Connect with us

Polio Mengancam, Ketua TP PKK Makassar Tegaskan Pentingnya Imunisasi Balita

Published

on

Kitasulsel–Makassar Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail secara simbolis memberikan tetes vaksin polio kepada tiga orang anak di Posyandu Asoka 7, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Rabu (24/7/2024).

Tindakan ini menandai dimulainya Pekan Imunisasi Nasional (PIN) tingkat Kota Makassar. Pada kesempatan itu, Indira Yusuf Ismail mengungkapkan kegembiraannya atas partisipasi masyarakat yang tinggi.

“Luar biasa banyak yang hadir. Ini menandakan bahwa insyaallah masyarakat kita sudah tidak alergi dengan imunisasi,” ujar Indira dalam sambutannya.

Indira menegaskan bahwa vaksinasi polio sangat penting dilakukan sebagai langkah pencegahan yang wajib. Oleh karena itu, dia mengajak seluruh ibu untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan anak.

“Ibu-ibu harus sadar betapa penting menjaga anak-anak kita, menjaga kesehatannya, menjaga supaya mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Kita punya 47 puskesmas dan 1.013 posyandu. Dengan semua itu kita berharap penyakit yang membutuhkan imunisasi bisa jadi zero,” tambahnya.

Indira menekankan urgensi dari pencanangan PIN ini. Sehingga, dia juga mendorong partisipasi aktif dari kader PKK untuk turut memberi edukasi dan mengajak masyarakat membawa anaknya ke posyandu untuk diimunisasi.

“Waktu satu bulan ini tidak lama dan penyakit polio ini sangat menghawatirkan. Apalagi anak-anak kita yang masih balita.

Jadi diharapkan semangat dari kita semua terutama kader PKK harus menghayo-hayo warga supaya tidak ada lagi yang luput dari imunisasi karena ini adalah program nasional yang harus kita tuntaskan,” tegasnya.

Sejauh ini, Pemerintah Kota Makassar bersama TP PKK Kota Makassar terus berkomitmen untuk memastikan setiap anak mendapatkan imunisasi lengkap guna melindungi mereka dari ancaman penyakit polio dan penyakit lainnya.

“Polio ini menular, dan vaksinasi ini wajib. Jadi kenapa kita sweeping nantinya, supaya pencapaiannya 100 persen.

Imunisasi jangan sekadar di pekan imunisasi saja. Masih banyak penyakit lain, dan kita tentu harus lindungi anak-anak kita,” jelas Indira.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nursaidah Sirajuddin mengungkapkan bahwa sasaran vaksinasi polio di Kota Makassar mencapai 184ribu anak.

“Dari jumlah itu terbagi atas kelompok umur. Ada usia 0-5 tahun, usia 5-7 tahun dan sampai usia 1 hari sebelum 8 tahun,” ucapnya.

Guna memaksimalkan capaian target sasaran, pihaknya bakal gencar turun langsung ke beberapa lokasi yang telah disiapkan. Di antaranya adah Posyandu, sekolah-sekolah, dan pos pelayanan yang audah ditentukan puskesmas.

“Jadi kami target untuk dua pekan ini, pelaporannya kalau bisa 80 persen supaya ke belakang kita lakukan sweeping. Bagi anak-anak kita yang tidak bersekolah, kita datangi rumahnya satu-satu,” tuturnya.

Nursaidah menjelaskan bahwa polio merupakan penyakit menular yang sangat berbahaya dan rentan menyerang anak usia balita.

Penyakit menular ini menyerang sistem saraf pusat dan menyebabkan kerusakan pada sistem saraf motorik, sehingga penderita akan mengalami kelumpuhan anggota gerak.J Penyakit ini tidak dapat disembuhkan sehingga perlu upaya maksimal untuk pencegahannya.

Gejalanya pun tidak jauh berbeda dengan gejala awal penyakit flu, seperti demam berhari-hari, badan sakit, dan leher tegang sehingga tak jarang gejala ini diabaikan lantaran dianggap sebagai demam biasa.

“Penyakit ini biasa orang bilang lumpuh layu. Tidak bisa diobati, tapi bisa dicegah dengan pemberian imunisasi.

Kita sudah eradikasi polio sejak puluhan tahun yang lalu, tapi kenapa muncul sekarang di beberapa daerah? Karena ada satu anak yang tidak diberikan imunisasi sehingga jadi pemicu munculnya polio kembali,” jelasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.