Diskominfo Makassar Sosialisasi Literasi Keamanan Siber

Published

5 bulan ago

6 Mei 2024

Kitasulsel–Makassar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar terus menjalankan program Diskominfo Goes To School. Kali ini hadir di SMP Negeri 3 Makassar dengan tajuk “Literasi Keamanan Siber”, Senin (6/5/2024).

Diskominfo Goes To School bertujuan memberikan literasi kepada siswa agar mampu menggunakan teknologi dengan bijak dan aman dalam ruang digital.

Kepala Bidang Persandian Diskominfo Makassar, Abram Lululangi mengatakan, dalam mewujudkan masyarakat cerdas, termasuk generasi muda harus memahami teknologi informasi. Kemampuan literasi digital merupakan hal yang harus dimiliki.

“Siswa yang sering mengakses internet maka dapat dikhawatirkan memanfaatkan apa yang ada di dunia maya, namun tidak dengan optimal, melainkan mengakses informasi yang tidak baik seperti pornografi, cyber bullying serta mudahnya interaksi dengan orang asing. Ini menjadi perhatian kita semua agar tidak tersesat menggunakan internet,” tuturnya.

“Peran Diskominfo Makassar ikut serta membuat program ini guna perlunya dibangun kesadaran diri bagi peserta didik untuk memilah informasi agar terhindar dari kejahatan siber yang dapat terjadi pada siapa saja dan tidak mengenal waktu dan usia,” lanjutnya.

Abram juga mengingatkan pentingnya kesadaran tiap individu dalam menangkal banyaknya konten negatif yang tersebar di masyarakat saat ini.

Diharapkan melalui program ini, baik siswa maupun guru sebagai pengguna internet mampu menggunakan internet secara bijak dan bertanggungjawab, serta lebih banyak memproduksi konten–konten positif di media sosial sehingga memberi dampak baik bagi para pengguna internet lainnya.

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

23 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)