Kader PKB Masih Cari Koalisi Untuk Bertarung di Pilkada 2024

Published

2 bulan ago

9 Juli 2024

kitasulsel–Makassar Beberapa daerah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong kadernya untuk ikut bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada bulan November mendatang.

Saat ini, Andi Tenri Liwang (Wajo) dan Irwan Hamid (Palopo), dua anggota DPRD Sulsel dari PKB, masih mencari kendaraan politik. Andi Tenri Liwang hanya memiliki 6 kursi, sedangkan syarat minimal untuk maju adalah 8 kursi. Di Palopo, PKB tidak memiliki kursi.

Sementara itu, beberapa kandidat PKB yang hampir pasti mendapatkan dukungan politik adalah Abdurrahman Assegaf (Pangkep), Muhammad Syarif (Jeneponto), Tommy Satria (Bulukumba), dan Hengky Yasin (Takalar).

Di Makassar, Azhar Arsyad membidik posisi calon wakil kepala daerah dengan dukungan 5 kursi PKB, yang secara pasti sangat dipertimbangkan untuk menggandeng Ketua DPW PKB Sulsel itu.

Sekretaris PKB Sulsel, Muhammad Haekal, menjelaskan bahwa kadernya di Wajo dan Palopo sedang berupaya mencari koalisi partai. “Di Wajo, kami masih menunggu kecukupan partai koalisi. Kami berharap dapat mendapatkan dukungan sebelum pendaftaran,” katanya.

Haekal menambahkan bahwa di Palopo, PKB sedang membangun komunikasi dengan beberapa kandidat potensial, namun belum ada kesepakatan final.

Di Bulukumba, Tomy Satria Yulianto dari PKB juga tengah mengupayakan koalisi partai untuk memenuhi syarat minimal. “Masih ada peluang untuk kader PKB maju karena masih banyak partai yang belum menentukan dukungannya,” ujarnya.

Muhammad Syarif Karaeng Patta dari PKB di Jeneponto telah memiliki pasangan calon dan dukungan yang cukup untuk berkoalisi. Sementara itu, Hengky Yasin di Takalar tinggal menunggu pasangan calon wakil dan dukungan partai untuk melengkapi syarat.

Haekal menegaskan bahwa kader PKB di Makassar memiliki peluang besar untuk menjadi calon wakil walikota, mengingat belum adanya keputusan final terkait pasangan calon di kota tersebut.

“Peluang kader di Makassar masih terbuka lebar untuk menjadi calon wakil walikota,” tegasnya. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

9 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)