Kesbangpol Makassar dan DWP Bersinergi Tingkatkan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik
Kitasulsel–Makassar Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Makassar terlibat dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik dalam Rangka Kesetaraan Gender Tingkat Kota Makassar, kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar.
Bertajuk ‘Peran Gender dalam Meningkatkan Partisipasi Menuju Pilkada 2024’, kegiatan ini berlangsung di Hotel Karebosi Premier pada Jumat, 17 Mei 2024.
Kepala Kesbangpol Makassar, Andi Bukti Djufrie, membuka kegiatan ini dengan sambutan yang menekankan pentingnya peran perempuan dalam dunia politik.
“Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memantapkan demokrasi dalam kehidupan masyarakat,” ucapnya.
Ia juga menambahkan bahwa kehadiran tokoh masyarakat, khususnya perempuan, mampu memberikan pemahaman nilai-nilai demokrasi yang lebih baik.
“Tokoh perempuan bisa menjadi media untuk meningkatkan partisipasi politik di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin melek politik dan kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan secara berkesinambungan,” ucapnya.
Sementara itu, secara terpisah,Ketua DWP Kota Makassar, Fadliah Firman mengatakan dengan pelibatan DWP Kota Makassar dalam kegiatan ini, menjadi langkah nyata dalam mewujudkan kesetaraan gender dan demokrasi yang lebih inklusif di Kota Makassar.
“Semoga apa yang didapat hari ini dapat meningkatkan melek politik para perempuan terkhususnya ibu-ibu DWP Kota Makassar dan terjalin sinergitas yang lebih baik antara pemerintah dan organisasi perempuan,” ucapnya.
Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber yang kompeten di bidangnya. Dr. Sakka Pati membahas peran perempuan dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas, Husaimah Husain mengulas keterwakilan perempuan sebagai wujud dari demokrasi, dan Achmad Nur Harun membahas pentingnya pendidikan politik.
Provinsi Sulawesi Selatan
Gubernur Andi Sudirman Sebut SPPG BGN di Sulsel Ada 76 Titik Sudah Beroperasi
Kitasulsel–MAKASSAR Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman menyebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) di Sulsel sudah berdiri 76 titik.
SPPG ini memiliki peran penting, sebab ini menjadi dasar suksesnya Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintah pusat.
Hal ini diungkap Andi Sudirman saat mendampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional (BGN) Panakkukang yang ada di Jalan Topaz Raya, Makassar dan sekolah SD Inpres Tamamaung, Selasa, 17 Juni 2025.
Andi Sudirman bahkan bilang, SPPG Sulsel ini menjadi dasar atau tolok ukur SPPG BGN di provinsi lain.
“Alhamdulillah tadi secara overall sangat bagus, dan lebih standar dibanding wilayah provinsi lain ya. Ini menjadi salah satu benchmark nya untuk MBG lainnya. Kita juga sudah liat antusias anak-anak sekolah dan sangat semangat,” ujar Andi Sudirman usai kunjungan.
Ia menyampaikan, Sulsel hanya butuh penambahan lokasi MBG, terutama bisa menjangkau di daerah-daerah.
Andi Sudirman juga mengatakan, proses pembangunan SPPG BGN di Sulsel masih sementara berlangsung untuk memenuhi seluruh sekolah.
“Yang perlu kita ini bagaimana penambahan saja ya di Sulsel, supaya bisa menjangkau daerah-daerah juga. Sekarang masih banyak proses konstruksi ya, beberapa banyak sudah bangun (SSPG),” tukasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman menjelaskan Pemprov Sulsel sebelumnya, sudah mengusulkan 92 titik lokasi/dimana ini merupakan aset milik Pemprov Sulsel ada juga yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Kendati demikian, Jufri mengakui, masih ada sejumlah persyaratan yang menjadi kendala yang sulit untuk dipenuhi pemerintah daerah kabupaten dan kota.
Ia berharap, Badan Gizi Nasional segera melakukan verifikasi terhadap lokasi yang diusulkan. Pasalnya, salah satu syarat lokasi SPPG harus berdekatan dengan pusat pendidikan dan memiliki jarak tempuh maksimal 20 menit untuk distribusi makanan ke sekolah atau dapat mensuplai ke 3.000an siswa.
“Setelah kami mengajukan titik-titik ini. Kami harap dilakukan verifikasi. Jangan sampai titik yang kami tunjuk itu justru tidak memenuhi syarat sesuai persyaratan. Contohnya jauh dari pusat pendidikan,” jelasnya. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login