Dewan Minta Pemkot Makassar Persiapkan Trasformasi Digital
Kitasulsel–Makassar Legislator Partai Nasdem Ari Ashari meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar harus siap dalam transformasi digital.
Ari Ashari merupakan salahsatu anggota dari komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Pasalnya, saat ini digital memiliki dua mata pisau, yakni sebagai alat bantu dan juga bisa menjadi bumerang untuk warga Makassar.
“Sangat bisa menjadi alat bantu untuk kita, tetapi juga bisa menjadi bumerang untuk kita,” jelas Ari, Senin (5/8/2024).
Ari Ashari mencontohkan, masyarakat Kota Makassar saat ini kesulitan mencari pekerjaan sebelum hadir alat pintar (AI), apalagi setelah muncul AI bisa saja mengantikan kerja-kerja manusia, dimana bisa menjadi pesaing baru untuk warga.
“Transformasi digital seperti AI bisa menjadi pesaing dari masyarakat kota Makassar untuk mencari lapangan kerja,” kata Ari.
“Saya kasih contoh, ambil sampel sederhana saja ya bahwa tadinya misalnya di Gate tol atau di Gate mall-mall itu kan ada satu orang disetiap Gate yang diberikan pekerjaan, bagaimana mereka bisa menghidupi keluarganya tetapi dengan sistem era teknologi yang canggih itu sekarang,” tambahnya.
Sehingga, Pemkot Makassar perlu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Warga Kota Makassar sebelah menerapkan tranformasi digital.
“Kita juga harus memikirkan bagaimana SDM kita dilatih dulu, apakah sudah siap bersaing dengan sistem teknologi yang ada saat ini kemudian itu kita aplikasikan karena saya takutkan ini bisa menjadi bumerang, manusia dengan mohon maaf SDM rendah, tidak bisa bersaing dengan kecanggihan teknologi,” terangnya.
Ari Azhari berharap, Pemerintah kota mempertimbangkan SDM warga dan kesiapan menerapkan transportasi yang akan menjadi pendamping dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan.
“Kita tidak mau bahwa, di Kota Makassar ini dengan kecanggihan teknologi yang mudah kemudian banyak menimbulkan pengangguran pengangguran yang baru, sehingga saya berharap bahwa kedepannya selain kita memikirkan teknologi tentunya kita memikirkan eh manusianya,” tandasnya. (*)
Kitasulsel–SERANGBANTEN Menteri ATR/BPN Nusron Wahid angkat bicara terkait kasus penguasaan lahan di Pondok Aren, Tangsel, Banten oleh ormas DPC Grib Jaya yang ternyata telah dipastikan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Menurutnya, setelah dicek status lahan seluas 127.780 meter persegi yang sedianya hendak dibangun Gedung Arsip, dipastikan milik BMKG dan tidak ada catatan sengketa.
Tanah BMKG sertipikat Hak Pakai atas nama BMKG dan tidak ada catatan konflik dan sengketa,” kata Nusron saat dikonfirmasi, Minggu (25/5/2025).
Bahkan, Nusron merasa heran apabila ada pihak mengaku sebagai ahli waris, berujung klaim dari DPC Grib Jaya Tangsel yang turut menyewakan lahan kepada para pengusaha.
“Jadi aneh kalau ada yang mengaku atas nama ahli waris. Kami sangat menyayangkan sikap dan arogansi oknum ormas tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Utama BMKG, Guswanto mengungkap para anggota DPC Grib Jaya Tangerang Selatan (Tangsel) kurang lebih sudah tiga tahun mengklaim penguasaan lahan di Pondok Aren, Tangsel, Banten.
Hal itu disampaikan Guswanto, setelah jajaran Polda Metro Jaya berhasil mengusut polemik kasus penguasaan lahan seluas 127.780 meter persegi yang sedianya hendak dibangun Gedung Arsip BMKG.
“Menguasai di sini sebenarnya sudah lama ya, tapi untuk kegiatan masifnya itu ada 2-3 tahunan lah. Namun untuk yang ahli waris itu sudah cukup lama,” jelas dia dikutip Minggu (25/5/2025).
Guswanto menjelaskan pihaknya akan segera memanfaatkan lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 1/Pondok Betung Tahun 2003, yang sebelumnya tercatat sebagai SHP No. 0005/Pondok Betung.
Diperkuat lewat Putusan Mahkamah Agung RI No. 396 PK/Pdt/2000 tanggal 8 Januari 2007 dengan rencana pembangunan Gedung Arsip BMKG yang sedianya hendak dibangun pada 2023.
“Langkah dari BMKG setelah hari ini, tentunya kita akan memanfaatkan lahan ini, sesuai dengan kepentingan BMKG. Karena BMKG merupakan instansi pemerintah, jadi akan kita lakukan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Adapun dalam kasus ini, setidaknya ada 17 orang ditangkap oleh jajaran Polda Metro Jaya. Di mana 11 merupakan Anggota Ormas dan enam sisanya yang mengaku sebagai ahli waris tanah milik BMKG.
Dari hasil klaim lahan tanah ini, lewat Ketua DPC Ormas GRIB Jaya Tangsel inisial Y, turut disewakan ke beberapa pengusaha dengan bayaran bervariatif untuk nantinya ditransfer langsung kepada Y.sinpo . (*)
-
Politics8 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
11 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login