Connect with us

Puncak Harganas ke-31, Danny Pomanto Dianugerahi Penghargaan Satyalencana Wira Karya

Published

on

Kitasulsel–Makassar Danny Pomanto Satu-satunya Wali Kota Di Indonesia yang Dianugerahi Satyalencana Wira Karya 2024 Oleh Presiden RI Joko Widodo

Berdedikasi Dibidang Program Bangga Kencana, Wali Kota Makassar Raih Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya

Dinilai Berkomitmen Terhadap Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting, Danny Pomanto Diganjar Penghargaan Satyalencana Wira Karya

SEMARANG, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menerima Penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya. Sebuah penghargaan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy pada puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 tahun 2024 di Simpang Lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (29/06/2024).

Satyalencana Wira Karya ini diraih oleh empat kepala daerah dan satu akademisi diantaranya, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah, Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, Ketua TP PKK Lampung Selatan, Winarni Nanang Ermanto dan Ketua STKIP PGRI Pacitan, Dr. Mukodi.

Ini artinya, Danny Pomanto menjadi satu-satunya Wali Kota di Indonesia yang meraih penganugerahan Satyalencana Wira Karya 2024 tersebut.

Berdasarkan usulan BKKBN RI dan penilaian Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) penghargaan tersebut diberikan kepada Danny Pomanto atas jasa dan upayanya berperan aktif menyukseskan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau disingkat Bangga Kencana.

Serta berperan aktif meningkatkan program pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penurunan angka prevelensi stunting di Kota Makassar.

Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengatakan tanda kehormatan ini saya persembahkan untuk tim DPPKB Makassar atas usahanya selama ini sehingga dianugerahi tanda kehormatan.

“Pertama-tama saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Presiden RI, Joko Widodo atas tanda kehormatan yang diberikan. Ini tidak lepas dari kerja teman-teman KB dan masyarakat yang ikut mensupport program bangga kencana dan stunting,” ucapnya.

Momen ini kata Danny, jangan dijadikan sebagai kepuasan sesaat karena kota Makassar masih memiliki banyak tugas apa lagi terkait ketahangan keluarga dan target penurunan stunting.

“Saya kira mengenai tanda kehormatan ini indikatornya salah satunya program jagai anakta itu berjalan dengan massif di Makassar.

Percepatan penurunan stunting, generasi muda yang lebih baik dan produktif bisa lebih kita maksimalkan lagi ke depan. Sekali lagi, penghargaan ini bukan untuk saya tapi untuk kita semua warga Kota Makassar,” tuturnya.

Tak hanya itu, Danny juga mengungkapkan ada beberapa inovasi yang menjadi penilaian seperti aplikasi Masiga inovasi dari DPPKB yang berisi database program Bangga Kencana hingga program Lorong Pengendali Stunting atau disebut dengan Lopis.

Di mana di dalam Lorong Pengendali Stunting terdapat kegiatan Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang merupakan salah satu intervensi Pemkot Makassar di dalam menekan angka stunting.

Berdasarkan data EPPGM per Februari 2024 itu data stunting kita tinggal 3,01%. Angka itu mengalami penuruna dibandingkan periode yang sama Februari 2023 yakni 3,73%,” tutup Syahruddin.

Berbagai upaya yang dilakukan Danny untuk mengoptimalkan Kampung KB sebagai wadah pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga.

Seperti, pemenuhan sarana dan prasarana serta dukungan regulasi dan pembiayaan Program Bangga Kencana melalui APBD.

“Kampung KB kita di Kota Makassar sudah capai 153 kampung KB per tahun 2023. Tahun lalu itu kita hanya punya 16 Kampung KB. Alhamdulillah tahun ini meningkat pesat berkat kerja-kerja cerdas teman-teman DPPKB Makassar,” sebut Danny.

Danny mengungkapkan Satyalancana Wira Karya yang diperoleh hari ini tentu dengan harapan dapat semakin memotivasi sehingga target-target indikator kuantitatif dalam pembangunan keluarga bisa tercapai.

Untuk diketahui, Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Wira Karya telah melalui proses yang ketat mulai dari pengusulan Pemerintah Propinsi melalui BKKBN RI, verifikasi langsung dan peninjauan lapangan oleh Tim Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan dari Sekretariat Militer Presiden beberapa waktu sebelumnya.

Satyalencana Wira Karya sendiri sebuah tanda kehormatan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada para warganya yang telah memberikan darma bakti yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia sehingga dapat menjadi teladan bagi orang lain. (*).

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

KEMENHAJ-UMRAH

Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data

Published

on

KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.

Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.

“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.

“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.

Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.

“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.

Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.

Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel