Balai KIPM Tingkatkan Koordinasi dengan Pemkot Makassar, Pastikan Mutu dan Kualitas Produk Perikanan Terjamin
Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menerima kunjungan Plt Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Makassar Mohammad Zamrud, di Amirullah, Jumat (3/5).
Dalam kunjungannya, Wali Kota Danny Pomanto didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar Evy Aprialti.
Mohammad Zamrud menyebutkan ada dua poin penting yang dibahas dalam pertemuan ini. Salah satunya menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai salah satu unit di bawah naungan Kementrian Kelautan dan Perikanan.
Hal itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 38/2023 tentang Kementrian Kelautan dan Perikanan. Yakni mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
“Ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah kota dalam hal pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan,” kata Mohammad Zamrud.
Sebagai instansi vertikal yang berkedudukan di Makassar, pihaknya selalu melakukan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah kota dalam hal ini DP2 Kota Makassar terkait pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
Hal itu ditandai dengan program kerja sama yang sudah berjalan beberapa tahun ini terkait dengan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yang berada di sentra penyedia pangan sehat. Seperti di Pasar Tradisional, Pasar Modern, dan pelabuhan perikanan.
“Kita melakukan peninjauan pengecekan produk perikanan yang dijual di pasar-pasar tersebut,” tuturnya.
“Dengan kerja sama ini, kita berharap mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yang ada di Makassar, di mana produk perikanan yang dijual di pasar tradisional maupun modern itu bisa terjamin kualitasnya sehingga aman dikonsumsi masyarakat,” tambah Mohammad Zamrud.
Termasuk juga menindaklanjuti arahan wali kota meninjau pengembangan industri perikanan atau Smart Island di Pulau Barrang Lompo.
Wali Kota Danny Pomanto menyampaikan terima kasih kepada Balai Besar KIPM atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan pemerintah kota.
Ia pun berharap dengan koordinasi dan sinergitas maka mutu dan kuliatas hasil produk perikanan semakin terjamin.
“Kalau kami siap apapun konsepnya bapak,” kata Danny Pomanto.
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Terima Kembali Aset Lahan IKB Seluas 8,59 Hektare di Sidrap Secara Sukarela
Kitasulsel–SIDRAP Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menerima kembali aset daerah berupa lahan Instalasi Kebun Benih (IKB) seluas 85.890 meter persegi atau lebih dari 8,59 hektar di Tanru Tedong, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Rabu, 25 Juni 2025.
Lahan yang sebelumnya dikuasai oleh pihak masyarakat tersebut kini telah diserahkan kembali secara sukarela kepada pemerintah, melalui mekanisme persuasif dan sesuai prosedur yang berlaku.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Arwin Azis, mengonfirmasi bahwa proses pengembalian ini merupakan bagian dari upaya penyelamatan aset milik daerah.
“Hari ini kita baru menerima lahan berupa instalasi kebun benih, IKB yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPH-Bun) Sulawesi Selatan,” ungkap Andi Arwin usai proses penyerahan berlangsung di Kantor Satpol PP Sulsel.
Menurutnya, langkah pemulihan aset ini diawali dengan pemanggilan resmi terhadap pihak penguasa lahan, yang dilakukan oleh Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP melalui surat permintaan klarifikasi.
Setelah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pihak terkait sempat menolak menandatangani surat pernyataan pengembalian aset.
“Kami sudah menawarkan untuk menandatangani surat pernyataan, tetapi waktu itu belum bersedia. Namun setelah kami sampaikan konsekuensi sesuai SOP, akhirnya yang bersangkutan menyatakan siap menyerahkan aset secara sukarela,” ujar Arwin.
Penyerahan dilakukan langsung di Kantor Satpol PP dan disaksikan oleh Kabid Aset BKAD, Plt. Karo Hukum dan perwakilan dari Dinas TPH-Bun Sulsel.
Lahan yang telah resmi kembali menjadi milik Pemprov ini selanjutnya akan diserahkan ke dinas teknis untuk dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
Upaya ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Sulsel dalam memperkuat tata kelola aset daerah serta mencegah potensi konservasi atau penguasaan tanpa hak. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login