Cicu Atensi Khusus Jalan Hertasning, Minta Pemprov Segera Lakukan Perbaikan

Published

4 bulan ago

12 Mei 2024

Kitasulsel–Makassar Belum lama ini ruas jalan yang berada di Letjend Hertasning Kota Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali memakan korban, akibat jalan rusak.

Hampir disepanjang jalan Letjend Hertasning Makassar pengendara yang melintas bakal menemui banyak ruas jalan berlubang dengan diameter yang cukup dalam sehingga pengendara yang melintas mesti hati-hati.

Kondisi jalan yang buruk serta tidak ada tindak lanjut dalam melakukan pengaspalan mengakibatkan jalan tersebut kerap memakan korban jiwa.

Komisi D bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sulsel mengaku beberapa kali telah mendesak dinas terkait khususnya PUTR pemprov Sulsel dalam melakukan perbaikan ruas jalan Letjend Hertasning namun hingga saat ini belum ada langkah pasti yang dilakukan pihak terkait.

“Atas nama Komisi D kami mendesak PU bina marga sulsel untuk memberikan atensi jalan hertasning yang sudah banyak menelan korban,” ucap ketua Komisi D DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Minggu (12/5/2024).

Cicu sapaan akrabnya menuturkan komisi D DPRD Sulsel telah beberapa kali menyampaikan ke pihak terkait dan telah memaparkan pada saat pembahasan APBD 2024 tapi tidak mendapat respon dengan alasan ketersediaan anggaran yang tidak memadai.

“Padahal jalan hertasning adalah aset Pemprov yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Pemprov Sulsel karena untuk kepentingan masyarakat yang paling utama,” bebernya.

Dirinya mendesak agar Pemerintah Provinsi dapat memperhatikan ruas-ruas jalan yang rusak parah khususnya jalan Letjend Hertasning yang telah memakan korban beberapa kali.

“Kami selalu minta bahwa jalanan yang menjadi tupoksi Provinsi harus di perbaiki karena sudah mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat,” ungkapnya.

Bahkan dirinya memprotes karena ada beberapa titik di jalan Hertasning yang dilakukan pemeliharaan namun hanya menggunakan Paving Blok padahal itu merupakan jalan provinsi.

“Sangat berharap tidak lagi abai dalam hal ini karena sangat merugikan masyarakat SulSel apalagi sampai menelan korban karena kerusakan jalan,” tutupnya. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

23 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)