Balai KIPM Tingkatkan Koordinasi dengan Pemkot Makassar, Pastikan Mutu dan Kualitas Produk Perikanan Terjamin
Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menerima kunjungan Plt Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM) Makassar Mohammad Zamrud, di Amirullah, Jumat (3/5).
Dalam kunjungannya, Wali Kota Danny Pomanto didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar Evy Aprialti.
Mohammad Zamrud menyebutkan ada dua poin penting yang dibahas dalam pertemuan ini. Salah satunya menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai salah satu unit di bawah naungan Kementrian Kelautan dan Perikanan.
Hal itu sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 38/2023 tentang Kementrian Kelautan dan Perikanan. Yakni mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
“Ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah kota dalam hal pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan,” kata Mohammad Zamrud.
Sebagai instansi vertikal yang berkedudukan di Makassar, pihaknya selalu melakukan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah kota dalam hal ini DP2 Kota Makassar terkait pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.
Hal itu ditandai dengan program kerja sama yang sudah berjalan beberapa tahun ini terkait dengan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yang berada di sentra penyedia pangan sehat. Seperti di Pasar Tradisional, Pasar Modern, dan pelabuhan perikanan.
“Kita melakukan peninjauan pengecekan produk perikanan yang dijual di pasar-pasar tersebut,” tuturnya.
“Dengan kerja sama ini, kita berharap mutu dan keamanan hasil perikanan domestik yang ada di Makassar, di mana produk perikanan yang dijual di pasar tradisional maupun modern itu bisa terjamin kualitasnya sehingga aman dikonsumsi masyarakat,” tambah Mohammad Zamrud.
Termasuk juga menindaklanjuti arahan wali kota meninjau pengembangan industri perikanan atau Smart Island di Pulau Barrang Lompo.
Wali Kota Danny Pomanto menyampaikan terima kasih kepada Balai Besar KIPM atas kerja sama yang selama ini terjalin dengan pemerintah kota.
Ia pun berharap dengan koordinasi dan sinergitas maka mutu dan kuliatas hasil produk perikanan semakin terjamin.
“Kalau kami siap apapun konsepnya bapak,” kata Danny Pomanto.
Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang hadir secara virtual, membuka Pelatihan Paralegal Serentak Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan ini diikuti juga secara virtual oleh Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum sulsel yang diwakili oleh Merliyanti Anwar, Kabag Hukum Setdakab Lutim, ketua LBH Bumi Batara Guru, Ketua Apdesi Lutim, advokat LBH Bumi Batara Guru, dan seluruh peserta pelatihan paralegal dari perwakilan masing-masing desa se Kabupaten Luwu Timur.
Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi inisiatif LBH Bumi Batara Guru yang terus berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.
“Pelatihan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kita dalam membangun kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat sehingga masyarakat bisa mencegah masalah-masalah yang ada di desa sebelum menjadi persoalan hukum,” ujar Bupati.
Perwakilan Kanwil Kemenkum Sulsel, Merliyanti Anwar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan LBH Bumi Batara Guru yang aktif mengembangkan jaringan paralegal berbasis masyarakat.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum, etika profesi, mediasi, serta pendekatan berbasis HAM dalam memberikan bantuan hukum” imbuhnya
Sementara Direktur Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Bumi Batara Guru, Judi Awal, yang mengikuti acara di Media Center Diskominfo-SP Lutim menjelaskan bahwa, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas paralegal di daerah.
“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pembentukan pos bantuan hukum (posbakum) di desa dan kelurahan yang ada di Luwu Timur,” tuturnya.
“Pelatihan ini disertai aktualisasi yang akan berlangsung selama 3 bulan secara off-class,” terang Judi Awal.
Sekedar diketahui, pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2025 ini, bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hukum dan memberikan pendampingan dasar kepada warga di tingkat desa.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap terbentuk sinergi yang kuat antara masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah dalam membangun budaya hukum yang sehat di Bumi Batara Guru. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login