Kabid Sosial Bappeda Makassar Usung “Pelita Rakyat” Sebagai Aksi Perubahan PKA LAN
Kitasulsel–Makassar Pelibatan Lintas Sektor Rencana Aksi Kelompok Rentan yang Adaptif (Pelita Rakyat) menjadi sebuah gagasan Kabid Sosial Bappeda Makassar, Noptiadi sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Lembaga Administrasi Negara (LAN) angkatan ke XIII.
Ia menjelaskan, gagasan tersebut mengacu pada kondisi pemerintahan Kota Makassar yang perlu untuk dilakukan perubahan dalam sebuah organisasi pemerintahan, terutama dalam penanganan keluarga rentan terhadap perubahan iklim.
Kata dia, hal itu lebih mengacu pada pelibatan lintas sektor untuk memberikan jaminan pelayanan pemerintahan bagi keluarga rentan itu. Tentu dengan pedoman pada Undang-undang tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
“Jadi kelompok rentan ini kan terdiri dari perempuan, anak, difabel hingga lansia, tentu perlu dilakukan penyediaan intervensi sewaktu terjadi perubahan iklim yang berefek langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan, salah satu dampak iklim yang dimaksud tersebut seperti terjadinya bencana alam, tentu harus diberikan perhatian khusus dan terukur untuk memastikan keamanan dan perhatian pemerintah daerah.
Ia mengatakan, untuk realisasi dari tindakan tersebut tentu harus didukung dengan peraturan yang menjadi cikal pelaksanaan intervensinya, tentu bermuara pada legalitas penggunaan anggaran pemerintah.
“Karena dalam pelaksanaannya tentu harus didukung dengan peraturan dan anggaran,” ujarnya.
Terkait dengan langkah intervensinya, lanjut Kabid Sosial dan Pemerintahan Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar itu, tentu secara lintas sektor.
Seperti Unit Layanan Disabilitas pada sektor kesehatan yang mesti dilakukan oleh Dinas Kesehatan, layanan pada pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, dan pada kesiapan ekonomi atau pekerjaan itu dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan.“Itu semua harus jelas dan terukur adaptasinya,” ujarnya. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Stadion Sudiang, Makassar tahap 1 dimulai tahun 2025 ini. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) berharap stadion kebanggaan masyarakat Sulsel ini segera dapat dinikmati.
Apalagi kata dia, Makassar sudah lama tidak menikmati stadion ataupun menyaksikan pertandingan PSM Makassar di Kota Daeng ini.
“Semoga masyarakat Sulsel dapat segera menikmati stadion di kota Makassar,” ucap AIA kepada Herald Sulsel, Sabtu, 21 Juni 2025.
Ia juga mengaku akan selalu mengawal anggaran untuk Stadion Sudiang ini yang sebelumnya sempat hilang dalam penganggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).
Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyebut pembangunan tahap 1 Stadion Sudiang, Makassar akan dimulai tahun 2025 ini. Dia bilang, anggaran untuk tahap 1 ini senilai Rp650 miliar.
Hal itu diungkap setelah dirinya bertemu dengan Satuan Kerja (Satker) Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel Suherman, di Rujab Gubernur Sulsel pada, Jumat, 20 Juni 2025.
“Menerima Satker Prasarana Strategis Kementerian PU terkait kerjasama dalam hal kesiapan lahan dan dokumen Amdal Andalalin Sudiang yang sedang tahap penyelesaian oleh Pemprov Sulsel,” ungkap Andi Sudirman.
“InsyaAllah pembangunan fisik Stadion (Sudiang) dengan anggaran kurang lebih Rp650 miliar tahap 1 dimulai tahun ini,” tukasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel, Suherman menjelaskan, pihaknya terus mempercepat seluruh kebutuhan yang dibutuhkan untuk membangun Stadion Sudiang, termasuk dokumen administrasinya.
“Administrasi untuk pembangunan Stadion Sudiang dalam waktu dekat akan dirampungkan oleh Dispora Sulsel untuk administrasi kelengkapan berkasnya atau kebutuhan lainnya,” ungkap Suherman kepada Herald Sulsel, Sabtu, 21 Juni 2025.
Pemprov Sulsel Sudah Anggarkan Amdal-Andalalin Stadion Sudiang
Pemprov Sulsel telah menganggarkan penyusunan dokumen Stadion Sudiang sekitar Rp1 miliar. Awalnya, penganggaran itu sudah dimasukkan dalam penganggaran 2024 ini. Namun, pelaksanaan kegiatan tidak sempat dilakukan, sehingga pada 2025 ini tetap dianggarkan.
“Pemprov siapkan di tahun 2024. Tetapi karena saat ini sudah sisa 1 bulan untuk pelaksanaan kegiatan, sehingga akan disiapkan kembali di tahun 2025,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulsel, Andi Hasbi kepada Herald Sulsel, Sabtu, 16 November 2024.
Anggaran yang sekitar Rp1 miliar itu kata dia, akan digunakan untuk penyusunan dokumen, termasuk untuk Amdal.
“Sekitar hampir Rp1 miliar untuk penyusunan dokumen Amdal, dokumen Andalalin, dokumen kajian Pertek air limbah, dokumen kajian Pertek emisi udara, dan dokumen kajian rintek LB3,” tukas Hasbi. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login