Appi Punya Peluang Kendarai Demokrat, Meski Tak Pegang Surat Tugas

Published

2 tahun ago

9 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Bakal Calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau Appi memiliki peluang mengendarai Partai Demokrat di Pilkada Serentak 27 November mendatang. Meskipun Ketua Golkar Makassar itu tidak mengantongi surat tugas dari partai berlambang mercy itu.

Ketua Demokrat Sulsel, Ni’matullah Erbe mengatakan, surat tugas yang diberikan kepada kadernya, Adi Rasyid Ali dan Abdul Rahman Bando memiliki batas waktu dan belum final.

Serta surat tugas tersebut digunakan untuk mencukupkan koalisi pengusung dan mencari pasangan. Apabila indikator tersebut tidak terpenuhi, dukungan Demokrat akan berpindah ke kandidat lain.

“Namanya surat tugas, ada jangka waktunya, kalau sampai jangka waktunya, kita evaluasi. Masih terbuka untuk figur lain,” kata Ni’matullah kepada wartawan, Senin, (8/7/2024).

Menurut Wakil Ketua DPRD Sulsel itu, peluang Appi mengendarai Demokrat di Pilwali Makassar terbuka lebar. Apalagi mantan CEO PSM Makassar itu sudah mengikuti mekanisme penjaringan di Partai Demokrat, mulai pendaftaran hingga fit and proper tes atau uji kelayakan dan kepatutan.

“Figur lain, mendaftar dan ikut fit and proper tes, jadi ada peluang,” ucapnya.

Sebelumnya, Munafri Arifuddin atau Appi bermanuver di Demokrat untuk diusung di Pilwali Makassar. Meski tak diberi surat tugas, Appi melobi langsung Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pertemuan Ketua DPD Golkar Makassar itu dengan SBY dan AHY berlangsung di Surabaya, Sabtu (6/7/2024). Sebelum menemui SBY dan AHY, dia terlebih dahulu bertemu dengan Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Andi Alfian Mallarangeng Andi Alfian Mallarangeng dan Wakil Ketua Bappilu Andi Arief.

Appi mengaku, ikhtiar melobi DPP Demokrat agar bisa kembali diusung di Pilwali Makassar. Apalagi pada Pilwali sebelumnya, Demokrat menjadi salah satu partai penusungnya.

“Pada dasarnya karena Pilwalkot lalu kita sama-sama, sehingga tidak ada salahnya kalau kita sama-sama lagi. Walau pun kalau dengan Demokrat saja tentu belum cukup untuk mengusung,” jelasnya.

Diketahui, Demokrat di DPRD Makassar hanya mengantongi 3 kursi, sementara Golkar memiliki 6 kursi. Sehingga masih butuh 1 kursi lagi untuk bisa membuat koalisi agar mengung pasangan calon.***

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

1 hari ago

13 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.