Connect with us

Cara Appi Yakinkan Kerukunan Keluarga Luwu Raya Antar Makassar Jauh Lebih Baik

Published

on

Kitasulsel–Makassar Bakal calon Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi, bersilaturahmi dengan pengurus Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan di Hotel Arya Duta Jalan Somba Opu Makassar, Rabu (17/7/2024) malam.

Kedatangan Ketua Partai Golkar Kota Makassar itu diterima langsung oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKLR Sulawesi Selatan Hasbi Syamsu Ali bersama sejumlah pengurus dan tokoh senior KKLR.

“Kami merasa terhormat karena Pak Munafri atau Appi ingin bersilaturahmi dengan KKLR pada kesempatan ini,” kata Hasbi mengawali pertemuan yang digelar santai tersebut.

Diungkapkan Hasbi, warga perantauan atau diaspora dari wilayah Luwu Raya yang bermukim di Makassar jumlahnya tidak sedikit.

“Warga diaspora Luwu Raya yang ada di Makassar ini sekitar 180 ribu orang, belum termasuk mahasiswa sekitar 12 ribuan. Ini jumlah yang tidak sedikit. Artinya, bagus tidaknya kota ini, tentu semuanya akan ikut merasakan,” ungkapnya.

Karena itu, kata Hasbi, sebagai organisasi paguyuban warga diaspora asal Luwu Raya termasuk di Makassar, maka KKLR akan sangat gembira dan terbuka bagi siapa saja yang ingin membuat Kota Makassar lebih baik lagi.

“Pak Appi sebagai calon wali kota tentunya punya agenda atau visi yang akan diwujudkan jika misalnya nanti terpilih. Nah, pada kesempatan ini kita bisa tanyakan langsung kepada beliau,” jelas Hasbi.

Sejurus kemudian, silih berganti para fungsionaris KKLR Sulsel yang hadir dalam pertemuan itu melontarkan beragam pertanyaan kepada Appi. Termasuk juga memberikan saran dan masukan.

Dengan tenang dan lugas, keponakan mantan Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla tersebut memberi jawaban sekaligus menggambarkan visi besarnya jika kelak mendapat amanah memimpin Kota Daeng.

“Makassar ini ibarat taman bunga. Masalahnya, kembang yang indah berwarna-warni di taman ini mekar bersamaan dengan semak belukar. Jadi saya ingin jadi tukang taman yang membersihkannya dari belukar itu,” beber Appi bermetafora.

Dalam pandangan Appi, pemerintah seharusnya hadir memberikan solusi konkrit untuk masalah-masalah mendasar bagi warga di kota Makassar.

“Di balik gegap gempita berbagai even internasional di Makassar selama ini, terdapat masalah mendasar yang tak kunjung ada solusinya, seperti pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, kemacetan, masalah parkir dan sebagainya,” ujarnya.

“Buat apa itu even-even internasional atau predikat sebagai kota dunia kalau warganya masih tetap miskin dan menderita,” tambah Appi lagi.

Karena itulah, mantan CEO PSM Makassar itu merasa terpanggil untuk kembali ikut berkontestasi mencoba peluang memimpin Kota Makassar.

“Harus ada solusi konkrit untuk masalah-masalah tersebut, dan saya siap mewujudkan itu jika nanti terpilih,” katanya penuh antusias.

Di hadapan pengurus KKLR Sulsel, Appi lantas menguraikan sejumlah konsep yang disiapkannya untuk menuntaskan aneka masalah mendasar tersebut.

Termasuk bagaimana ia melihat potensi Makassar sebagai kota transit atau persinggahan.

“Tantangannya bagaimana menjadikan orang-orang yang singgah itu bisa berlama-lama di kota ini, agar bisa belanja lebih banyak di sini, membeli barang atau jasa yang ada,” jelasnya.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini juga begitu gamblang menguraikan konsepnya mengatasi kemacetan dan keterbatasan lahan parkir di Makassar.

Juga mengenai pengelolaan sampah dan air bersih untuk warga Makassar.

“Intinya kita ingin meng-upgrade Kota Makassar. Tentu tetap ada hal-hal baik dari pemerintahan sebelumnya.

Tetapi secara prinsip, masalah-masalah mendasar yang ada, harus diselesaikan segera karena itu adalah hak warga,” tutup Appi sembari memperkenalkan tagline yang akan diusungnya, yakni Wattunnami Makassar Upgrade.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia

Published

on

Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.

Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.

Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.

“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.

Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.

“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.

Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.

“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.

Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.

“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.

Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.

“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel