Connect with us

Airlangga Putuskan Golkar Usung Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi di Pilgub, Taufan Pawe : Keputusan Terbaik untuk Masyarakat Sulsel

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman bersama calon wakilnya, Fatmawati Rusdi melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, berlangsung di kediaman pribadi Airlangga di Jakarta, Rabu Malam (07/08/2024)

Dalam pertemuan tersebut, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati terlihat mengenakan batik berwarna kuning, yang identik dengan warna Partai Golkar.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting Partai Golkar, termasuk Ketua Bappilu Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Wakil Sekjen Rizal Mallarangeng, serta Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe

Menurut informasi yang dihimpun, pertemuan ini menghasilkan keputusan signifikan bahwa Partai Golkar akan mengusung pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan pada Pilgub mendatang.

Keputusan ini disampaikan langsung oleh Airlangga Hartarto di hadapan para petinggi Golkar yang hadir.

Ketua DPW Golkar Taufan Pawe mengatakan bahwa keputusan Airlangga adalah keputusan terbaik untuk masyarakat Sulawesi Selatan, Golkar memutuskan mengusung pasangan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel.

“Jadi saya berpendapat keputusan Ketua Umum itulah yang terbaik. Keputusan Ketua umum, pasti 24 Kabupaten kota DPD II Golkar akan mendukung,” tegas Taufan Pawe.

Sementara Wakil Ketua DPRD yang juga sekretaris NasDem Sulsel, Syaharuddin Arif Ikut dalam pertemuan itu mengatakan bahwa dalam pembicaraan tersebut sudah jelas arahan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk mendukung pasangan calon Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel.

“Dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menegaskan meminta kepada DPD 1 Golkar Sulsel untuk mendukung pasangan Andalan-Fatma,” tuturnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending