Connect with us

Tindaklanjuti Arahan Presiden Terkait Kerjasama Antar Daerah, Pemprov Sulsel MoU dengan Provinsi Termuda Papua Barat Daya

Published

on

Kitasulsel–Makassar Silaturahmi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemprov Papua Barat Daya terkait pembangunan daerah dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur, Selasa malam, 9 Juli 2024.

Penandatanganan dilakukan oleh Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Prof. Dr. Mohammad Musa’ad.

Selain itu dilakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Sulawesi Selatan dan Pemprov Papua Barat Daya tentang kerjasama pembangunan daerah bidang industri dan perdagangan.

Prof Zudan menyampaikan rasa terima kasihnya, bersama Papua Barat Daya telah berkenan untuk bersama-sama memajukan pembangunan, memajukan pemerintahan dan memajukan hubungan sosial kemasyarakatan.

“Saya merasa berbahagia, merasa senang kita bisa berkolaborasi kerjasama pemerintahan,” kata Prof. Zudan.

Kerjasama antara pemerintah, ungkap Prof. Zudan adalah arahan Presiden Jokowi dan disampaikan kembali oleh Menteri Dalam Negeri untuk masing-masing provinsi bekerja sama.

Bahwa tidak ada daerah yang lebih unggul dari yang lainnya, setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga kerjasama dibutuhkan untuk saling mendukung.

Sulawesi Selatan siap membantu provinsi baru ini, sebagai provinsi ke-38 yang baru terbentuk di Indonesia. Termasuk di bidang digitalisasi pemerintahan atau transformasi digitalisasi, demikian juga dengan pengembangan SDM. Bahkan kebutuhan pangan.

“Insya Allah Papua Barat Daya cepat maju, sukses selalu, kami siap mendukung, berkolaborasi dan bersinergi untuk membangun prestasi,” ujarnya.

Sedangkan, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Prof. Dr. Mohammad Musa’ad menyebutkan, sebagai provinsi terbaru banyak pembenahan yang harus dilakukan, sehingga sangat penting untuk mengajak dan mendapatkan dukungan berbagai provinsi, terutama Sulawesi Selatan.

“Khusus Sulawesi Selatan, karena kita tahu merupakan provinsi yang menjadi porosnya kawasan timur Indonesia. Kami berterima kasih, dalam waktu relatif singkat penandatanganan ini bisa berlangsung,” ujarnya.

Berbagai potensi yang dimiliki Papua Barat Daya yang perlu mendapat dukungan dari Sulawesi Selatan, diantaranya pariwisata yang terkenal dengan Raja Ampat, memiliki potensi migas, nikel, batubara.

Untuk hasil bumi tersebut daerah ini masih sebatas menjadi daerah penghasil, bahan mentah tersebut di produksi di tempat lain.

“Kami harapkan ke depan, dengan dukungan termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk investor asal daerah ini bisa didorong untuk berinvestasi di Papua.

Sehingga kita tidak hanya menjadi penghasil tetapi juga bisa berproduksi di sana,” harapnya.

Hal yang menarik bagi Papua Barat Daya adalah pangan Sulawesi Selatan, sehingga kebutuhan seperti cabai dan bawang merah tidak perlu didatangkan dari Pulau Jawa, tetapi dapat dipenuhi oleh Sulawesi Selatan. Demikian juga harapan kerjasama di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Banyak pasien dari Papua Barat Daya dirujuk ke sini. Kami juga telah menandatangani MoU dengan Rektor Unhas, termasuk untuk dokter spesialis. Nampaknya ini semua perlu dipayungi dengan kesepakatan bersama di tingkat provinsi,” jelasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.