Ini Alasan Pj Gubernur Zudan Kembalikan Abdul Hayat ke Pemprov Sulsel

Published

11 bulan ago

1 Agustus 2024

Kitasulsel–Makassar Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan alasannya mengembalikan eks Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani ke Pemprov Sulsel.

Zudan bilang, salah satu alasannya adalah Hayat sudah terlalu lama dinonjobkan, sehingga tak mendapat upah sebagai pejabat.

“Kewenangan Gubernur di eselon dua, karena pak Hayat sudah lama sekali non job maka kami selesaikan atas kesepakatan pak Hayat dengan Pj Gubernur minta dihidupkan kembali, karena pak hayat 9 bulan lagi sudah pensiun,” jelasnya usai melantik, di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis, 1 Agustus 2024.

Selain itu, Zudan juga bilang, Hayat layak dikembalikan ke Pemprov Sulsel, walaupun bukan sebagai Sekprov Sulsel.

“Jadi ini ada pertimbangan bahwa bagaimana karier pak Abdul Hayat bisa hidup kembali, nah saya sebagai pimpinan, sebagai kawan lebih banyak bertindak untuk dalam sisi kemanusiaan, agar pak Hayat bisa bekerja kembali, mendapatkan gaji kembali karena kemarin menggantung kasusnya,” terangnya.

Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu menyatakan, dengan adanya non job sebelumnya dan dipensiunkan, maka pihaknya memikirkan agar Hayat kembali mendapatkan haknya.

“Pensiun ya, karena dikatakan sudah keluar, tapi catatan BKN belum pensiun. Makanya saya urus, saya pastikan semua, karena selama satu tahun lebih pak hayat tidak gajian karena posisinya menggantung.

Makanya saya urus di BKN, KASN di Kemendagri semua dari sana menyetujui untuk dilantik dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana usulan saya, dan pak Hayat sudah setuju,” papar Zudan.

“Jangan ini dilihat sebagai posisi demosi, tapi win-win solution untuk menghidupkan kembali agar pak Hayat bisa berkarya,” tutup Zudan. (*)

Nasional

KH Ma’ruf Amin Sebut Pemerintah akan Bentuk Badan Ekonomi Syariah

Published

1 jam ago

8 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah akan membentuk Badan Ekonomi Syariah. Badan ini akan menggantikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Badan baru ini dirancang lebih inklusif, tidak birokratis, dan langsung berada di bawah Presiden.

“Badan yang semula KNEKS itu akan mengalami transformasi menjadi badan. Badan yang akan juga menggerakkan ekonomi Syariah. Ya, badan kira-kira Badan Ekonomi Syariah,” kata Wakil Presiden RI 2019-2024 KH Ma’ruf Amin dalam acara Global Launch SGIE Report 2024/2025, di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa Badan Ekonomi Syariah akan mengemban fungsi penggerak lintas sektor, tidak hanya terbatas pada industri keuangan syariah, tetapi juga mencakup sektor industri halal, dana sosial umat, dan kewirausahaan berbasis pesantren dan komunitas.

“Fokus kita kemarin itu kepada empat: yaitu industri halal, industri keuangan, dana sosial, kemudian juga para usahawan. Ini yang akan kita kembangkan,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa transformasi kelembagaan ini akan mencontoh pendekatan seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar lebih lentur dalam menjangkau masyarakat dan pelaku usaha.

“Nanti badan ini seperti BPIP. Jadi nanti unsur masyarakat akan masuk di dalamnya. Sehingga tidak birokratis, tapi lebih fleksibel,” jelas Kyai Ma’ruf.

Dengan konsolidasi lintas sektor, kolaborasi pusat dan daerah, serta dukungan masyarakat sipil, KH Ma’ruf Amin meyakini Indonesia bisa naik peringkat menjadi pemimpin ekonomi syariah dunia dalam waktu dekat.

“Kalau lihat trend kemarin dari nomor 10, 8, 5, kemudian menjadi nomor 3. Kalau lihat trend-nya, ya paling tiga tahun itu sudah bisa,” pungkas KH Maruf Amin.

Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang turut hadir dalam peluncuran laporan SGIE 2024/2025, mendukung penuh transformasi ini dan menekankan pentingnya menjadikan halal sebagai gaya hidup yang etis dan berkelanjutan.

“Itulah sebabnya kita percaya bahwa halal bukan hanya label, tapi adalah way of life,” tegas Menag Nasaruddin.

Menurut Menag, Kementerian Agama memiliki mandat sentral dalam membangun ekosistem halal yang berkualitas dan berdaya saing global. “Kenaikan konsumen halal itu bukan sekadar tren. Ia mencerminkan kesadaran etis dan spiritual yang makin dalam,” katanya.

Menag juga menggarisbawahi pentingnya penguatan peran masjid dalam ekonomi umat. “Kami mencoba di Istiqlal membuat satu sistem, jadi seluruh kebutuhan pokok masyarakat yang ada di Istiqlal ini bisa dibeli di Istiqlal,” ujarnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy menyebut bahwa ekosistem ekonomi syariah nasional sudah terbentuk sejak satu dekade terakhir, dan kini mulai terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional.

“Ekosistem itu sebenarnya bahasa lama yang terintegrasi. Jadi nggak satu ke sana, satu ke sini,” ungkapnya. (*)