Connect with us

Mengubah Pragmatisme Pemilih: Tantangan di Pilkada Serentak

Published

on

Kitasulsel–Makassar Salah satu tantangan terbesar dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia adalah budaya politik uang, di mana praktik ini telah menjadi hal biasa dalam proses pemilihan. Banyak pemilih yang terbiasa menerima

uang atau barang dari calon sebagai imbalan untuk memilih mereka, sebuah praktik yang sering didukung oleh jejaring patron-klien dalam klan politik yang memiliki sumber daya besar untuk mempengaruhi hasil pemilihan.

Tantangan lainnya adalah ketidakpercayaan pada sistem pemerintahan. Ketidakpercayaan terhadap pejabat dan calon pemimpin yang dianggap tidak dapat mengubah keadaan membuat pemilih memilih pendekatan pragmatis, berpikir bahwa menerima uang adalah satu-satunya keuntungan langsung dari pemilihan.

Minimnya literasi politik juga berkontribusi terhadap kurangnya kesadaran tentang dampak jangka panjang dari memilih berdasarkan uang. Tanpa pendidikan politik yang memadai dan akses terbatas terhadap informasi politik yang seimbang dan berkualitas, terutama di pedesaan dan daerah terpencil, banyak pemilih tidak menyadari bahayanya praktik ini.

Selain itu, tekanan sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan ketergantungan finansial, juga mendorong pemilih untuk mengambil keuntungan langsung yang diberikan oleh kandidat.

Ini diperburuk oleh tekanan dari lingkungan sekitar atau keluarga yang menerima politik uang, yang membuat individu merasa terpaksa atau terintimidasi untuk mengikuti arus ini.

Pengawasan pemilu yang lemah juga menjadi tantangan. Meskipun ada regulasi yang menentang politik uang, penerapannya sering kali lemah atau tidak konsisten, dengan sanksi yang tidak cukup kuat untuk menjadi pencegah yang efektif.

Kurangnya sumber daya dan kapabilitas lembaga pengawas pemilu membuat praktik politik uang sulit dihilangkan, terutama di daerah yang luas dan terpencil.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, kampanye anti-politik uang yang edukatif harus digalakkan, termasuk menggunakan testimoni dari daerah-daerah yang pernah dirugikan oleh pemimpin korup.

Kedua, membangun kepercayaan pada sistem melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik, serta memperkuat lembaga pengawas pemilu. Ketiga, meningkatkan literasi politik melalui pendidikan yang berkelanjutan dan kolaborasi dengan LSM.

Keempat, pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan finansial pemilih pada uang politik, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan agar masyarakat memiliki keterampilan dan kesempatan ekonomi yang lebih baik.

Melalui pendekatan ini, diharapkan tantangan pragmatisme dan politik uang dapat dikurangi, menjadikan proses Pilkada lebih demokratis dan adil.

Dengan pemilih yang lebih terdidik dan diberdayakan, diharapkan mereka akan memilih berdasarkan visi dan kompetensi kandidat, bukan atas dasar imbalan finansial jangka pendek. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemprov Sulsel

Ratusan Petani, Kades dan Relawan Andalan Hati Diskusi Rembuk Tani Andalan Hati Di Barru

Published

on

KITASULSEL—BARRU – Forum Rembuk Tani Andalan Hati berlangsung penuh semangat persatuan dan sukses digelar yang dipusatkan di Desa Jangan-Jangan, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, Kamis (24/4/2025).

Mengangkat tema “Optimalisasi Potensi Lahan Menuju Swasembada dan Ketahanan Pangan,” forum ini menjadi momentum dalam mendukung percepatan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan nasional.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPH-Bun) Provinsi Sulsel, Abdul Gafar yang hadir mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari dan Wakil Bupati Andi Abustan, Ketua DPRD Barru Syamsuddin Muhiddin, seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Barru hingga Relawan Andalan Hati se-Kabupaten Barru.

Forum ini menjadi ruang diskusi terbuka antara pemerintah, petani, dan relawan untuk menyusun langkah nyata dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian, mulai dari kelangkaan pupuk, serangan hama, hingga keterbatasan akses lahan dan pasar.

Ketua Forum Rembuk Tani sekaligus Koordinator Relawan Andalan Hati, Muhammad Yusuf Ali mengungkapkan rembuk tani ini adalah ikhtiar kolektif agar petani tidak lagi merasa sendiri menghadapi tantangan di lapangan.

“Selama ini banyak kendala mulai dari hama, pupuk yang terus berkurang, hingga akses usaha tani. Forum ini hadir sebagai ruang untuk menyatukan semua elemen agar petani lebih berdaya saing,” ungkap Yusuf Ali yang akrab disapa Ucu.

Menurutnya, Kecamatan Pujananting, khususnya Desa Jangan-Jangan, memiliki potensi pertanian dan lahan yang sangat besar untuk dikembangkan.

Karena itu, kata Ucu, keterlibatan petani, relawan, pemerintah dan dunia usaha dalam forum ini sangat penting agar tidak ada lagi hasil pertanian yang terhambat proses produksinya.

“Disini juga kami sudah hadirkan para pengusaha dalam forum ini agar petani bisa terhubung langsung dengan pasar. Kalau petani budidaya, harus jelas arahnya, harus jelas hasilnya,” tegasnya.

Plt Kadis TPH-Bun Sulsel, Abdul Gafar dalam sambutannya menekankan pentingnya percepatan swasembada pangan melalui kebijakan yang terarah dan menyeluruh.

Ia menambahkan, Kabupaten Barru memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, hortikultura, dan perkebunan. Oleh karena itu, dibutuhkan akselerasi dan sinergi kuat antara petani dan pemerintah agar semua program berjalan beriringan.

Sementara itu, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari yang membuka secara resmi kegiatan tersebut mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi atas pelaksanaan Rembuk Tani Andalan Hati di wilayahnya.

“Harapannya kami ingin agar ruang seperti ini terus ada. Ini penting sebagai forum para petani untuk menyampaikan apa yang sebenarnya mereka butuhkan dari pemerintah, terutama dari pemerintah provinsi,” ujarnya.

Andi Ina juga menegaskan bahwa Kabupaten Barru siap mengambil bagian dalam mendukung target swasembada pangan nasional sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo.

“Target swasembada pangan 3 juta ton bukan mustahil jika semua daerah ikut bergerak. Kami ingin Barru ikut berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita besar ini,” pungkasnya.

Diakhir acara, para Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Barru melakukan Deklarasi pembentukan Koperasi Merah Putih dalam mewujudkan swasembada pangan nasional dan mendukung terbentuknya 70 ribu Koperasi Merah Putih se-Indonesia.

Sebagai informasi, Forum Rembuk Tani Andalan Hati sebelumnya telah digelar di Kabupaten Maros dan dijadwalkan akan berlanjut di sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan hingga bulan Juni 2025 mendatang.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel