Wacana Kotak Kosong Mencuat di Pilgub Sulsel

Published

2 bulan ago

22 Juli 2024

Kitasulsel–Makassar Wacana melawan kotak kosong mencuat di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2024.

Salah satu pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur disebut berupaya untuk memborong rekomendasi dukungan parpol, agar kandidat lainnya tak memiliki dukungan yang cukup untuk ikut bertarung.

Pengamat politik, Asratillah mengatakan, jika Pilgub Sulsel ini terjadi kotak kosong, maka pesta demokrasi ini tidak menjadi dewasa.

Sehingga publik akan menilai yang akan menjadi pemimpin politik orang-orang memiliki finansial yang kuat. “Bukan kapasitas, bukan ketajaman visi.

Kotak kosong juga akan memberikan kesan jika generasi itu tidak berjalan dengan baik karena dibuktikan kurangnya orang direkrut sebagai kepala daerah,” bebernya.

Banyak tokoh Sulsel yang berpotensi memimpin daerah ini lima tahun kedepan, seperti Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Danny Pomanto, Adnan Purichta Ichsan. Namun gagal karena salah satu kandidat memborong parpol.

Asratillah menyebutkan ini konsekuensi politik jika parpol hanya diukur dengan uang. Seperti tokoh Sulsel lain gagal karena tidak mampu meraih dukungan parpol. “Talenta orang-orang yang memiliki bakat (jadi Gubernur) terhenti langkahnya menjadi calon,” tukasnya.

Ketua Badan Daerah Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BDPOKK) DPD Demokrat Sulsel, Muhammad Aslan menyatakan, dalam proses Demokrasi di beberapa daerah terjadi calon vs kotak kosong. Ia menilai bahwa ini adalah bagian dari dinamika berdemokrasi.

“Kotak kosong juga bagian dari demokrasi, demokrat punya pengalaman memenangkan paslon vs kotak kosong di pilkada kab/kota dan pernah juga menjadi bagian kemenangan kolom kosong,” kata dia.

Sekadar diketahui, Partai NasDem dan Demokrat telah mengusung pasangan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi.

NasDem diketahui memiliki 17 kursi di DPRD Sulsel. Demokrat sendiri meraih 7 kursi pada Pileg 2024.

Artinya, ASS-Fatma telah mengantongi 24 kursi. Melampaui syarat pencalonan pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur sebesar 20 persen atau minimal 17 kursi dari 85 kursi di DPRD Sulsel.

Sementara itu, Bakal Calon Gubernur Sulsel lainnya, Danny Pomanto telah resmi mendapat rekomendasi dari PDIP, PPP dan Hanura.

PDIP memiliki 6 kursi, PPP sembilan kursi dan Hanura 1 kursi. Artinya baru 15 kursi, belum memenuhi syarat minimal pencalonan.

Adapun Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar belum menentukan sikap di Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan.

Sejauh ini, Gerindra masih menjagokan Ketua Gerindra Sulsel Andi Iwan Darmawan Aras (AIA) namun belum resmi mendeklarasikan.

Sedangkan di Golkar selama ini ada Ilham Arief Sirajuddin (IAS) yang kerap berkampanye. Juga ada Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani.

Figur lainnya yang juga sempat mencuat yakni Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

4 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)