Skala Risiko Rencana Sedang, BPBD Kota Makassar Perkuat Mitigasi Risiko Bencana

Published

2 bulan ago

19 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar telah mengambil serangkaian langkah strategis untuk memperkuat kapasitas Kota Makassar dalam menghadapi tantangan bencana.

Hal ini sejalan dengan salah satu Program Strategis Wali Kota Moh. Ramdhan Pomanto untuk menjadikan Makassar sebagai Livable City dan Resilient City yang tangguh.

Kepala Pelaksana BPBD, Achmad Hendra Hakamuddin, menyatakan langkah utamanya dengan mengoptimalkan kapasitas dan kemampuan personilnya melalui berbagai pelatihan.

“Hal ini penting untuk memperkuat respons mereka dalam menghadapi bencana serta untuk memastikan efektivitas dalam melakukan tugas-tugas mitigasi dan pemulihan pasca-bencana di Kota Makassar,” jelasnya di Kantor BPBD Makassar, pada Kamis, (18/7/2024).

Hendra mengatakan BPBD juga telah mematangkan kajian risiko bencana seperti menyiapka peta rawan bencana dan pemasangan jalur evakuasi.

Lanjut Hendra, BPBD juga telah memodernisasi peralatan dan peningkatan fungsi sarana serta prasarana untuk memperkuat respons bencana. Salah satunya, melalui War Room BPBD.

“Tim War Room menerima laporan langsung dari lapangan, mengkoordinasikan tanggap darurat, dan mengolah informasi tentang situasi bencana, dan terhubung dengan call center 112 untuk respons cepat terhadap keadaan mendesak dari masyarakat,” tambah Hendra.

Di sisi lain, Hendra mengatakan BPBD juga bersinergi dengan masyarakat melalui program BALASAR (Barisan Relawan SAR), yang melibatkan 600 warga terlatih tersebar di 15 kecamatan.

“Mereka bertindak sebagai perpanjangan tangan BPBD dalam menyebarkan kesiapsiagaan bencana di masyarakat,” ucapnya.

Hendra mengatakan peningkatan berbagai kapasitas tersebut membawa Indeks Risiko Bencana Kota Makassar dalam sepuluh tahun terakhir menurun signifikan dan di tahun 2024 berada di Skala Risiko Sedang (125,87).

“BPBD berambisi untuk menurunkan skala risiko ini menjadi rendah, sebuah langkah yang krusial untuk mewujudkan visi Makassar sebagai Resilient City,” jelasnya.

Hendra berkomitmen BPBD Kota Makassar tidak hanya berupaya menjaga kota dari ancaman bencana tetapi juga merancang masa depan yang lebih baik dan lebih aman bagi masyarakat Kota Makassar. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

3 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)