Air Baku PDAM Makassar Menipis Imbas Kemarau, Suplai di Wilayah Utara Menurun

Published

3 bulan ago

20 Juni 2024

kitasulsel–Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel), melaporkan pasokan air baku di Bendungan Lekopancing, Kabupaten Maros, menipis imbas curah hujan yang mulai berkurang. Kondisi ini menyebabkan debit air ke rumah pelanggan ikut mengalami penurunan.

“Jadi kondisinya Lekopancing tidak juga seperti El Nino, masih ada air baku hanya kurang. Sehingga distribusi ke kota yang biasanya 500 LPS (liter per detik) itu menurun ke 300,” ungkap Direktur PDAM Makassar Beni Iskandar , Kamis (20/6/2024).

Beni menilai intensitas curah hujan yang menurun disebabkan wilayah tersebut sudah memasuki musim kemarau. Apalagi hujan di wilayah hulu sungai bendungan tersebut sudah jarang terjadi.

“Sepertinya begitu (masuk musim kemarau). Penyebabnya karena curah hujan yang berkurang di hulu,” ungkapnya.

Dia beranggapan kondisi ini tidak separah saat Makassar diterjang El Nino tahun lalu. Beni mengatakan dampak berkurangnya sumber air baku itu hanya di wilayah Kota Makassar bagian utara.

“Dampaknya di beberapa kawasan khususnya di wilayah utara kota yang agak berkurang. Itu ji ndak berdampak ke seluruh Kota Makassar ji,” tutur Beni.

Beni melanjutkan, pihaknya akan menyediakan 2 pompa di Sungai Moncongloe untuk mengatasi persoalan itu. Pemasangan pompa air dilakukan pada Kamis (27/6) pekan depan.

“Saat normal ketinggian air bisa mencapai 50 cm di atas batas pelimpahan mercusuar, sedangkan saat ini kondisinya sudah di bawah pelimpahan mercusuar,” kata Idris yang dikonfirmasi terpisah.

Namun Idris beralasan kondisi ini belum berdampak signifikan pada suplai air bersih ke rumah pelanggan. PDAM Makassar juga sudah menindaklanjuti persoalan ini.

“Saat ini belum terlalu berdampak signifikan tapi sudah ada beberapa pelanggan yang mengadu di daerah utara dan timur kota,” pungkasnya.

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

15 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)