Makassar Penyumbang Tertinggi Realisasi Investasi 2023 di Sulsel

Published

2 bulan ago

19 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat realisasi Investasi kota Makassar mencapai Rp 5,89 Triliun pada periode Januari-Desember 2023.

Hal itu diungkapkan Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra pada kegiatan Focus Grup Discusion (FGD) terkait kebijakan pengelolaan investasi bersama Dewan Investasi dan OPD terkait.

“Realisasi Investasi kita di sepanjang tahun 2023 mencapai 5,9 T. Ini melampaui target renstra nasional yakni di angka 2,5 T,” ucapnya, Jumat (19/7/2024).

Investasi Rp 5,89 triliun tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 5,2 triliun dengan persentase 88,92 persen. Kemudian Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 652 miliar atau 11,08 persen.

Firman menjelaskan Investasi di Kota Makassar terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022.

Ia pun menjadi penyumbang tertinggi investasi di Sulsel (35,81 persen) dibandingkan 24 kab/kota yang lainnya (64,19 persen).

“Total peningkatan realisasi Rp 3,93 triliun atau 49,87 persen dari tahun sebelumnya. Untuk peningkatan PMDN sendiri meningkat 50,29 persen atau ada penambahan sebesar Rp 1,75 triliun dari Rp 3,48 triiliun (2022) menjadi Rp 5,2 triliun. Sementara PMA naik 43,61 persen atau ada penambahan 198 Milyar,” ungkap Firman.

Ia mengatakan investasi di Makassar datang dari berbagai sektor. Sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi Rp 1,40 triliun, lalu menyusul sektor Perdagangan Rp 1 triliun, Perumahan Rp 935 milyar, Jasa lainnya Rp 885 milyar dan konstruksi Rp 504 milyar.

Firman mengungkapkan banyaknya peluang investasi yang berada di Kota Makassar yang juga masuk dalam program prioritas. Salah satunya jappa rate dan Makassar Low Carbon City.

Dua program strategis tersebut diminta untuk dipromosikan agar mendatangkan investor.

“Tahun ini kami target realisasi investasi di angka Rp 6,5 Triliun. Masih banyak program pemkot Makassar yang butuh investor,” tuturnya.

Ada beberapa langkah yang disebutkan Firman untuk mencapai target realisasi investasi yakni dengan sinergitas OPD terkait untuk menggencarkan promosi peluang investasi di Kota Makassar.

Perkuatan regulasi dan kordinasi dengan dewan investasi di Kota Makassar.

“Sebentar lagi kita ada F8 dan agenda itu kita mengundang banyak calon investor. Manfaatkan Makassar Investment Forum tersebut.

Promosi-promosi investasi perlu juga kita umumkan lewat banyak media,” pinta Firman.

Firman pun berharap melalui FGD ini dapat menghasilkan strategi dan peluang untuk mencapai target realisasi investasi di Kota Makassar tahun ini. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

4 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)