Danny Pomanto Komitmen Perkuatan dan Pembenahan Digitalisasi Kepegawaian Daerah

Published

2 bulan ago

19 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berkomitmen dalam perkuatan dan pembenahan digitalisasi kepegawaian daerah Pemkot Makassar.

Danny Pomanto sapaan akrabnya mengakui butuh pembenahan di BKD.

Meski dia menilai, digitalisasi kepegawaian di Pemkot Makassar sudah diterapkan sejak lama.

Pun apa yang sudah menjadi penerapan pusat telah dikerjakan hanya saja butuh penyampaian detail ke pusat.

Dia memisalkan, seperti Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendapat rangking satu di Sulsel pasca-pembenahan.

“Seperti SPBE sudah dibenahi oleh Diskominfo Makassar sehingga mendapat rangking satu,” kata Danny diwawancarai usai menghadiri Kunjungan Kerja dan Ceramah Umum Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas di Ruang Pola Kantor Gubernur, Jumat, 19 Juli 2024.

“Tidak ada alasan kita tidak menjadi nomor satu, semuanya sudah lengkap (fasilitasnya),” tekannya.

Pembenahan pun lanjut dia, harus semuanya digital. Mulai dari data pribadi dan data lainnya yang harus digital.

Sebagaimana diketahui, Kota Makassar menduduki peringkat pertama di Sulsel pada Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yakni meraih angka 3,41 berkategori Baik.

Pencapaian tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menpan-RB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemda 2023 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Januari 2024.

Pada kegiatan itu, Menpan-RB Azwar Anas menyampaikan bahwa Sulsel harus siap menjadi tempat implementasi kebijakan menteri.

Semisal, masalah birokrasi yang kerap merupakan rutinita semata.

Olehnya pimpinan mesti harus mengingatkan perihal kinerja bahkan ada rapat perpekan sehingga birokrasi itu berdampak.

Apalagi dengan fasilitas ASN makin bagus dan digital maka layanan publik harus sesuai dan efisien.

Juga soal perizinan, misalnya konser atau event, jelas dia, harus dipermudah.

“Itu (izin konser) kalau dikerjakan-dipermudah di Makassar maka manfaatnya banyak termasuk menggerakkan ekonomi,” jelasnya. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

3 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)