Connect with us

Danny Pomanto Tekankan OPD Persiapkan APBD Pokok dan Rasionalisasi Anggaran Perubahan

Published

on

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan jajaran SKPD Pemkot Makassar menggelar Rapat Koordinasi Lingkup OPD di Kantor Balaikota, Rabu, (19/06/2024).

Dalam agenda rapat, Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto menekankan OPD untuk mempersiapkan Anggaran Pokok APBD 2025 untuk lebih cepat dibahas.

Dan mengenai rasionalisasi anggaran perubahan.

APBD Pokok itu, ujar Danny, untuk lebih cepat dibahas agar lebih cepat juga dimasukkan.

“Biasanya kita masukkan itu tidak sekarang. Tetapi sekarang alhamdulillah setelah rapat-rapat kita sudah mendapatkan keseimbangannya, tinggal penginputan,” kata Danny saat diwawancarai usai acara.

Dia juga mengungkapkan, malam ini merupakan malam terakhir penginputan semua agar review inspektorat terhadap semua postur anggaran itu bisa dilaksanakan.

Mengenai anggaran perubahan, ia menyebutkan, ada SILPA yang berkurang yang mana kondisi itu positif.

Apalagi sebelumnya SILPA mencapai Rp800 miliar sementara saat ini hanya Rp200 miliar.

Itu berarti ada perubahan anggaran Pemkot Makassar yang cukup bagus. Tetapi dalam postur anggaran harus berubah karena ada selisih Rp400 miliar.

Olehnya, jelas Danny, pihaknya akan melakukan rasionalisasi terhadap anggaran-anggaran yang ditekankan.

Termasuk tidak mengorek anggaran belanja modal tetapi barang dan jasa.

“Dalam waktu minggu ini juga harus selesai penghematan itu,” tekannya.

Rasionalisasi itu, ia memisalkan, seperti Damkar Lorong yang tidak maksimal.

“Itu kita hold dulu, tapi kita beli fasilitas pemadam kebakaran yang sepuluh itu,” ujarnya.

Pula dirinya mengarahkan kepada masing-masing OPD perihal pentingnya

harus membeli motor listrik sampah dengan kontainer yang menghidrolik;

Harus membeli solar panel, mendukung pembangunan stadion, melanjutkan pembangunan circuit juga Ducting Sharing.

“Saya terangkan supaya semua paham betul. Bahwa yang kita buat ini untuk kota, untuk penghematan, untuk maksimalkan pendapatan,” ungkapnya.

Di dalamnya, dia menjelaskan perihal agenda Lomba Kelurahan dan supporting terhadap F8. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Bupati Apresiasi LBH Bumi Batara Guru dalam Penguatan Kapasitas Hukum Masyarakat

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang hadir secara virtual, membuka Pelatihan Paralegal Serentak Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru, Jumat (31/10/2025).

Kegiatan ini diikuti juga secara virtual oleh Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum sulsel yang diwakili oleh Merliyanti Anwar, Kabag Hukum Setdakab Lutim, ketua LBH Bumi Batara Guru, Ketua Apdesi Lutim, advokat LBH Bumi Batara Guru, dan seluruh peserta pelatihan paralegal dari perwakilan masing-masing desa se Kabupaten Luwu Timur.

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi inisiatif LBH Bumi Batara Guru yang terus berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.

“Pelatihan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kita dalam membangun kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat sehingga masyarakat bisa mencegah masalah-masalah yang ada di desa sebelum menjadi persoalan hukum,” ujar Bupati.

Perwakilan Kanwil Kemenkum Sulsel, Merliyanti Anwar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan LBH Bumi Batara Guru yang aktif mengembangkan jaringan paralegal berbasis masyarakat.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum, etika profesi, mediasi, serta pendekatan berbasis HAM dalam memberikan bantuan hukum” imbuhnya

Sementara Direktur Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Bumi Batara Guru, Judi Awal, yang mengikuti acara di Media Center Diskominfo-SP Lutim menjelaskan bahwa, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas paralegal di daerah.

“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pembentukan pos bantuan hukum (posbakum) di desa dan kelurahan yang ada di Luwu Timur,” tuturnya.

“Pelatihan ini disertai aktualisasi yang akan berlangsung selama 3 bulan secara off-class,” terang Judi Awal.

Sekedar diketahui, pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2025 ini, bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hukum dan memberikan pendampingan dasar kepada warga di tingkat desa.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap terbentuk sinergi yang kuat antara masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah dalam membangun budaya hukum yang sehat di Bumi Batara Guru. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel