Provinsi Sulawesi Barat
Hadiri Pertemuan Gubernur se Indonesia di IKN, Pj Bahtiar Akan Paparkan Sulbar adalah Penyanggah IKN
Kitasulsel–MAMUJU Salah satu agenda Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara (IKN) hari ini Selasa, 13 Agustus 2024 adalah pertemuan bersama seluruh Gubernur se Indonesia.
Di mana sehari sebelumnya berlangsung Sidang Kabinet pertama di IKN yang dihadiri seluruh menteri.
Sementara itu Pj Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin sudah berada di Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak Senin, 12 Agustus 2024.
Apa saja yang akan dilakukan Pj Bahtiar selama di IKN? Tentu momen ini tak akan disia siakan oleh Dirjen Kemendagri tersebut. Apalagi seluruh menteri dan dan Dirjen, Direktur Kementerian juga ikut hadir di IKN.
Sulbar sebagai provinsi terdekat di Pulau Sulawesi akan dijadikan oleh Bahtiar sebagai bahan untuk melaporkan kepada Presiden Joko Widodo dan kepada menteri menteri lainnya.
Menurut Bahtiar selama dua bulan di Sulawesi Barat di mana dirinya telah keluar masuk kampung menemui warga dan tokoh masyarakat termasuk menginap di rumah warga sehingga dirinya telah memahami potensi yang ada di Sulbar. Sehingga dia yakin bahwa Sulbar layak menjadi penyanggah Utama IKN.
Walapun fasilitas infrastruktur masih standard tetapi bukan berarti provinsi ini tidak mampu menyuplai kebutuhan bagi warga IKN. Mulai bidang ternak, holitikultura, dan perikanan kelautan termasuk lokasi wisatanya dapat menjadi pilihan utama warga IKN untuk melepas penat.
“Potensi pariwisata Sulbar bisa menjadi lokasi tujuan wisata masyarakat IKN baik pulau Balakbalakan yang hanya berjarak 2 jam dari Balikpapan, wisata teluk Mamuju dan seluruh pesisir Sulbar Polman, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu bisa ditempuh 7 jam kapal cepat dan pesawat udara cukup 40 menit” tandas Bahtiar.
Melalui pertemuan kepala daerah dan Presiden Joko Widodo, Pj Bahtiar akan menguraikan alasan sehingga Sulawesi Barat pantas sebagai penyangga utama IKN.
Sulbar sebagai provinsi terdekat di pulau Sulawesi adalah provinsi yang memiliki potensi peternakan, holtikultura, dan perikanan kelautan. Selain itu produksi buah buahan, produksi sayur sayuran, tanaman hias serta jenis produk pertanian lainnya.
Segala kebutuhan IKN tandas Bahtiar dapat disuplay melalui Sulawesi Barat karena letak geografis dengan IKN sangat dekat. (*)
Provinsi Sulawesi Barat
Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi
Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.
“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.
Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:
Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:
1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar
2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar
3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar
4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar
“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.
Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.
“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.
Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.
Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login