Connect with us

Bacalon Bupati Selayar Natsir Ali:Kelangkaan Dan Antrian Pengguna BBM Akan Menjadi Salah Satu Prioritas Kerja

Published

on

Kitasulsel—Selayar—Bakal calon bupati kabupaten Selayar 2024, natsir ali menjadikan masalah kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah SPBU menjadi salah satu prioritasnya untuk mencarikan solusi agar tidak terjadi lagi antrian panjang yang kerap menjadi pemandangan umum setiap harinya.

Menurutnya selama 10 tahun terakhir ini sudah ditangani dengan tepat oleh pemerintah setempat dengan melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap SPBU yang beroperasi, namun antrian kendaraan yang mau melakukan pengisian masih saja terjadi.

“Ini menjadi salah satu perhatian khusus saya nantinya jika diberikan amanah memimpin selayar, karena menyangkut aktivitas dan perputaran roda perekonomian masyarakat, apalagi setiap tahunnya pengguna kendaraan semakin bertambah” ucapnya saat melakukan obrolan dengan beberapa tokoh masyarakat selayar.

Menurutnya, permasalah yang sejak dulu terjadi dari tahun ke tahun ini belum mendapatkan solusi yang tepat meskipun sudah ada tiga SPBU dan beberapa pakalan resmi penyaluran BBM tersebut.

“Memang hal itu bukan menjadi ranah lansung pemda setempat karena SPBU dan pertamina berada dibawah naungan BUMN, namun semuanya bisa dikomunikasikan ke pihak terkait untuk duduk bersama mencari solusi yang tepat seperti pembangunan depo milik pemda dan permintaan penambahan kuota BBM agar permasalahan kelangkaan dan antrian bisa teratasi, minimal berkuranglah” sambung pria yang akrab disapa haji natsir ini.

Saat ini masyarakat selayar, terutama di kota benteng sendiri kerap mengeluhkan pelayanan dan antrian BBM di tiga SPBU yang ada, yakni di desa barugayya dan di kota benteng.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.