Balai KIPM Tingkatkan Koordinasi dengan Pemkot Makassar, Pastikan Mutu dan Kualitas Produk Perikanan Terjamin
Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menerima kunjungan Plt Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Makassar Mohammad Zamrud, di Amirullah, Jumat (3/5).
Dalam kunjungannya, Wali Kota Danny Pomanto didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar Evy Aprialti.
Mohammad Zamrud menyebutkan ada dua poin penting yang dibahas dalam pertemuan ini. Salah satunya menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai salah satu unit di bawah naungan Kementrian Kelautan dan Perikanan.
Hal itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 38/2023 tentang Kementrian Kelautan dan Perikanan. Yakni mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
“Ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah kota dalam hal pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan,” kata Mohammad Zamrud.
Sebagai instansi vertikal yang berkedudukan di Makassar, pihaknya selalu melakukan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah kota dalam hal ini DP2 Kota Makassar terkait pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
Hal itu ditandai dengan program kerja sama yang sudah berjalan beberapa tahun ini terkait dengan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yang berada di sentra penyedia pangan sehat. Seperti di Pasar Tradisional, Pasar Modern, dan pelabuhan perikanan.
“Kita melakukan peninjauan pengecekan produk perikanan yang dijual di pasar-pasar tersebut,” tuturnya.
“Dengan kerja sama ini, kita berharap mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yang ada di Makassar, di mana produk perikanan yang dijual di pasar tradisional maupun modern itu bisa terjamin kualitasnya sehingga aman dikonsumsi masyarakat,” tambah Mohammad Zamrud.
Termasuk juga menindaklanjuti arahan wali kota meninjau pengembangan industri perikanan atau Smart Island di Pulau Barrang Lompo.
Wali Kota Danny Pomanto menyampaikan terima kasih kepada Balai Besar KIPM atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan pemerintah kota.
Ia pun berharap dengan koordinasi dan sinergitas maka mutu dan kuliatas hasil produk perikanan semakin terjamin.
“Kalau kami siap apapun konsepnya bapak,” kata Danny Pomanto.
Pemkot Makassar
Pemkot Makassar Tertibkan Lapak di Sunu dan Datuk Patimang, Camat Ujung Pandang Kedepankan Pendekatan Humanis
Kitasulsel–Makassar Pemerintah Kota Makassar terus melakukan penataan kawasan perkotaan, khususnya di sejumlah ruas jalan yang selama ini dipadati lapak usaha di atas fasilitas umum. Penataan difokuskan di Jalan Sunu dan Jalan Datuk Patimang agar lebih tertata dan bebas dari pelanggaran pemanfaatan ruang publik.
Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar, menyampaikan bahwa langkah penertiban dilakukan secara bertahap melalui dialog langsung dengan para pemilik usaha.
Salah satu penertiban dilakukan terhadap satu unit lapak warung ikan bakar di Jalan Emitailan (Emisailan) yang telah beroperasi kurang lebih 20 tahun. Lapak tersebut ditertibkan karena berdiri di atas fasilitas umum dan akan direlokasi ke Pasar Baru agar aktivitas usaha tetap berjalan di tempat yang telah disiapkan.
“Pendekatan yang kami lakukan tetap mengedepankan komunikasi dan solusi. Pedagang tidak dilarang berusaha, tetapi diarahkan agar menempati lokasi yang sesuai peruntukannya,” ujar Nanin.
Selain di Jalan Emitailan, pemerintah kecamatan juga melakukan pendekatan humanis di Jalan Sungai Poso. Di lokasi tersebut, pedagang diberikan pemahaman sehingga melakukan pembongkaran mandiri terhadap bangunan yang tidak sesuai aturan.
Penertiban juga menyasar trotoar di sepanjang Jalan Penghibur. Sejumlah lapak yang selama ini menetap atau bermalam di atas trotoar dibersihkan guna mengembalikan fungsi jalur pejalan kaki serta menjaga estetika kawasan kota Makassar.
Tak hanya itu, penjual ikan bakar di Jalan Gunung Merapi yang telah berjualan sekitar 20 tahun juga menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Sementara di kawasan Sungai Pareman, terdapat sekitar 10 lapak yang menggunakan area di atas drainase untuk berusaha.
Terhadap para pedagang tersebut, pemerintah melakukan pendekatan persuasif agar bersedia direlokasi ke tempat yang lebih tertib dan aman. Relokasi disebut sebagai solusi agar para pelaku usaha tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi tanpa melanggar aturan tata ruang.
Nanin menegaskan, seluruh langkah penataan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi drainase dan trotoar, sekaligus meminimalisir potensi banjir dan gangguan ketertiban umum.
“Kami ingin kawasan tetap tertata, drainase berfungsi optimal, dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman. Relokasi menjadi solusi agar pedagang tetap bisa berusaha tanpa melanggar aturan,” tutupnya.
-
Nasional8 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login