PJ Sekda Pimpin Rapat Finalisasi Persiapan Peresmian Program RISE di Bulorokeng

Published

2 bulan ago

11 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Pengentasan kawasan kumuh lewat program Revitalising Informal Settlement and their Environment (RISE) di Kota Makassar terus berjalan.

Program kerja sama Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT) kali ini menyasar kelurahan Bulorokeng, Kecamatan Biringkanaya.

Rencananya program RISE di lokasi tersebut akan diresmikan pada tanggal 15 juli mendatang.

Oleh karena itu, untuk mempersiapkan segalanya PJ Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra memimpin rapat finalisasi persiapan peresmian program RISE di Kelurahan Bulorokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kamis (11/07/2024).

Rapat ini dihadiri langsung oleh tim KIAT Australia, OPD terkait, dan pihak summarecon yang dalam hal ini ikut mengibahkan tanahnya untuk dipergunakan dalam program RISE ini.

“Kegiatan hari ini adalah rapat pemantapan untuk penyelenggaraan kegiatan peresmian infrastruktur hijau rise di kota Makassar. Pada hari ini kita menggundang seluruh stakeholder SKPD yang ada untuk memaksimalkan pada kegiatan hari itu tersebut,” ucapnya.

Firman mengungkapkan pada kegiatan peresmian tersebut Pemkot Makassar akan akan kedatangan tamu kurang lebih 40 peneliti asing dari seluruh dunia.

Seperti dari Amerika, Australia, Inggris dan negara kepulauan RISE, dirjen cipta kerja sarana dan prasarana, Bappenas, dan kementrian PUPR dan beberapa stakeholder dari balai cipta karya mereka datang melihat progres di Kota Makassar.

Dimana selanjutnya peresmian ini menjadi langkah untuk melakukan penelitian lanjutan.

Firman memaparkan untuk kerjasama program RISE ini berada di lima titik yakni ada di Kelurahan Bulorokeng, kelurahan Barombong, Kelurahan Antang, Kel Tallo, dan Untia.

“Untia dan Batua ini sudah di groundbreaking sebelumnya jadi percontohan. Jadi yang tanggal 15 nanti itu berada di Bulorokeng.

Ia menyebut ada beberapa hal yang menjadi intervensi dalam program RISE. Mulai dari perbaikan infrastruktur saluran drainase, sanitasi, dan air bersih.

“Kalau yang akan diresmikan sekarang itu intervensi fisik, infrastruktur hijau jadi meletakkan sanitasi yang ter klaster (kelompok) untuk satu wilayah kelurahan yang mana masyarakat, pada kawasan itu terfasilitasi jadi ketika fasilitasi mulai terselesaikan maka tidak perlu terkoneksi dalam ipal yang ada,” tuturnya.

Pemerintah Australia memberikan dukungan dana hibah melalui KIAT kepada Monash University bekerja sama Pemkot Makassar dan Universitas Hasanuddin untuk program RISE.

“Sebagai lokasi terpilih kita berharap program ini bisa meningkatkan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan,” ungkapnya.

Diketahui program RISE hanya dijalankan di dua kota di dunia yakni Kota Makassar Indonesia dan Fiji di Suva.

“Dan Makassar yang paling pertama selesai tahun ini. Di Fiji sendiri masih progress,” tandasnya. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

9 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)