Hadiri Hasil Penilaian EPSS, Sekprov: Dari Data Membangun Bangsa

Published

10 bulan ago

14 Agustus 2024

Kitasulsel–MAMUJU Sekprov Sulbar, Muhammad Idris hadir pada acara hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) di Hotel Maleo, Rabu 14 Agustus 2024.

Hadir juga seluruh Kepala BPS kabupaten, pejabat Pemprov dan Pemkab se-Sulbar.

“Ini pekerjaan yang betul-betul harus menjadi perhatian karena berbicara soal data daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten,” kata Idris.

Ia menambahkan dari hasil yang ingi dicapai paling tidak mewarnai harapan masyarakat Sulbar. Karena kalau datanya tidak jelas bagaimana mau membangun daerah, sehingga dari data membangun bangsa.

“Saya yakin kalau kita bergerak bersama maka sektoralnya ini bisa menjadi acuan membangun daerah. Ini juga harus didasari sebuah perencanaan yang kuat,” tambahnya.

Idris menyampaikan data sektoral ini menjadi bagian untuk melakukan perencanaan pembangunan semakin baik kedepan.

“Kita harus bisa melangkah dari Kaltara yang baru lahir sebelum Sulbar terbentuk. Ini selalu saya katakan data ini sangat penting untuk dijadikan acuan dalam membangun,” ujarnya.

Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri mengungkapkan kegiatan ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan beberapa hari di Bali bersama BPS pusat.

“Ini penguatan BPS bersama Pemerintah daerah. Salah satu data transparansi dimana disitu ada data statistik tingkat desa,” ucap Tina.

Hasil EPSS ini untuk pembangunan daerah yang dimana menjadi penilaian reformasi di daerah. Statistik sektoral ini diselenggarakan kementerian atau instansi.

“Pembagian statistik ini membuat Indonesia memiliki data beragam. Semoga dengan adanya data statistik tata kelola pembangunan semakin maju,” tandasnya.(*)

Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Published

2 jam ago

14 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.

“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar

“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)