Dinas pendidikan Makassar

Tak Lulus PPDB, Ada Jalur Solusi

Published

1 tahun ago

7 Juni 2024

Kitasulsel–Makassar Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jenjang SD dan SMP mulai berproses. Dinas Pendidikan menjadi leading sektor, sementara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk verifikasi database calon siswa, serta Dinas Kominfo terkait jaringan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin Mustakim, menerangkan bahwa untuk jalur zonasi, baik SD maupun SMP, panitia PPDB membagi enam zona pendaftaran. Untuk zona satu meliputi Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Panakkukang, dan Manggala.

Zona dua mencakup Kecamatan Bontoala, Tallo, Ujung Pandang, Wajo, dan Panakkukang. Zona tiga Kecamatan Makassar, Mamajang, Ujung Pandang, Mariso, Rappocini, dan Wajo. Zona empat Kecamatan Manggala, Panakkukang, dan Rappocini. Zona lima Kecamatan Tamalate, Mamajang, Mariso, Panakkukang, dan Rappocini. Serta zona enam meliputi Kecamatan Ujung Tanah, Tallo, Ujung Pandang, dan Sangkarrang.

Muhyiddin mengatakan, selain membuka jalur zonasi dan non zonasi, Pemkot Makassar juga membuka jalur solusi. Jalur tersebut untuk mengakomodir para peserta didik yang tidak lulus seleksi PPDB.

“Keputusan itu diambil untuk mengatasi persoalan anak yang tidak sekolah,” ungkap Muhyiddin saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (7/6).

Mantan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar itu mengatakan, jalur solusi merupakan kebijakan Pemkot Makassar sebagai bentuk representasi UUD 1945 dan visi misi Wali Kota Makassar dalam 18 Revolusi Pendidikan, yakni semua anak harus sekolah. Juga merupakan tindak lanjut dari Perda RPJPD, di mana Pemkot Makassar harus menjamin semua anak usia sekolah harus belajar.

“Jadi melalui jalur solusi, kami akan mendata berapa peserta didik yang tidak lulus PPDB. Selanjutnya disinkronkan dengan data sekolah yang kuotanya masih ada kosong. Nanti kita isi kuota yang masih kosong itu,” jelas Muhyiddin.

Dia menekankan kepada seluruh orang tua peserta didik agar jangan menggunakan jasa orang ketiga dalam mengurus pendaftaran PPDB anaknya. Karena kalau ada persoalan, panitia PPDB hanya akan menerima laporan dari orang tua kandung peserta PPDB. Juga dari wali murid yang memang betul-betul dipercaya sebagai wakil dari peserta didik.

Seperti tahun sebelumnya, kata Muhyiddin, PPDB juga memberi kemudahan kepada penghafal Al-Qur’an untuk mengikuti proses PPDB lewat jalur prestasi. “Untuk para penghafal Al-Qur’an minimal lima juz, berhak untuk memilih sekolah mana saja yang mereka inginkan,” terang Muhyiddin.

Saat ini, aplikasi untuk pendaftaran PPDB sudah siap digunakan. Begitu juga dengan validasi data dapodik, Disdik didukung langsung Disdukcapil untuk melakukan verifikasi data kependudukan.

Sementara untuk verifikasi data peserta didik yang ikut jalur afirmasi (warga tidak mampu), Disdik didukung oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Berdasarkan data dari Dinas Pendiidkan Kota Makassar saat ini terdapat 473 SD dan 225 SMP.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Dukcapil Makassar Muhammad Hatim Salam mengatakan pihaknya siap menjadi verifikator data untuk peserta PPDB. “Setiap tahun memang kami dilibatkan untuk melakukan verifikasi data kependudukan bagi peserta didik yang mendaftar PPDB,” ungkapnya saat dihubungi BKM, kemarin.

“Nanti teman-teman Dukcapil bertugas melakukan verifikasi berka yang masuk dari warga sesuai database Dukcapil yang kami miliki. Nanti pengecekannya di kepanitiaan di sana,” tambahnya.

Dia menekankan, untuk mengantisipasi terjadinya manipulasi data, Dukcapil melakukan pengecekan secara cermat dan detail. Khususnya terhadap dokumen Kartu Keluarga (KK).

Sesuai aturan, peserta didik yang mendaftar PPDB jalur zonasi, harus tercatat sebagai penduduk sekurang-kurangnya satu tahun di wilayah zonasi tempatnya mendaftar sekolah.

