Connect with us

Pokja IV TP PKK Kota Makassar Berdayakan Kader Khusus Tingkatkan Layanan Kesehatan dan Partisipasi Posyandu

Published

on

Kitasulsel–Makassar Pokja IV TP PKK Kota Makassar menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) untuk meningkatkan kapasitas kader khusus di Hotel Grand Puri Perintis, Selasa (23/7/2024).

Kegiatan yang akan berlangsung selama delapan hari ini ke depan ini menyasar kader khusus dari 15 kecamatan se-Kota Makassar.

Fokus utamanya adalah pemberdayaan kader untuk membantu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar dan mendorong partisipasi masyarakat ke posyandu.

Kegiatan bimtek ini merupakan bagian dari upaya Pokja IV TP PKK Kota Makassar untuk memberdayakan kader khusus sehingga mereka dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung program-program kesehatan di masyarakat.

Ketua Pokja IV TP PKK Kota Makassar dr. Nurhayati Musada menekankan bahwa bimtek ini bertujuan untuk memperkuat peran kader khusus dalam sistem kesehatan masyarakat.

Menurutnya, kader khusus memiliki posisi strategis dalam menjembatani komunikasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat.

“Bimtek ini fokus pada peningkatan kapasitas kader khusus agar mereka bisa lebih efektif membantu tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar di lingkungan masing-masing.

Kader khusus adalah ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sehingga peran mereka sangat vital,” ujar dr. Nurhayati.

Selain membantu tenaga kesehatan, kader khusus juga memiliki tanggung jawab untuk mengajak dan mengedukasi masyarakat agar rutin mengunjungi posyandu.

Posyandu merupakan pusat pelayanan kesehatan yang penting, terutama bagi ibu dan anak, untuk mendapatkan pemantauan dan layanan kesehatan yang dibutuhkan.

“Kader khusus ini diharapkan mampu menjadi motivator yang mengajak masyarakat untuk aktif ke posyandu. Sehingga kita dapat memastikan bahwa setiap individu, terutama ibu dan anak, mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua IV TP PKK Kota Makassar, dr. Hadijah Iriani memberikan arahan mengenai peran penting kader PKK sebagai agen perubahan dalam pembangunan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kader PKK tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan di tengah masyarakat.

“Para kader PKK memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam pembangunan.

Dengan meningkatkan kapasitas mereka, kita berharap mereka bisa lebih aktif dan berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

Kader PKK harus mampu menginspirasi dan menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama membangun lingkungan yang sehat dan sejahtera,” katanya.

Dokter Iriani juga menambahkan bahwa keberhasilan program kesehatan masyarakat sangat bergantung pada partisipasi aktif kader khusus.

Kata dia, kader PKK harus bisa menjadi teladan dan sumber informasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

“Mereka harus bisa menjelaskan pentingnya kesehatan dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, seperti posyandu,” ujarnya.

Dia berharap, dengan adanya bimtek ini para kader khusus dapat lebih siap dan kompeten dalam menjalankan tugasnya, serta mampu mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan.

“Keterlibatan aktif kader khusus ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan sejahtera di Kota Makassar,” (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.