Dinas Perhubungan Kota Makassar Siapkan Rekayasa Lalin Selama Pagelaran F8

Published

2 bulan ago

20 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Dinas Perhubungan Kota Makassar telah merencanakan sejumlah langkah rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan di sekitar Kawasan Monumen MNEK hingga sepanjang Anjungan Pantai Losari.

Rekayasa lalin ini dilakukan dalam persiapan menyambut pagelaran Makassar F8 yang akan berlangsung pada tanggal 24-28 Juli mendatang,

Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Zainal Ibrahim dalam keterangan resminya menjelaskan bahwa upaya utama mereka adalah menerapkan sistem kontra flow di beberapa titik strategis.

“Kita kontra flow di Jalan Haji Bau, dan Jalan Lamaddukelleng. Kemudian area zona pertama itu di panggung pembukaan di bundaran CPI dan MNEK kita coba rekayasa karena ada putaran di situ,” ungkapnya.

Adapun untuk mengurai kepadatan lalu lintas dari Metro Tanjung Bunga menuju CPI, Dinas Perhubungan juga telah menyiapkan jalur alternatif yang melewati Bundaran Ikan. “Jadi dari Jalan Rajawali belok kiri masuk ke CPI, nanti masuk ke dalam bundaran ikan lalu keluar, karena kita tutup di tengahnya supaya tidak macet,” jelas Zainal.

Selain itu, terdapat upaya untuk memastikan akses menuju Masjid Kubah 99 Asmaul Husna tetap lancar meski dengan penyesuaian.

“Kita kasi ke atas dulu di Jalan Metro Tanjung, lalu memutar masuk ke CPI lewat jembatan CPI. Tetapi di jembatan CPI kita hanya menggunakan satu jalur yang dibuat menjadi dua lajur. Kita pakai jalur yang sebelah barat, jadi kita pasang barrier di tengahnya,” paparnya.

Zainal menekankan, area yang disterilkan atau bebas kendaraan dimulai dari depan Monumen MNEK, lalu belok kiri menuju Jalan Metro Tanjung Bunga, kemudian belok ke kiri lagi menuju Jalan Penghibur.

“Itu semua steril sampai di ujung Jalan Penghibur, tepatnya di depan Rumah Sakit Stella Maris,” tegas Zainal. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

3 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)