Pilwali Makassar: Elektoral Indira Pepet Appi

Published

3 bulan ago

25 Juni 2024

Kitasulsel–Makassar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Makassar telah mengeluarkan hasil survei internalnya terhadap figur – figur potensial pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Senin, (24/6/2024).

Dalam survei tersebut, Ketua Golkar Makassar Munafri Arifuddin atau Appi menempati posisi teratas.

Appi unggul l secara popularitas dan elektabilitas dibandingkan figur lainnya yang di gadang-gadang di Pilwali Makassar, 27 November 2024.

Survei itu, Appi dipepet Indira Yusuf Ismail yang merupakan istri Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto.

Kemudian disusul politisi senior Partai Golkar Sulsel Rusdin Abdullah yang didukung Partai NasDem.

Adapun di posisi keempat ada nama Anggota DPR RI Partai Demokrat, Aliyah Mustika Ilham,

Tak hanya itu, ada juga nama Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo, mantan pejabat Kota Makassar Abdul Rahman Bando, Anggota DPRD Sulsel Rahman Pina, dan Anggota DPRD Sulsel Sri Rahmi.

Pada hasil tersbut, terlihat jelas, sebagai pendatang baru, sosok Indira memiliki tingkat pengenalan dan keterpilihan sangat tinggi.

Dimana popularitas 66,7 persen dan elektabilitas 9,8 persen.

Jika dilihat matriksnya hasil riset internal PKS, antara popularitas serta elektabikitas Appi dan indira, tidak begitu jauh, terpaut sedikit.

Sehingga dipastikan, hanya Indira bisa lawan kuat Appi di Pilwali Makassar 2024.

Sebagai bakal calon Wali Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, mengatakan, ia mengikuti semua proses partai yang telah dia daftarkan.

“Kami syukuri hasil survei menguatkan kami terus meningkatkan. Ini merupakan tahap lanjutan dari proses penjaringan calon wali kota Makassar yang akan diusung oleh PKS dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwali) 2024,” ujarnya, Selasa (25/6/2024).

Indira Yusuf Ismail, yang sudah lama dikenal sebagai figur publik di Makassar, terlihat antusias mengikuti proses ini.

Ditemui usai wawancara, Indira mengungkapkan harapan-harapannya terkait kerja sama dengan PKS. Dia juga mengaku bahwa sejauh ini komunikasinya terjalin baik dengan PKS.

“Harapan-harapan ke depan yang kita bicarakan dan far itu terjalin dengan baik. Komunikasi dengan PKS lumayan, lancar. Silaturahmi sudah beberapa kali dan semakin intens. Nanti kita lihat hasilnya,” harap Indira.

Saat ditanyai mengenai figur pasangan yang akan mendampinginya di Pilwali nanti, Indira belum mau sesumbar.

“Belum, memang sudah banyak (figur) tapi belum bisa kita putuskan. Kita punya pertimbangan, kita tunggu dulu hasil survei yang akan kita lakukan,” jelasnya.

Diketahui, dari hasil survey tersebut. Tingkat Elektabilitas (keterpilihan) Calon Wali Kota Makassar 2024.

Munafri Arifuddin 36,5 persen, Indira Yusuf Ismail 9,8 persen, Rusdin Abdullah 7,3 persen, Rudianto Lallo 5,3 persen, Aliyah Mustika Ilham 4,3 persen, Abdul Rahman Bando 4,3 persen, Rahman Pina 4,2 persen, Sri Rahmi 2,8 persen.

Kemudian, Ahmad Susanto 2,3 persen, Andi Seto Asapa 1,7 persen, Adi Rasyid Ali 1,3 persen, Irwan Adnan 0,8 persen, Risfayanti Muin 0,7 persen, Amri Arsyid 0,5 persen, Najmuddin 0,3 persen, Imam Fauzan 0,3 persen, Busrah Abdullah 0,2 persen, Nur Kanita Maruddani 0,2 persen, Nasrun 0,2 persen, Azhar Arsyad 0,2 persen.

Sedangkan, unruk tingkat Popularitas (pengenalan) Calon Wali Kota Makassar 2024. Munafri Arifuddin 91,5 persen, Indira Yusuf Ismail 66,7 persen, Rusdin Abdullah 63 persen, Aliyah Mustika Ilham 59,8 persen, Rudianto Lallo 55,2 persen, Abdul Rahman Bando 44,7 persen, Rahman Pina 32,7 persen, Adi Rasyid Ali 30,5 persen.

Disusul, Irwan Adnan 30,3 persen, Andi Seto Asapa 29,8 persen, Busrah Abdullah 25,8 persen, Sri Rahmi 25,2 persen, Ahmad Susanto 23,8 persen, Imam Fauzan 16,8 persen, Amri Arsyid 16,8 persen, Azhar Arsyad 13,8 persen, Najmuddin 12,7 persen, Risfayanti Muin 10,3 persen, Nur Kanita Maruddani 9,5 persen.***

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

13 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)