Upaya Dinsos Kota Makassar dalam Mitigasi Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat

Published

1 tahun ago

5 Agustus 2024

Kiatsulsel–Makassar Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar terus mengoptimalkan program mitigasi sosial sebagai wujud nyata dari visi Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto untuk menekan risiko sosial untuk kesejahteraan masyarakat

Kepala Dinsos Kota Makassar, Andi Pangeran, menjelaskan salah satu langkah awal dalam mitigasi sosial adalah perbaikan Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Hal ini dilakukan melalui pembentukan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation di 153 kelurahan. Di tahun 2024 data sementara sebanyak 3.446 KK berhasil didata,” jelasnya pada Senin, (5/8/2024).

Andi Pangeran mengatakan data ini penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Lanjutnya, salah satu program unggulan mitigas sosial yakni rehabilitasi bagi penyandang masalah sesejahteraan sosial di UPTD RPTC (Unit Pelaksana Teknis Dinas Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Terpadu).

“Hingga bulan Juni 2024, kami telah melakukan rehabilitasi terhadap 84 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), 99 orang anak jalanan (Anjal), 38 orang lanjut usia terlantar (Lansia), dan 51 orang gelandangan dan pengemis (Gepeng),” sebutnya.

Ia mengatakan dalam program rehabilitasi ini mencakup penyediaan pangan, sandang, dan bimbingan fisik, mental, spiritual, serta sosial.

“Rehabilitasi sosial ini bertujuan untuk melakukan refungsionalisasi dan pengembangan agar individu dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik dalam masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Andi Pangeran menjelaskan Dinsos Makassar membentuk Forum Pekerja Sosial Masyarakat (FKSM) untuk memperkuat sensor sosial.

“FKSM ini terdiri dari 3 orang setiap kelurahan yang berperan menerapkan program Pemerintah Kota Makassar dalam rangka melakukan mitigasi sosial yg ada di Kota Makassar,” jelasnya

Dalam hal penanganan bencana, Andi Pangeran mengungkapkan Dinsos mencatat sebanyak 698 warga yang terkena dampak bencana sepanjang tahun 2024, dengan data terkini hingga 30 Juni.

“Rincian jumlah korban bencana meliputi 208 orang akibat kebakaran, 32 orang karena puting beliung, dan 458 orang terdampak banjir,” tambahnya.

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, Dinsos memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga korban bencana. Bantuan yang diberikan mencakup penyediaan pangan, sandang, serta perlengkapan pengungsian.

“Selain itu, dukungan psikososial juga disediakan untuk membantu masyarakat pulih dari trauma akibat bencana,” jelasnya.

Dinsos juga merencanakan pembentukan Kawasan Tanggap Bencana (KSB) di lima kelurahan yang rawan bencana yang berfungsi sebagai tempat edukasi untuk masyarakat tentang langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan.

Melalui semua upaya ini, Andi Pangeran berharap dapat menjadi mitigasi sosial untuk memberikan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat Kota Makassar. (*)

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Gelar Rakor TPKD, Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan Hingga 5 Persen

Published

2 hari ago

21 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) di Aula Bapperida, Jumat (21/11/2025).

Rapat koordinasi ini digelar untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam percepatan penurunan angka kemiskinan serta mengevaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan tahun berjalan. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala di lapangan dan merumuskan langkah strategis yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Penanggulangan Kemiskinan Masuk Prioritas Visi Pembangunan Lutim

Kepala Bapperida Lutim, Kamal Rasyid, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan bagian penting dari visi misi Pemkab Lutim, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera.

“Kemiskinan ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Jika dikelola dengan benar, maka output dan dampak di masyarakat juga akan baik,” jelas Kamal.

Ia menambahkan, Luwu Timur memiliki dua sektor unggulan yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus penurunan kemiskinan, yakni sektor pertanian di wilayah barat dan sektor pertambangan di wilayah timur. Berdasarkan capaian tahun sebelumnya, angka kemiskinan di Lutim tercatat lebih rendah dibanding beberapa kabupaten/kota lain di wilayah Luwu Raya maupun Sulawesi Selatan.

Target Turunkan Kemiskinan Hingga 5 Persen

Dalam paparannya, Kamal menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja yang akurat di tingkat kecamatan dan desa.

“Yang paling dibutuhkan adalah kerja sama kita semua dalam melakukan pendataan tenaga kerja. Setiap camat dan pemerintah desa harus mengenali para warganya dan memastikan masuk dalam database tenaga kerja,” tegas Kamal.

Pemkab Lutim menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 5 persen, dengan estimasi jumlah penduduk miskin saat ini sekitar 21 ribu jiwa. Target pembangunan 2025–2030 juga menitikberatkan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

BPS Paparkan Data Kemiskinan Terbaru

Kepala BPS Lutim, Muh. Harta Saham, turut memberikan paparan mengenai kondisi kemiskinan berdasarkan data Maret 2025. Harta menjelaskan bahwa garis kemiskinan terdiri atas dua komponen utama:

Garis kemiskinan makanan: kebutuhan konsumsi setara 2.100 kalori per hari

Garis kemiskinan non-makanan: kebutuhan sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan

Berdasarkan data BPS Lutim:

Jumlah penduduk miskin: 18,55 ribu orang

Persentase penduduk miskin: 5,78 persen

Harta menuturkan tren kemiskinan di Lutim sempat menurun selama 2018–2020, namun mengalami fluktuasi sepanjang 2020–2024.

“Kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah atau persentasenya, tetapi juga kedalaman dan keparahannya. Tanpa monitoring yang baik, kita tidak akan tahu apakah program yang dijalankan sudah tepat atau belum,” ujarnya.

Diikuti OPD, Camat, dan Unsur Lintas Sektor

Rakor TPKD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan dan lembaga terkait, antara lain:

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lutim

Para camat se-Kabupaten Lutim

Perwakilan Kementerian ATR/BPN Lutim

PLN ULP Malili

Baznas Lutim

PT CLM

PT Bank BRI KCP Malili

Bank Sulselbar Cabang Malili

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Lutim berharap percepatan penurunan angka kemiskinan dapat tercapai melalui sinergi kebijakan, peningkatan akurasi data, dan kolaborasi lintas sektor.