“Tentunya kami akan melakukan pengecekan secara detail. Pertama pengecekan fisik dari KK. Di situ kan ada tanggal. Kalau pun masih diperlukan pengecekan selanjutnya nanti teman-teman verifikator yang ada di sana siap standby mengecek data data warga.

Termasuk histori kepindahannya. Kan lengkap semua data data Dukcapil kapan dia pindah. Lengkap di kami. Ada historinya, ada di sistem. Jadi tidak memungkinkan ada manipulasi data,” tandasnya. (*)

Dinas pendidikan Makassar

Program Seragam Gratis Telan Rp11,4 M, Disdik Makassar Targetkan Terealisasi Juli

Published

2 minggu ago

1 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan Rp11,4 miliar untuk program seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi seluruh siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Program ini merupakan terobosan konkret di 100 hari kerja pasangan Appi-Aliyah.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Andi Bukti Djufri mengatakan, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan melalui program pembagian seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa-siswi SD dan SMP Negeri.

“Ini adalah bagian dari program 100 hari kerja pak Wali Kota. Anggaran hasil recofusing efisiensi anggaran di Dinas Pendidikan, Rp11,49 miliar untuk perlengkapan seragam sekolah gratis SD dan SMP di Makassar,” ujarnya, Sabtu (31/5/2025).

Anfi Bukti yang juga Kepala Kesbangpol makassar ini menyebut, program ini bukan sekadar bantuan material. Langkah ini adalah wujud nyata kepedulian bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, berhak melangkah ke sekolah.

Ini adalah bagian dari janji politik Appi-Aliyah, bahwa pendidikan harus inklusif, merata, dan tidak boleh ada yang tertinggal hanya karena soal biaya.

Kami menargetkan, seluruh seragam telah selesai didistribusikan sebelum tahun ajaran baru dimulai pada 14 Juli mendatang,” terangnya.

Anggaran tersebut digunakan untuk program seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi seluruh siswa SD dan SMP Negeri. Sebuah langkah nyata untuk memastikan tak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi.

“Program ini bukan sekadar bantuan, melainkan bagian dari tekad Appi-Aliyah agar setiap anak di Makassar bisa menatap masa depan melalui pintu sekolah — setara, percaya diri, dan penuh semangat,” jelas Andi Bukti.

Dengan hadirnya program tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mendorong semangat belajar para siswa di lingkungan pendidikan dasar.

Ditambahkan, ini adalah bentuk kepedulian pemerintah Kota terhadap dunia pendidikan dan masa depan generasi muda. Appi-Aliyah ingin memastikan tidak ada anak yang terhalang sekolah hanya karena tidak memiliki seragam atau perlengkapan.

“Program ini disambut baik oleh masyarakat, khususnya para orang tua siswa, yang merasa terbantu dengan adanya bantuan peralatan Sekolah untuk mengurangi beban keluarga,” tuturnya.

Tak hanya itu, dalam rangka mendukung Program 100 Hari Makassar untuk kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA), pemerintah Kota Makassar meluncurkan langkah strategis dengan melibatkan lebih dari 500 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk menjahit seragam sekolah bagi siswa kelas 1 SD dan SMP.

Pemberdayaan ini nantinya akan melibatkan 52 ketua kelompok untuk mengoordinasi proses produksi dan pengadaan melalui e-Katalog. Setelah pendaftaran lewat website.

“Untuk mendukung pemberdayaan pelaku UMKM lokal, pemerintah Kota Makassar meluncurkan program pengadaan seragam sekolah yang dijahit langsung oleh para pelaku UMKM lokal di Kota ini,” terang Andi Bukti.

Ia menyebutkan bahwa program ini merupakan bagian dari pola hidup yang mendukung UMKM lokal. Sebanyak kurang lebih 500 UMKM penjahit dilibatkan dalam proses produksi seragam bagi siswa kelas 1 SD dan kelas 1 SMP.

“Program ini terbuka untuk umum. Semua peserta yang mendaftar akan diberikan akses melalui e-Katalog dan LPSE. Mereka yang terlibat sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan, sesuai mekanisme yang ditetapkan,” jelasnya.

Adapun total seragam yang dibagikan kepada sebanyak 33 ribu siswa dari 314 SD dan 55 SMP akan menerima dua pasang seragam yang seluruhnya dijahit oleh tangan-tangan warga Makassar sendiri.

“Nantinya seragam akan didistribusikan kepada sekitar 33 ribu siswa dari 314 SD dan 55 SMP, dengan total dua pasang seragam per siswa, sehingga keseluruhan mencapai 66 ribu pasang seragam,” tutupnya. (*)