa pesantren merupakan aset pendidikan keagamaan terbesar di Indonesia.

“Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Menurut Menag Nasaruddin, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan.

“Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag

Menag menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian besar terhadap dunia pesantren.

“Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Langkah Konkret Pemerintah

Kementerian PUPR akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah.

“Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Ia menambahkan, tim teknis PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa perlindungan terhadap santri adalah wujud keadilan negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini mencakup pertukaran data dan informasi pesantren di bawah pembinaan Kementerian Agama, dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan penyehatan lingkungan, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah.

Turut hadir dalam kesempatan ini Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu, dan Gugu Gumilar, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno. (*)