PDAM Makassar Catat Kepuasan Pelanggan Mencapai 93,77 Persen Selama 2023

Published

2 tahun ago

12 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar terus torehkan catatan positif selama 2023. Survei CV Putra Kallolo Utama pada Februari lalu mencatat kepuasan pelanggan PDAM Makassar di angka 93,77 persen.

Meski pada 2023 lalu menjadi tahun yang berat karena hantaman badai el nino, PDAM Makassar bisa memberikan pelayanan optimal dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Capaian positif lainnya yang berhasil diraih PDM Makassar adalah hasil auditor Kantor Akuntan Publik Mohammad Sunusi & Rekan yang dirilis pada April 2024 lalu.

Auditor menyatakan, laporan keuangan hasil audit tahun buku 2023 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PDAM Makassar hingga 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya

untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Selain itu, Perumda Air Minum Kota Makassar juga berhasil memperoleh laba positif 2 tahun berturut-turut pada 2022-2023.

Catatan membanggakan lainnya datang dari hasil evaluasi kinerja oleh BPKP Perwakilan Sulsel yang memberikan beberapa kesimpulan.

Evaluasi penilaian kinerja berdasarkan indikator Dirjen Cipta Karya sebesar 3,18 dengan kategori sehat dan berdasarkan keputusan Mendagri No.47 Tahun 1999 sebesar 64,53 dengan klasifikasi baik.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa tidak ada temuan yang berpotensi membuat PDAM Makassar mengalami kebangkrutan.

Cakupan pelayanan dan kecepatan sambungan pelayanan juga dinilai meningkat.

Terakhir, Perumda Air Minum Kota Makassar telah memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah pusat maupun daerah salah satunya dengan memberikan dividen ke Pemerintah Kota Makassar.

Catatan-catan positif tersebut tidak lepas dari manajemen yang bekerja dengan baik dibawah komando Beni Iskandar sebagai Direktur Utama. Beni berjanji untuk mempertahankan capaian tersebut.

“Apa yang diraih untuk tahun 2023 akan kami pertahankan bahkan ditingkatkan untuk tahun buku 2024,” singkatnya.

Beni menambahkan jika kekompakan para Direksi dalam pengambilan keputusan juga disinyalir menjadi faktor yang membuat perusahaan BUMD air minum tersebut menjadi lebih baik.

“Kami berlima (jajaran direktur) selalu kompak dalam pengambilan keputusan yang dieksekusi dengan baik oleh para staf dan karyawan.

Kami ucapkan terima kasih kepada para Direksi, Pejabat Struktural, dan seluruh karyawan Perumda Air Minum Kota Makassar. Semoga kedepan kita semakin berjaya,” tutupnya. (*)

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih

Published

1 hari ago

13 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).

Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.

“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.

Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.

Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.

“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.

Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.

“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.

Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.

“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.

“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.