Pemprov Sulsel Dorong Pengembangan UMKM Melalui Digitalisasi

Published

2 bulan ago

18 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Andi Darmawan Bintang membuka secara resmi Rapat Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diselenggarakan oleh Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Biro Ekbang) Setda Provinsi Sulsel, Selasa, 16 Juli 2024.

Kegiatan ini mengangkat tema Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Pengembangan UMKM di Sulsel.

Dalam sambutannya, Andi Darmawan Bintang menjelaskan, UMKM merupakan salah satu sektor yang bisa bertahan dari krisis.

Mulai dari krisis ekonomi pada tahun 1998, kemudian beberapa kejadian terkait dengan inflasi yang menghantam dunia secara internasional maupun lokal, dan saat pandemi Covid 19.

“Kalau kita lihat meskipun nilainya kecil tetapi jumlahnya cukup banyak dan merupakan salah satu penopang kehidupan sosial di negara kita.

Maka kita wajib menaruh perhatian terkait bagaimana mengembangkan UMKM ini supaya menjadi lebih baik,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat 60 juta pelaku UMKM secara nasional.

Dan untuk di Sulsel sekitar 1,8 juta. Namun, kalau dilihat dari rasio kewirausahaan baru mencapai 3,47 persen pada tahun 2023.

“Sementara target kita adalah 12 persen, jadi masih ada selisih sekitar 98 persen. Kita mau mendorong agar para UMKM kita ini mengelola usahanya dengan baik dan mengikuti norma-norma atau tata cara dalam hal bagaimana melakukan usaha ini.

Tentu mencapai 12 persen ini sebagai bagian dari usaha kita pada tahun 2045 untuk menggapai visi Indonesia Emas,” terangnya.

Ia mengatakan, dibutuhkan kerja keras baik di provinsi maupun di kabupaten kota, membutuhkan sinergitas dan kerjasama bukan hanya antara pemerintah, tetapi juga antara elemen pengusaha, pengusaha besar maupun pengusaha kecil untuk mengembangkan usaha menjadi lebih baik.

“Kalau kita lihat data 2023, kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap pendapatan PDB itu mencapai Rp1.400 triliun. Sementara untuk tiga sektor kuliner, fashion, dan kriya itu menyumbang sekitar 75 persen.

Jadi ini yang termasuk perkembangannya cukup pesat, termasuk di Sulsel,” urainya.

Andi Darmawan menambahkan, Pemprov Selatan mendorong UMKM, terutama di sektor ekonomi kreatif agar memiliki daya saing serta berbasis digital.

Ia berharap ke depan melalui digitalisasi ekonomi, mampu meningkatkan taraf hidup para pelaku UMKM seluruh kabupaten/kota di Sulsel sebagai penggerak ekonomi.

Hadir dalam rapat tersebut, Plt Kepala Disperindag Sulsel Since Erna Lamba, perwakilan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Kabupaten Kota se Sulsel, serta perwakilan OJK. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

4 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)