Ari Ashari Ilham Minta Pelaku Pembullying di Sekolah Ditindak Tegas

Published

3 bulan ago

18 Juni 2024

Kitasulsel—Makassar—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar geram dengan kasus situasi praktik bullying yang terjadi di SMPN 4 Makassar. Menindaklanjuti hal tersebut, terulang Pemerintah Kota Makassar diminta untuk disiplinkan sekolah terkait praktik Bullying.

Hal ini disampaikan, Anggota DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham mengatakan telah mendapatkan laporan langsung dari pihak orangtua siswa yang mendapatkan bullying di sekolah. Terlebih lagi, siswa yang mendapatkan kasus tersebut adalah siswa disabilitas yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari pihak sekolah.

“Korban ini adalah siswa disabilitas, sehingga kita di Kota Makassar itu sangat menjaga untuk menghindari mereka dari tindakan bully. Seharusnya, pihak sekolah lebih jeli lagi atau lebih bergerak, bagaimana untuk menjaga anak-anak kita di sekolah,” ungkapnya, Selasa (18/6/2024).

Apalagi, ada unsur sekolah yang mengaku hal bullying biasa terjadi. Inilah yang membuat Legislator Fraksi NasDem Makassar ini geram, sebab sekolah harusnya menjadi perlindungan dan pencegah tindakan tersebut terjadi di sekolah.

“Karena kan tentunya orang tua menitipkan anaknya di sekolah dengan harapan bahwa seluruh oknum atau seluruh pihak-pihak di sekolah itu menjaga dengan baik. Tapi kalau ada hal seperti ini kan, sangat merusak mental dari anak-anak kita. Jangan sampai anak ini, sudah merasa tidak percaya diri ataukah merasa sakit hati,” ujarnya.

“Sehingga banyak anak kita nantinya disekolah, yang bisa menjadikan hal-hal ini sebagai contoh. Akhirnya ini anak juga, mohon maaf mereka berhenti sekolah atau membuat hal-hal yang tidak baik. Saya mau Dinas Pendidikan Makassar lebih menjaga lagi situasi dan kondisi di sekolah masing-masing melibatkan wali kelas,” tambahnya.

Ia tidak ingin, anak-anak di Makassar takut bersekolah karena banyaknya praktek bullying ini. “jangan membiarkan ada tempat atau ruang untuk anak-anak yang sering melakukan bullying di sekolah. kita harus memberikan efek jera. Kalau memang dimungkinkan keluarkan saja anak yang suka bullying dari sekolah. Supaya ini menjadi contoh untuk anak-anak dan orang tua murid yang lainnya,” tegasnya.

“Saya akan tindak tegas sekola, supaya tidak terjadi lagi kondisi seperti selanjutnya. Mulai hari ini, saya siapapun yang mencoba untuk membullying, akan berhadapan dengan saya. Nah kita mau sekarang pelakunya, harus berkoordinasi dengan pihak sekolah dengan Dinas Pendidikan untuk diberikan efek jera tidak boleh seperti itu, kita tidak bisa maklumi karena sudah bertindak fisik dan psikis,” sambungnya.

Sehingga menurut, Ari Ashari Ilham sudah tidak wajar jika hanya siswa korban ini mendapatkan permintaan maaf. “Nah kelanjutannya ini laporan langsung ke saya pihak keluarganya. Saya mau sekolah harus tetap tidak boleh memainkan dalam membuat aturan,” bebernya.(*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

16 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)