PJ Sekda Makassar Hadiri Lokakarya Pengelolaan Persampahan, Wujud Komitmen Makassar Kota Low Carbon City
Kitasulsel–Makassar PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menghadiri lokakarya yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, di Holiday inn and Suite Jakarta Gajah Mada, Selasa (7/05/2024).
Dibuka langsung oleh Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kemendagri RI, Ahmad Fajri, kegiatan ini mengangkat tema “Peran strategis pelaksanaan kerja sama daerah dengan luar negeri dalam rangka mendukung penyediaan pelayanan publik di bidang pengelolaan sampah”.
Sejalan dengan tema tersebut, kehadiran Firman Pagarra menjadi komitmen kuat untuk terus mendorong kota Makassar menjadi kota Low Carbon City dengan ketersediaan pelayanan publik pada pengelolaan sampah yang mumpuni.
Firman Pagarra mengatakan visi misi Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto khususnya menjadikan Makassar sebagai Kota Low Carbon City dibuktikan dengan adanya kerjasama yang telah terjalin antara Pemerintah Kota Makassar dan United States Agency International Development (USAID) Indonesia lewat program Clean Cities, Blue Ocean (CCBO).
“Tema hari ini sejalan dengan visi misi kami. Kurang lebih sudah tiga tahun kota Makassar sudah bekerjasama dengan pihak USAID lewat program CCBO. Ini salah satu program untuk mendukung transformasi Makassar menjadi kota dengan emisi karbon rendah,” ucap Firman.
Dia menjelaskan, program CCBO ini bertujuan untuk membentuk ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Serta mendorong adanya desentralisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Karenanya, konsen Pemerintah Kota mewujudkan Makassar Low Carbon City ini juga tengah berjalan melalui beberapa program pendukung.
“Kota Makassar sangat dukung penerapan emisi karbon rendah. Terbukti adanya panel surya yang dibuat di sekolah-sekolah dan puskesmas. Penggunaan mobil dan motor listrik di dinas-dinas perkantoran,” tuturnya.
Sementara, Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama, Sekretariat Jenderal Kemendagri RI, Ahmad Fajri pada sambutan pembukanya mengungkapkan tujuan lokakarya ini dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan pembangunan massif di daerah.
Pemerintah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengatasi keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun keuangan.
“Salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut adalah melalui kerja sama dengan pihak luar negeri. Apalagi khususnya di bidang pengelolaan sampah,” sebutnya.
Sebab, katanya, jalinan kerja sama antar luar negeri dan daerah tersebut juga dapat mempererat hubungan diplomasi Indonesia dengan pihak luar sebagai bentuk pelaksanaan politik bebas aktif.
Pada kegiatan ini pula terdapat sesi paparan dan tanya jawab seputar pengelolaan sampah.
Turut hadir sebagai narasumber yakni pihak Country Director USAID yang membahas program CCBO yang telah berhasil terlaksana di Kota Makassar.
Selain itu ada dari Pihak JICA yang memaparkan terkait project persampahan daerah.
Provinsi Sulawesi Barat
Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Kunjungi Pasar Tradisional di Mamuju, Pastikan Harga Pangan dan Elpiji Terjangkau
Kitasulsel–MAMUJU Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin melakukan pemantauan di Pasar Lama Mamuju, Kamis 9 Januari 2025.
Turut, hadir Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Perwakilan Korem 142/Tatag, Polda Sulbar, Kabinda Sulbar, hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kunjungan ini dilakukan untuk memantau langsung perkembangan harga komoditas serta gas elpiji di pasaran.
“Kita meninjau langsung di pangkalan gas elpiji 3kg harganya Rp 18.500. Artinya tidak ada kenaikan signifikan,” kata Bahtiar.
Begitupun, harga komoditas lainnya tidak ada mengalami kenaikan harga yang signifikan di pasaran.
“Kita terima masukan semua pihak, kita tetap akan terus mengecek dan memantau harga komoditas maupun gas elpiji di pasaran,” ungkapnya.
Termasuk, harga beras kalau ada kenaikan mestinya tidak terjadi, sebab stok beras mencukupi.
“Nanti kita minta bulog agar melakukan operasi pasar. Karena mestinya tidak naik harga beras karena stok banyak,” tambahnya.
Sedangkan, harga cabe mengalami kenaikan juga disebabkan pada pendistribusiannya, karena daerah lain dirinya mengecek langsung tidak ada kenaikan harga seperti di Polman.
“Saya cek di sini sudah ada terjual Rp 70 ribu per kilo. Jadi ini soal distribusi saja, kita segera mengambil langkah bersama dengan Pemkab kita beli di daerah penghasil dan mendistribusikan ke pasaran,” ujarnya.
Selain itu, komoditas yang lain tidak ada masalah sampai saat ini di awal tahun 2025.
“Tugas kita kenapa selalu mengecek ini, karena begitu harga cabe naik pasti akan mempengaruhi rantai konsumen lain. Harga makanan akan naik, kita tetap melindungi petani agar mendapat harga bagus tapi tidak boleh juga berlebihan agar rantai pangan berjalan dengan baik,” tandasnya. (*)
-
Politics3 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
6 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
11 bulan ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
10 bulan ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
8 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login