Penjabat Ketua Dekranasda Sulawesi Selatan Ninuk Triyanti Zudan Jadi Pembicara Talkshow Roadshow #KitaHalalin2024
Kitasulsel–Makassar Penjabat Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan, Ninuk Triyanti Zudan, menjadi pembicara dalam Talkshow acara Roadshow #KitaHalalin2024 yang dilaksanakan di Hotel Rinra Makassar, Kamis, 20 Juni 2024.
Launching Roadshow #KitaHalalin 2024 Provinsi Sulawesi Selatan ini dilakukan oleh Penjabat Gubernur yang diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan, Ashari Radjamilo bersama Penjabat Ketua Dekranasda Sulawesi Selatan, Ninuk Triyanti Zudan.
Roadshow #KitaHalalin ini terlaksana berkat kolaborasi dan kerjasama antara Kementerian Koperasi dan UKM, UPT PLUT Dinas Koperasi dan UMKM Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah, BPJPH, MUI, Komite Ekonomi Syariah, UMKM dan stakeholder lainnya.
Sebanyak 1.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sulawesi Selatan mendapat fasilitasi pendampingan sertifikasi halal secara gratis melalui Roadshow #KitaHalalin 2024 ini.
Dalam talkshow ini, selain Penjabat Ketua Dekranasda Sulawesi Selatan, turut menjadi pembicara diantaranya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ashari F Radjamilo; Plh Asdep Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro Kementeri, Berry Fauzi; Satgas BPJPH Kemenag Sulsel, Muhammad Nur; Head Regional Policy and Govrel Gojek, Mohammad Khomeiny; Content Creator, Mariesa Giswandhani; dan Zaenal Abidin selaku Islamic Ecosystem Business Manager BSI.
Ninuk Triyanti Zudan memaparkan terkait peran Dekranasda dalam mendukung ekosistem halal bagi UMKM di Sulawesi Selatan dan peran TP PKK dalam penguatan ekonomi keluarga. TP PKK Sulawesi Selatan memiliki binaan UMKM baik produk, makanan dan minuman. Dekranasda juga memiliki binaan UMKM kerajinan.
“Dekranasda memiliki visi menjadi lembaga yang handal dalam mendukung kemandirian ekonomi Indonesia.
Selain Dekranasda, hal ini juga sejalan dengan program TP PKK, melalui Pokja 2 untuk penguatan ekonomi keluarga,” kata Ninuk.
Sulawesi Selatan memiliki industri UMKM yang cukup besar. Hal ini pun memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah dan penyerapan tenaga kerja.
Di Sulawesi Selatan, tercatat sekitar 1,8 juta UMKM, sekitar 60 persen diantaranya merupakan dari perempuan.
“60 persen UMKM itu dari perempuan, banyak dari Ibu Rumah Tangga, sangat luar biasa,” ungkapnya.
Dekranasda Sulawesi Selatan, kata Ninuk menjadi mitra pemerintah. Salah satunya, Dekranasda memiliki peran bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM, dalam melaksanakan program pendampingan sertifikasi halal ke UMKM.
“Dekranasda menjembatangi sebagai fasilitator, komunikator, maupun pendampingan bagi UMKM dengan stakeholder terkait.
Dekranasda hadir dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan pelaku usaha kecil, khususnya kerajinan agar dapat mengembangkan produktivitas dan kerajinan lokal, sehingga meningkatkan perekonomian bagi pelaku UMKM,” jelasnya.
Penjabat Ketua TP PKK Sulawesi Selatan ini juga menyampaikan pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk. Apalagi mengingat Indonesia memiliki potensi besar di pasar halal baik nasional maupun global.
Sehingga dengan sertifikasi ini akan menjamin kehalalan produk. Sekaligus dapat meningkatkan daya saing bagi UMKM. (*)
Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.
Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.
“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.
Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.
Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.
Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.
“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.
Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.
Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.
Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.
Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)
Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025
Pemprov Sulsel Mulai Manfaatkan Tools AI dalam Digitalisasi Pemerintahan
Menuju Kesetaraan Regulasi Penyiaran Berbasis Internet dan Konvensional
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
3 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
7 bulan ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
6 bulan agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
4 bulan agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoKonsolidasi ReSoPA di Sultra melahirkan Komitmen Memenangkan Anies Di Sultra Yang Semakin Kuat
You must be logged in to post a comment Login