Tingkatkan Pelayanan Publik, Diskominfo Makassar Gelar Monev Pelaporan SPBE

Published

5 bulan ago

7 Mei 2024

Kitasulsel–Makassar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar mengadakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di ruang Sippakatau Balaikota pada, Selasa (7/05/2024).

Acara dengan tema ‘Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kota Makassar’, dibuka olen Asisten I Pemerintah Kota Makassar, Muhammad Yasir. Peserta kegiatan merupakan perwakilan SKPD Kota Makassar dan Rumah Sakit Umum Daya Makassar.

Dalam sambutannya Yasir, menyatakan bahwa kegiatan ini penting diikuti untuk meningkatkan fungsi SPBE dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien baik bagi internal birokrasi maupun masyarakat umum.

Ia juga menyoroti indeks evaluasi SPBE Pemkot Makassar tahun 2023 yang mencapai 3,41 dengan predikat “Baik” dan tertinggi di Sulsel, dengan harapan agar angka tersebut dapat terus ditingkatkan melalui kegiatan ini.

“Diharapkan dengan peningkatan-peningkatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapan SPBE yang dilakukan oleh semua Instansi itu nanti akan berpengaruh pada hasil penilaian selanjutnya,” ucapnya.

Plt Kepala Dinas Kominfo, Ismawaty Nur, juga menekankan pentingnya SPBE sebagai indikator utama dalam upaya meningkatkan pelayanan publik Pemkot Makassar dan memperkuat posisi Makassar sebagai Smart City.

“Transformasi ke SPBE sangat mempermudah pelayanan publik, seperti masyarakat bisa menghemat tenaga dan waktu untuk mengurus administrasi di Pemkot dengan hanya mengakses pelayanan melalui internet,” ucapnya.

Tambahnya, melalui kegiatan ini diharapkan mampu membangun sinergitas Pemkot Makassar untuk meningkatkan intergrasi pelayanan SPBE.

Adapun narasumber dalam kegiatan ini, di antaranya Sultan Rakib dari Sekretaris Diskominfo-SP, yang membahas peran Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan SPBE, dan Sudding dari Analis Persandian Dinas Kominfo Makassar, yang menjelaskan tentang arsitektur SPBE.

Acara tersebut dipandu oleh moderator Suryadi Rahmat, memberikan kesempatan bagi peserta untuk menyampaikan kendala terkait SPBE dalam instansi masing-masing untuk diberikan solusi dan arahan.

Melalui diskusi dan penjelasan dari para narasumber, diharapkan pemahaman tentang pentingnya SPBE dan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik dapat semakin terwujud di Kota Makassar.

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

23 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)