Upaya Dinsos Kota Makassar dalam Mitigasi Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat
Kiatsulsel–Makassar Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar terus mengoptimalkan program mitigasi sosial sebagai wujud nyata dari visi Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto untuk menekan risiko sosial untuk kesejahteraan masyarakat
Kepala Dinsos Kota Makassar, Andi Pangeran, menjelaskan salah satu langkah awal dalam mitigasi sosial adalah perbaikan Kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Hal ini dilakukan melalui pembentukan operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation di 153 kelurahan. Di tahun 2024 data sementara sebanyak 3.446 KK berhasil didata,” jelasnya pada Senin, (5/8/2024).
Andi Pangeran mengatakan data ini penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Lanjutnya, salah satu program unggulan mitigas sosial yakni rehabilitasi bagi penyandang masalah sesejahteraan sosial di UPTD RPTC (Unit Pelaksana Teknis Dinas Rehabilitasi Sosial dan Pelayanan Terpadu).
“Hingga bulan Juni 2024, kami telah melakukan rehabilitasi terhadap 84 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), 99 orang anak jalanan (Anjal), 38 orang lanjut usia terlantar (Lansia), dan 51 orang gelandangan dan pengemis (Gepeng),” sebutnya.
Ia mengatakan dalam program rehabilitasi ini mencakup penyediaan pangan, sandang, dan bimbingan fisik, mental, spiritual, serta sosial.
“Rehabilitasi sosial ini bertujuan untuk melakukan refungsionalisasi dan pengembangan agar individu dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik dalam masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, Andi Pangeran menjelaskan Dinsos Makassar membentuk Forum Pekerja Sosial Masyarakat (FKSM) untuk memperkuat sensor sosial.
“FKSM ini terdiri dari 3 orang setiap kelurahan yang berperan menerapkan program Pemerintah Kota Makassar dalam rangka melakukan mitigasi sosial yg ada di Kota Makassar,” jelasnya
Dalam hal penanganan bencana, Andi Pangeran mengungkapkan Dinsos mencatat sebanyak 698 warga yang terkena dampak bencana sepanjang tahun 2024, dengan data terkini hingga 30 Juni.
“Rincian jumlah korban bencana meliputi 208 orang akibat kebakaran, 32 orang karena puting beliung, dan 458 orang terdampak banjir,” tambahnya.
Sebagai respons terhadap situasi tersebut, Dinsos memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga korban bencana. Bantuan yang diberikan mencakup penyediaan pangan, sandang, serta perlengkapan pengungsian.
“Selain itu, dukungan psikososial juga disediakan untuk membantu masyarakat pulih dari trauma akibat bencana,” jelasnya.
Dinsos juga merencanakan pembentukan Kawasan Tanggap Bencana (KSB) di lima kelurahan yang rawan bencana yang berfungsi sebagai tempat edukasi untuk masyarakat tentang langkah-langkah mitigasi yang perlu dilakukan.
Melalui semua upaya ini, Andi Pangeran berharap dapat menjadi mitigasi sosial untuk memberikan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat Kota Makassar. (*)
Provinsi Sulawesi Barat
Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Kunjungi Pasar Tradisional di Mamuju, Pastikan Harga Pangan dan Elpiji Terjangkau
Kitasulsel–MAMUJU Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin melakukan pemantauan di Pasar Lama Mamuju, Kamis 9 Januari 2025.
Turut, hadir Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, Perwakilan Korem 142/Tatag, Polda Sulbar, Kabinda Sulbar, hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kunjungan ini dilakukan untuk memantau langsung perkembangan harga komoditas serta gas elpiji di pasaran.
“Kita meninjau langsung di pangkalan gas elpiji 3kg harganya Rp 18.500. Artinya tidak ada kenaikan signifikan,” kata Bahtiar.
Begitupun, harga komoditas lainnya tidak ada mengalami kenaikan harga yang signifikan di pasaran.
“Kita terima masukan semua pihak, kita tetap akan terus mengecek dan memantau harga komoditas maupun gas elpiji di pasaran,” ungkapnya.
Termasuk, harga beras kalau ada kenaikan mestinya tidak terjadi, sebab stok beras mencukupi.
“Nanti kita minta bulog agar melakukan operasi pasar. Karena mestinya tidak naik harga beras karena stok banyak,” tambahnya.
Sedangkan, harga cabe mengalami kenaikan juga disebabkan pada pendistribusiannya, karena daerah lain dirinya mengecek langsung tidak ada kenaikan harga seperti di Polman.
“Saya cek di sini sudah ada terjual Rp 70 ribu per kilo. Jadi ini soal distribusi saja, kita segera mengambil langkah bersama dengan Pemkab kita beli di daerah penghasil dan mendistribusikan ke pasaran,” ujarnya.
Selain itu, komoditas yang lain tidak ada masalah sampai saat ini di awal tahun 2025.
“Tugas kita kenapa selalu mengecek ini, karena begitu harga cabe naik pasti akan mempengaruhi rantai konsumen lain. Harga makanan akan naik, kita tetap melindungi petani agar mendapat harga bagus tapi tidak boleh juga berlebihan agar rantai pangan berjalan dengan baik,” tandasnya. (*)
-
Politics3 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
6 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
11 bulan ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
10 bulan ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
8 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login