Connect with us

Cara Appi Yakinkan Kerukunan Keluarga Luwu Raya Antar Makassar Jauh Lebih Baik

Published

on

Kitasulsel–Makassar Bakal calon Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi, bersilaturahmi dengan pengurus Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan di Hotel Arya Duta Jalan Somba Opu Makassar, Rabu (17/7/2024) malam.

Kedatangan Ketua Partai Golkar Kota Makassar itu diterima langsung oleh Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKLR Sulawesi Selatan Hasbi Syamsu Ali bersama sejumlah pengurus dan tokoh senior KKLR.

“Kami merasa terhormat karena Pak Munafri atau Appi ingin bersilaturahmi dengan KKLR pada kesempatan ini,” kata Hasbi mengawali pertemuan yang digelar santai tersebut.

Diungkapkan Hasbi, warga perantauan atau diaspora dari wilayah Luwu Raya yang bermukim di Makassar jumlahnya tidak sedikit.

“Warga diaspora Luwu Raya yang ada di Makassar ini sekitar 180 ribu orang, belum termasuk mahasiswa sekitar 12 ribuan. Ini jumlah yang tidak sedikit. Artinya, bagus tidaknya kota ini, tentu semuanya akan ikut merasakan,” ungkapnya.

Karena itu, kata Hasbi, sebagai organisasi paguyuban warga diaspora asal Luwu Raya termasuk di Makassar, maka KKLR akan sangat gembira dan terbuka bagi siapa saja yang ingin membuat Kota Makassar lebih baik lagi.

“Pak Appi sebagai calon wali kota tentunya punya agenda atau visi yang akan diwujudkan jika misalnya nanti terpilih. Nah, pada kesempatan ini kita bisa tanyakan langsung kepada beliau,” jelas Hasbi.

Sejurus kemudian, silih berganti para fungsionaris KKLR Sulsel yang hadir dalam pertemuan itu melontarkan beragam pertanyaan kepada Appi. Termasuk juga memberikan saran dan masukan.

Dengan tenang dan lugas, keponakan mantan Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla tersebut memberi jawaban sekaligus menggambarkan visi besarnya jika kelak mendapat amanah memimpin Kota Daeng.

“Makassar ini ibarat taman bunga. Masalahnya, kembang yang indah berwarna-warni di taman ini mekar bersamaan dengan semak belukar. Jadi saya ingin jadi tukang taman yang membersihkannya dari belukar itu,” beber Appi bermetafora.

Dalam pandangan Appi, pemerintah seharusnya hadir memberikan solusi konkrit untuk masalah-masalah mendasar bagi warga di kota Makassar.

“Di balik gegap gempita berbagai even internasional di Makassar selama ini, terdapat masalah mendasar yang tak kunjung ada solusinya, seperti pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, kemacetan, masalah parkir dan sebagainya,” ujarnya.

“Buat apa itu even-even internasional atau predikat sebagai kota dunia kalau warganya masih tetap miskin dan menderita,” tambah Appi lagi.

Karena itulah, mantan CEO PSM Makassar itu merasa terpanggil untuk kembali ikut berkontestasi mencoba peluang memimpin Kota Makassar.

“Harus ada solusi konkrit untuk masalah-masalah tersebut, dan saya siap mewujudkan itu jika nanti terpilih,” katanya penuh antusias.

Di hadapan pengurus KKLR Sulsel, Appi lantas menguraikan sejumlah konsep yang disiapkannya untuk menuntaskan aneka masalah mendasar tersebut.

Termasuk bagaimana ia melihat potensi Makassar sebagai kota transit atau persinggahan.

“Tantangannya bagaimana menjadikan orang-orang yang singgah itu bisa berlama-lama di kota ini, agar bisa belanja lebih banyak di sini, membeli barang atau jasa yang ada,” jelasnya.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini juga begitu gamblang menguraikan konsepnya mengatasi kemacetan dan keterbatasan lahan parkir di Makassar.

Juga mengenai pengelolaan sampah dan air bersih untuk warga Makassar.

“Intinya kita ingin meng-upgrade Kota Makassar. Tentu tetap ada hal-hal baik dari pemerintahan sebelumnya.

Tetapi secara prinsip, masalah-masalah mendasar yang ada, harus diselesaikan segera karena itu adalah hak warga,” tutup Appi sembari memperkenalkan tagline yang akan diusungnya, yakni Wattunnami Makassar Upgrade.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.