Connect with us

Dibuka Presiden RI Joko Widodo, PJ Sekda Makassar Hadiri Pembukaan Rakernas Apeksi XVII

Published

on

Kitasulsel–Makassar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVII tahun 2024 resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo, dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian beserta puluhan Wali Kota se Indonesia termasuk PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra di Dome BSCC, Balikpapan, Selasa (4/06/2024).

Dalam sambutannya, Joko Widodo mengapresiasi agenda tahunan ini. Karena, menurutnya tahun 2045 mendatang beban kota akan menjadi sangat berat.

Pasalnya, 70-80 persen masyarakat akan berpindah tinggal atau melakukan urbanisasi ke area perkotaan.

Olehnya itu, Jokowi menghimbau agar setiap Kota di Indonesia sudah harus memiliki perencanaan pembangunan kota secara detail agar tidak terjadi hal-hal yang mencekam seperti di negara lain.

“Rencana kota harus detail. Jangan sampai kita menjadi kota yang mencekam seperti banyak yang terjadi di negara lain. Seperti penganggurannya banyak, home lessnya banyak dan saya tidak ingin itu terjadi di kota-kota negara Indonesia,” ucapnya.

“Saya harap semua kota nyaman dihuni, pengunjung yang datang senang dan akan berkunjung kembali serta masyarakat setempatnya juga bisa mencintai kotanya karena kotanya memberikan pelayanan publik yang baik,” sambung Jokowi.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyebutkan setiap kota sudah harus memiliki konsep kota masa depan yang matang.

Kota masa depan yang dimaksud yakni kota yang ramah lingkungan, ramah pejalan kaki, green dan smart city, ramah disabilitas, ramah pesepeda, ramah terhadap anak dan perempuan.

“Banyak kota sudah mulai macet. Rencana transportasi umum di kota harus disiapkan. Jangan sampai membangun kota tapi hanya beton yang didirikan. Ada pedestrian tapi tidak ada pohonnya jadi orang tidak mau berjalan karena tidak teduh. Kehijauan kedepan akan sangat menjadi perhatian kota,” sebutnya.

Di IKN pun konsepnya demikian “Kota Nusa Rimba”. Penghijauan yang akan mendominasi.

Menanggapi hal tersebut, PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menyebutkan Pemerintah Kota Makassar mendukung konsep kota masa depan seperti yang disebutkan Presiden RI, Joko Widodo.

Terbukti saat ini di Kota Makassar sudah mulai dengan konsep Makassar Low Carbon City. Upaya itu diwujudkan dengan membangun solar cell atau panel surya di sekolah hingga gedung pemerintahan.

“Pak Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto sangat konsen terhadap kota Masa depan. Saat ini beberapa disekolah-sekolah Makassar telah terpasang panel surya. Ini wujud Makassar menuju nol emosi karbon. Sejalan yang dikatakan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya tadi,” ungkapnya.

Tak hanya di sekolah, Pemkot Makassar juga menyasar perkantoran hingga Puskesmas.

Ia mengaku hal ini menjadi penting untuk mewujudkan komitmen Kota Makassar menjadi kota dunia yang baik untuk semua.

Dia menyebut upaya ini dikerjakan dengan sangat serius hingga mengalokasikan anggaran pengadaan solar cell itu di APBD Perubahan 2024.

Firman juga menambahkan, transportasi publik yang ramah lingkungan pun telah dilakukan di Kota Makassar.

“Mobil dinas kita sudah listrik. Mobil bus kita listrik. Mobil Do’torotta kita sudah mobil listrik. Ini sudah nyata kita jalankan,” bebernya.

Selain tranportasi ramah lingkungan, Pemkot Makassar juga menghadirkan gedung Makassar Government Center (MGC) tahun ini yang sementara dalam tahap penyelesaian. Gedung MGC ini adalah gedung pemerintah pertama yang green energy.

“Ini gedung pertama low carbon di Makassar yang diinisiasi langsung oleh pak Wali. Sementara tahap finishing dan bulan ini sudah bisa ditempati oleh OPD yang memiliki pelayanan publik secara bertahap,” pungkas Firman.

Dengan konsep Makassar Low Carbon City, membuktikan Kota Makassar sudah siap menjadi kota masa depan yang ramah dan nyaman untuk semua. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.