Seluruh Fraksi DPRD Kota Makassar Setujui Ranperda KLA Jadi Perda

Published

1 tahun ago

30 April 2024

Kitasulsel–Makassar Seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar setujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Layak Anak (KLA).

Salah satu Fraksi dari Hati Nurani Rakyat (Hanura) Muchlis Misbah mengatakan, pihaknya setuju dengan dibuatnya Ranperda ini untuk kepentingan anak agar dapat bertumbuh dan berkembang.

“Ranperda ini bertujuan hadir untuk kepentingan anak. Dimana anak harus dilindungi dan dipelihara agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai hak dan martabat manusia,” ucap Muchlis, Selasa (30/4/2024).

Sementara itu, Pj Sekda Kota Makassar Firman Hamid Pagarra memberikan apresiasi kepada DPRD Kota Makassar atas penyusunan Ranperda KLA tersebut.

“Hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus menjadi komitmen kita semua sebagai implementasi dari Konvensi Hak Anak,” ujar Firman.

Hal ini sejalan dengan Visi Kota Makassar yang Inklusif, yaitu percepatan mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas yang Kuat untuk Semua.

“Anak merupakan generasi penerus Bangsa, investasi masa depan, sehingga dibutuhkan kualitas tumbuh kembang anak yang baik dan berkualitas,” ucap Firman.

Firman juga mengataka jika Ranperda KLA ini sejalan dengan program visi Pemkot Makassar yakni ‘Jagai Anakta’.

Dirinya berharap KLA ini dapat mewujudkan sistem pembangunan yang dapat menjamin pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh.

“Indonesia Layak Anak (Idola) yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 sesuai dengan Dokumen Nasional yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak,” pungkas Firman. (*)

Kementrian Agama RI

Menag Terima Kepala BKN, Bahas Karir ASN Kemenag dan PPPK Optimalisasi

Published

3 menit ago

12 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, menerima kunjungan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus forum diskusi strategis terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam pertemuan tersebut, Kepala BKN menyampaikan beberapa pembahasan, antara lain upaya mendorong para Aparatur Sipil Negara (ASN) di jabatan fungsional untuk mencapai puncak karier pada jenjang fungsional utama.

Selain itu, juga membahas langkah-langkah penataan pegawai agar dapat lebih dekat dengan keluarga, khususnya bagi ASN yang telah mengabdi 5–7 tahun di lokasi penugasan.

“Saya mengajak rekan-rekan di Biro SDM, BKD Semangatnya tidak hanya semata-mata menertibkan, mendisiplinkan, bukan hanya itu tapi kita bergerak melindungi, mengembangkan, dan mengoptimalkan kinerja para ASN,” ujar Zudan.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara BKN, Kementerian PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan sekaligus produktivitas ASN.

Dalam kesempatan ini, Zudan juga menjelaskan terkait optimalisasi pegawai, khususnya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru lulus. Ia menyampaikan bahwa pihaknya bersama Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat pusat dan daerah akan mencari solusi terbaik.

“Kita minta prinsipnya bekerja dulu Setelah itu kami dengan PPK masing-masing, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, Bapak-Bapak para Menteri, Kita cari solusinya untuk realokasi, redistribusi, dan remapping formasinya Kita lakukan itu,” jelasnya.

Menag Nasaruddin menyambut baik upaya BKN dalam penataan dan pengelolaan SDM ASN Kemenag. Menurutnya hal tersebut tentu akan berpengaruh positif terhdap kinerja ASN terutama di Kementerian Agama. (*)