Connect with us

PJ Sekda Hadiri Evaluasi SAKIP, Paparkan Lorong Wisata, Makassar Sombere Smart City Hingga Low Carbon City

Published

on

Kitasulsel–Makassar PJ Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra optimis jika Pemkot Makassar bisa naik tingkat meraih predikat Sangat Baik atau nilai BB dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2024.

Hal itu disampaikan Firman usai melakukan presentasi capaian, inovasi serta visi misi Pemkot Makassar dihadapan tim penilai dari Kemenpan RB, di Hotel JS Jalawansa, Rabu (17/07/2024).

Dalam paparannya Firman mengupas tuntas keunggulan kota Makassar mulai dari Lorong Wisata, Makassar Sombere Smart City hingga Low Carbon City.

“Jadi Makassar mendapatkan kehormatan untuk ikut review dalam penilaian SAKIP enam besar, pemaparan ke tim kemenpan RB yang menjadi indikator atau dasar penilaian pada hari ini.

Jadi saya paparkan tadi Longwis, Sombere Smart City hingga Low Carbon City serta visi misi Kota Makassar,” ucap Firman.

Tak hanya itu, ia juga membahas capaian-capaian kota Makassar salah satunya sebagai kota Makassar dengan predikat kota terbahagia di Indonesia.

Ia juga menyatakan untuk meningkatkan nilai SAKIP membutuhkan komitmen bersama. Olehnya itu, beberapa OPD lingkup Makassar ikut memaparkan capaian kinerjanya.

“Saya menegaskan bahwa SAKIP harus menjadi salah satu prioritas.

Tadi kami dibantu sama teman-teman opd yang memang terkait dengan SAKIP. Persentasenya juga sangat menunjang keberhasilan SAKIP tahun ini,” tuturnya.

Firman menjelaskan saat ini posisi Kota Makassar berada dalam nilai B atau baik dengan poin 69,07 poin. Nilai ini mengalahkan SAKIP Provinsi Sulsel.

“Keberhasilan itu diantaranya dilihat dari nilai SAKIP-nya. Untuk mencapai predikat BB, kita masih butuh 0,3 poin lagi. Lalu kita bisa naik ke tingkat BB atau sangat baik. Kita optimis bisa mencapai itu tahun ini,” ungkapnya.

Adapun empat komponen penilaian SAKIP diantaranya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Firman juga mendorong jajaran Pemkot Makassar untuk melakukan review perencanaan kinerja secara menyeluruh, meningkatkan komitmen implementasi SAKIP dari level Pimpinan hingga ke level individu pegawai.

Serta mendorong monev kinerja berkala yang berfokus pada realisasi kinerja dan bukan hanya pada program, kegiatan, dan realisasi anggaran saja.

Optimisme Firman juga diaminkan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Andi Rahadian.

Dia mengatakan Kota Makassar memiliki peluang besar naik tingkat mendapatkan nilai sangat baik.

“Saya lihat peluang Kota Makassar bisa masuk kategori Sangat Baik atau BB. Makanya kita hanya undang 12 Pemerintah Provinsi Kab/Kota saja. Karena Makassar masuk karena memenuhi kriteria SAKIP,” tuturnya.

Ia pun memberikan semangat kepada tim Pemkot Makassar. “Yang paling penting bapak ibu punya paparan yang bagus dan mampu meyakinkan para penilai. Tapi saya yakin Kota Makassar mampu,” pungkasnya.

Diketahui, SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

Dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.