Siapa Figur yang Pas Dampingi Indira di Pilkada Kota Makassar?

Published

3 bulan ago

28 Juni 2024

Kitasulsel–Makassar Dalam persiapan jelang Pilkada Kota Makassar pada November mendatang, calon Walikota Indira Yusuf Ismail sedang mempertimbangkan dengan serius siapa yang akan menjadi pendampingnya.

Berbagai figur potensial telah muncul dalam diskusi publik, mencerminkan dinamika politik yang sedang berkembang di kota berjuluk Angin Mammiri.

Di antara nama-nama yang disorot sebagai calon pendamping Indira adalah politisi senior seperti Munafri Arifuddin dari Partai Golkar. Selain itu, Andi Seto Asapa, mantan Bupati Sinjai, juga menjadi salah satu yang dianggap mampu untuk memenuhi kriteria yang dibutuhkan.

Tidak hanya dari kalangan politisi, tetapi juga dari mantan pejabat senior Pemkot Makassar seperti Rahman Bando, yang memiliki pengalaman birokrasi yang mendalam.

Selain itu, legislator DPRD Sulsel Rahman Pina, ketua DPW Sulsel PKB Azhar Arsyad, dan ketua DPW PKS Sulsel Amri Rasyid juga menjadi bahan pertimbangan serius dalam simulasi pencarian calon pendamping Indira.

Wacana ini memperlihatkan pentingnya memilih sosok yang tepat untuk mengisi posisi pendamping, mengingat visi pembangunan kota yang telah dirintis dan popularitas Indira di kalangan pemilih.

“Pertimbangannya, untuk mengefektifkan program dan tata kelola pemerintahan yang sudah ditanamkan pak Danny, Ibu Indira butuh sosok yang bisa membantu beliau,” ungkap Direktur Politik Profetik Institute, Asratillah, Jumat (28/6/2024)

Selain popularitas dan pengalaman, kemampuan untuk memperkuat strategi politik dan administrasi pemerintahan lokal juga menjadi faktor penting dalam menentukan siapa yang akan mendampingi Indira dalam kontestasi politik yang semakin ketat.

Kedua kriteria, baik dari latar belakang birokrat maupun politisi, menjadi landasan untuk memilih pendamping yang cocok bagi Indira dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Makassar ke depan. (**)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

13 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)