DPRD Kota Makassar
DPRD Makassar Kaji Regulasi Penerapan AI dalam Proses Pemerintahan dan Pilkada

Kitasulsel–Makassar Diskusi publik yang digelar DPRD Kota Makassar di Aston Makassar Hotel & Convention Center membahas regulasi penerapan Artificial intelligence (AI) dalam pemerintahan dan Pilkada. Penerapan teknologi di bawah kepemimpinan Wali Kota Danny Pomanto menjadi fokus utama.
“Ini suatu tema yang sangat kita butuhkan, apalagi kota kita memang di bawah kepemimpinan Pak Danny Pomanto, penerapan teknologi memang suatu kewajiban.

Semua generasi yang ada di Pemerintah Kota Makassar itu harus tahu karena setiap pelayanan kita harus menggunakan teknologi,” ujar Sekwan DPRD Makassar, H Dahyal, dalam sambutannya.
DPRD Makassar menggelar diskusi publik untuk mengkaji regulasi penerapan Artificial intelligence (Kecerdasan Buatan) dalam proses pemerintahan dan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Kegiatan ini diprakarsa bagian Humas DPRD Kota Makassar dan bertujuan untuk mengeksplorasi dampak serta manfaat penggunaan AI dalam meningkatkan efisiensi Pemerintahan
“Terima kasih kepada teman-teman humas, karena humas yang memprakarsai kegiatan ini. Kita undang media juga supaya mereka tahu bahwa kita sudah menerapkan teknologi, walaupun di DPRD sendiri sekretariat DPRD belum menerapkan ini karena kita baru belajar,” jelasnya.
“Pak Zulfikar kemarin kami diskusi bulan lalu ya bahwa ini sangat membantu kita, tetapi kita mulai terapkan di BKPSDM uji coba, dan kemarin saya juga menguji salah satu kepala bidang,” tambah Dahyal.
Anggota DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, mengapresiasi inisiatif kesekwanan DPRD Kota Makassar dalam menyelenggarakan diskusi publik ini.
“Luar biasa kesekwanan DPRD Kota Makassar membuat diskusi publik yang temanya sangat bagus, mengingat bagaimana Kota Makassar khususnya bikin jadwalnya Makassar Kota Metaferst,” ujar Ashari.
Ashari juga menekankan pentingnya pelatihan khusus bagi ASN dan perangkat kerja di Pemkot Makassar untuk bersinergi dengan program digitalisasi yang dilaksanakan oleh Wali Kota.
“Yang kedua, tentunya kita tidak mau era digitalisasi ini menjadi bahan yang mempersulit warga Kota Makassar untuk mendapatkan pekerjaan sehingga SDM masyarakat Kota Makassar juga harus ditingkatkan agar bisa bersaing dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini,” kata Ashari.
Kepala Bappeda Makassar, Andi Sulkifli Nanda, mengungkapkan tantangan terbesar dalam penerapan AI adalah menjaga privasi dan keamanan data pribadi.
“Yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana menjaga keamanan dan privasi data-data identitas masyarakat. Jangan sampai bocor atau menyebabkan pengangguran, ini harus dipikirkan,” ujar Kepala Bappeda Makassar.
All Dev dan AICO member, Sulfikar Suaib, dalam materinya menyampaikan bahwa AI dapat sangat membantu dalam berbagai aspek. Ia menunjukkan contoh penggunaan AI untuk membuat visi dan misi calon Kepala Daerah dengan cepat dan efisien.
Salah satu mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) yang sedang KKN di DPRD Makassar turut hadir dalam diskusi tersebut dan menekankan pentingnya kajian mendalam dalam pembuatan regulasi tentang AI di Kota Makassar. (*)
DPRD Kota Makassar
Komisi B DPRD Makassar Dorong PAD 2025 Capai Rp2,1 Triliun

Kitasulsel–MAKASSAR Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Zulhajar mengungkapkan bahwa salah satu program prioritas Komisi B DPRD Makassar adalah mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini kami (DPRD Makassar) masih menunggu hasil dari pemerintah kota dengan TPAD tim anggarannya lagi melakukan upaya efisiensi.

Nanti setelah selesai itu semua, lalu kami panggil semua mitra kami seperti anggaran yang disediakan dan program apa saja yang akan dijalankan, baru kami akan evaluasi,” ungkapannya.
Legislator dari daerah pemilihan wilayah 3 Makassar itu menjelaskan, DPRD saat ini masih menunggu alokasi efisiensi anggaran dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk program yang akan dijalankan ke depan.

“Menyuarakan seberapa penting program yang disusun dan penggunaan anggaran yang akan dilakukan. Karena ini masih efisiensi anggaran, sementara pemkot lagi masih menyisir anggaran-anggaran perlu yang akan dipotong dan ditambahkan, kami (DPRD Makassar) masih menunggu itu,” jelas Icul sapaan karibnya.
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan bahwa ukuran kinerja Komisi B DPRD Makassar adalah peningkatan PAD Kota Makassar.
“Targetnya itu peningkatan PAD, karena komisi kami (Komisi B DPRD Makassar) untuk catatan kinerja. Ini kan bertambah dari Rp1,7 triliun target PAD untuk tahun 2024, kami dorong kemarin di APBD pokok untuk bertambah sampai Rp2,1 triliun PADnya,” kata dia.
Anggota Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Makassar itu juga meminta peran perusahaan daerah (perusda) Kota Makassar bisa meningkatkan kinerja-kinerjanya untuk mencapai PAD yang telah ditargetkan sebelumnya oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
“Begitu pun dengan perusda-perusda yang lain, misalnya itu pekerjaan yang harus menjadi konsen (fokus) wali kota baru (Munafri Arifuddin) soal peningkatan PAD Kota Makassar.
Targetnya itu Rp2,1 triliun tapi selalu direalisasi selalu kurang dari itu dan potensi Makassar lebih dari itu,” tutupnya. (*)
-
Politics6 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
9 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
11 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login