Tindaklanjuti Arahan Presiden Terkait Kerjasama Antar Daerah, Pemprov Sulsel MoU dengan Provinsi Termuda Papua Barat Daya
Kitasulsel–Makassar Silaturahmi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemprov Papua Barat Daya terkait pembangunan daerah dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa malam, 9 Juli 2024.
Penandatanganan dilakukan oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Prof. Dr. Mohammad Musa’ad.
Selain itu dilakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemprov Papua Barat Daya tentang kerjasama pembangunan daerah bidang industri dan perdagangan.
Prof Zudan menyampaikan rasa terima kasihnya, bersama Papua Barat Daya telah berkenan untuk bersama-sama memajukan pembangunan, memajukan pemerintahan dan memajukan hubungan sosial kemasyarakatan.
“Saya merasa berbahagia, merasa senang kita bisa berkolaborasi kerjasama pemerintahan,” kata Prof. Zudan.
Kerjasama antara pemerintah, ungkap Prof. Zudan adalah arahan Presiden Jokowi dan disampaikan kembali oleh Menteri Dalam Negeri untuk masing-masing provinsi bekerja sama.
Bahwa tidak ada daerah yang lebih unggul dari yang lainnya, setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kerjasama dibutuhkan untuk saling mendukung.
Sulawesi Selatan siap membantu provinsi baru ini, sebagai provinsi ke-38 yang baru terbentuk di Indonesia. Termasuk di bidang digitalisasi pemerintahan atau transformasi digitalisasi, demikian juga dengan pengembangan SDM. Bahkan kebutuhan pangan.
“Insya Allah Papua Barat Daya cepat maju, sukses selalu, kami siap mendukung, berkolaborasi dan bersinergi untuk membangun prestasi,” ujarnya.
Sedangkan, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Prof. Dr. Mohammad Musa’ad menyebutkan, sebagai provinsi terbaru banyak pembenahan yang harus dilakukan, sehingga sangat penting untuk mengajak dan mendapatkan dukungan berbagai provinsi, terutama Sulawesi Selatan.
“Khusus Sulawesi Selatan, karena kita tahu merupakan provinsi yang menjadi porosnya kawasan timur Indonesia. Kami berterima kasih, dalam waktu relatif singkat penandatanganan ini bisa berlangsung,” ujarnya.
Berbagai potensi yang dimiliki Papua Barat Daya yang perlu mendapat dukungan dari Sulawesi Selatan, diantaranya pariwisata yang terkenal dengan Raja Ampat, memiliki potensi migas, nikel, batubara.
Untuk hasil bumi tersebut daerah ini masih sebatas menjadi daerah penghasil, bahan mentah tersebut di produksi di tempat lain.
“Kami harapkan ke depan, dengan dukungan termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk investor asal daerah ini bisa didorong untuk berinvestasi di Papua.
Sehingga kita tidak hanya menjadi penghasil tetapi juga bisa berproduksi di sana,” harapnya.
Hal yang menarik bagi Papua Barat Daya adalah pangan Sulawesi Selatan, sehingga kebutuhan seperti cabai dan bawang merah tidak perlu didatangkan dari Pulau Jawa, tetapi dapat dipenuhi oleh Sulawesi Selatan. Demikian juga harapan kerjasama di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Banyak pasien dari Papua Barat Daya dirujuk ke sini. Kami juga telah menandatangani MoU dengan Rektor Unhas, termasuk untuk dokter spesialis. Nampaknya ini semua perlu dipayungi dengan kesepakatan bersama di tingkat provinsi,” jelasnya. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menerima pengurus Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pertemuan ini membahas proses pembentukan struktur baru organisasi serta penguatan peran ekonomi Islam dalam pembangunan nasional.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Formatur Pengurus IAEI Mustafa Edwin Nasution melaporkan progres penyusunan kepengurusan baru, termasuk pembentukan tim formatur dan rencana pelantikan. Struktur organisasi akan diperluas dengan pembagian bidang dan komite untuk memperkuat fungsi kelembagaan.
“Struktur baru ini dirancang untuk memastikan IAEI semakin kontributif dalam pengembangan ekonomi umat, pendidikan ekonomi syariah, hingga penguatan ekosistem zakat dan wakaf nasional,” ujar Mustafa.
Indonesian Association of Islamic Economists (IAEI) adalah organisasi profesi yang mewadahi para ekonom dan akademisi di bidang ekonomi Islam di Indonesia. Didirikan untuk mengembangkan ilmu, riset, dan kebijakan ekonomi syariah, IAEI berperan mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional melalui pendidikan, penelitian, dan kerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, serta industri keuangan syariah.
Ketua Formatur juga menyampaikan bahwa rapat pleno tim formatur akan digelar pada 9 November, sementara pelantikan pengurus direncanakan berlangsung pada akhir November di Jakarta. Organisasi ini kini memiliki lebih dari 7.000 anggota, terdiri dari akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan ekonomi syariah dari berbagai daerah.
Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas langkah IAEI memperkuat tata kelembagaan dan arah kerja strategisnya. Menurut Menag, ekonomi Islam tidak hanya berbicara soal instrumen keuangan, tetapi juga tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan sosial.
“Kita tidak bisa berdakwah tanpa bicara ekonomi. Ekonomi adalah bagian dari misi kemanusiaan dan keagamaan. Ketika ketimpangan terjadi, maka agama hadir untuk mengingatkan, mengoreksi, dan membimbing,” ujar Menag, Senin (03/11/2025).
Ia menyinggung tantangan sosial yang masih dihadapi Indonesia, termasuk tingginya angka kemiskinan ekstrem. Menurut Menag, penguatan peran ekonomi syariah harus menjadi solusi yang konkret bagi masyarakat.
“Nilai-nilai kebajikan Islam harus menuntun transformasi ekonomi kita. Bukan hanya tumbuh, tetapi juga adil,” lanjutnya.
Menag menegaskan bahwa Kementerian Agama siap bersinergi dengan IAEI, baik dalam pengembangan riset ekonomi Islam, peningkatan literasi keuangan syariah, maupun penguatan peran zakat dan wakaf produktif.
“Kini saatnya memperkuat sinergi ulama, akademisi, dan praktisi ekonomi syariah. Kita ingin ekonomi umat tumbuh berdampingan dengan nilai moral dan spiritual,” ungkap Menag.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen untuk menindaklanjuti kerja sama strategis antara Kemenag dan IAEI, termasuk dukungan terhadap program ekonomi kerakyatan dan kegiatan akademik di sektor ekonomi syariah. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login