kitasulsel–Makassar Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Zudan Arif Fakrulloh, menyoroti pentingnya publikasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat, Senin (15/07/2024).

Prof Zudan menekankan bahwa publikasi kegiatan dan program OPD merupakan aspek krusial dalam membangun akuntabilitas dan legitimasi publik.

“Publikasi ini memastikan bahwa masyarakat mengetahui apa yang telah kita lakukan.

Hal ini dapat memperkuat organisasi yang diterima dengan baik oleh masyarakat dan diharapkan untuk berkelanjutan,” ungkapnya.

Prof Zudan mencontohkan bahwa informasi seperti pelayanan di rumah sakit, produk dan layanan yang tersedia, serta prestasi anak didik di sekolah harus diungkapkan secara transparan.

Ini dilakukan untuk memastikan bahwa pencapaian OPD dapat dipublikasikan dengan baik. Untuk melaksanakan hal ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Sulsel bertanggung jawab untuk memantau dan menghitung seberapa efektif publikasi kinerja OPD.

Menurut laporan terbaru dari Kepala Diskominfo-SP Sulsel, Andi Winarno, pada bulan Juni 2024, jumlah postingan OPD mencapai 16.992 postingan di berbagai platform media sosial.

Sedangkan untuk laporan mingguan tanggal 7-13 Juli 2024, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi OPD dengan postingan terbanyak di media sosial, dengan 981 postingan, diikuti oleh RSUD Labuang Baji dengan 780 postingan dan RSUD Haji dengan 768 postingan.

“Pemantauan ini meliputi semua platform media sosial yang digunakan OPD,” jelas Andi.

Diskominfo-SP Sulsel juga mencatat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan OPD yang paling aktif dalam merilis konten di website mereka, dengan 97 rilis, diikuti oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dengan 26 rilis, serta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan 22 rilis.

“Kami juga memantau dan melacak konten yang dipublikasikan di website OPD, sehingga memastikan keterjangkauan dan transparansi informasi,” tambahnya.

Dengan upaya ini, Pemprov Sulsel berharap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, memastikan bahwa pencapaian dan layanan yang disediakan oleh OPD dapat terus diketahui dan diakses oleh publik. (*)