Indira dan Anak Wapres RI Saling Sharing Soal Penanganan Stunting di Makassar

Published

2 bulan ago

12 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Putri Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah, berkunjung ke kediaman pribadi Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, di Jalan Amirullah, Kamis (11/07/2024).

Pada audiensi itu, Azizah berbincang santai dengan Indira bagaimana inovasi penangan stunting di Kota Makassar.

Ia turut menyarankan penerapan kembali beberapa poin dari Sustainable Development Goals (SDGs) dalam aspek penangangan stunting di Kota Makassar.

“Di PKK Ibu, program lama itu, SDGs, mungkin ada isu-isu aktual yang barangkali bisa dijalankan kembali,” ujar Azizah.

Indira pun bercerita, menyoal SDGs, impelementasi dari sejumlah poinnya telah lama berjalan melalui berbagai program inovatif yang terintegrasi dengan konten lokal.

Indira merincikan, TP PKK dan Dinas Terkait terus memberikan kolaborasi dan menghasilkan strategi yang inovatif untuk menurunkan prevalensi stunting dalam mengejar target zero stunting di Kota Makassar.

Implementasi program-program konkret itu kemudian berhasil mengantarkan Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan bergengsi tahun ini dari BKKBN RI.

“Alhamdulillah bulan lalu kami, Wali Kota Makassar memperoleh penghargaan Satya Lencana Wirakarya dan saya, Ketua TP PKK Kota Makassar menyabet Manggala Karya Kencana,“ cerita Indira.

Menoleh lebih jauh, konsentrasi Pemkot Makassar terhadap implementasi SDGs juga membawa Kota Makassar keluar dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulsel yang termasuk memiliki kemiskinan ekstrem pada 2022 lalu.

“Meskipun di Makassar tidak termasuk, bukan berarti tidak ada hal itu. Sama dengan stunting, meskipun pada datanya tidak banyak, tapi bukan berarti tidak ada, karena kita membandingkan dengan proporsi penduduknya,” urai Indira.

Oleh karena itu, Indira menyampaikan, hingga saat ini, Pemkot Makassar bersama TP PKK Kota masih terus menggalakkan program penanganan stunting.

Indira menggaris bawahi, solusinya adalah memperbaiki pandangan masyarakat terhadap cara pola hidup yang sehat. Sebagai langkah konkret dalam pembangunan masyarakat berkelanjutan.

“Maka dari itu, fokus kami adalah mengedukasi. Selain pemerintah menghayo-hayo dengan berbagai program yang ada, masyarakat yang harus bisa sadar sendiri,” ucapnya.

Menutup audiesinya, Azizah selaku Ketua Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia (Persami) mengundang Indira sebagai Ketua TP PKK Kota Makassar sekaligus Ketua Dekranasda Kota Makassar.

Azizah mengajak Indira untuk turut serta Event Promosi Budaya Lokal lewat Fashion di Okland, Amerika serikat pada Agustus dan September mendatang. Selain Makassar, Azizah menyampaikan dua Provinsi lainnya yang akan berpartisipasi adalah Bali dan Jakarta Timur serta Kemenko RI.(*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

6 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)