Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Hadiri Paripurna Hut Majene ke-479, Sekprov: Provinsi Akan Terus Mendukung Majene Jadi Sentra Pendidikan

Published

on

Kitasulse–MAMUJU Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muh Idris, Menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Majene dalam rangka peringatan hari jadi Majene Ke – 479 Tahun 2024 di Gedung DPRD Kabupaten Majene, Kamis 15 Agustus 2024.

Sejumlah pejabat dan tokoh Majene hadir dalam acara paripurna hari ulang tahun ke-479.

“Saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Majene bahwa dalam dimensi sejarah diusia yang ke-479 merupakan usia yang sangat matang,” kata Idris.

Ia menambahkan Pemprov akan selalu mendukung pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Majene, khususnya membangun nilai berdemokrasi.

“Dengan semangat hari jadi kita dapat menumbuhkan semangat membangun daerah secara bersama-sama, budaya sibaliparriq adalah merupakan satu nilai kearifan lokal masyarakat mandar yang masih sangat relevan untuk diterapkan dalam pembangunan di era moderen,” tambahnya.

BACA JUGA  Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Kunjungi Pasar Tradisional di Mamuju, Pastikan Harga Pangan dan Elpiji Terjangkau

Sementara itu, Pemprov juga akan selalu mensupport dan mendukung Majene sebagai kota pendidikan. Termasuk membangun sinergitas antara provinsi dan Pemkab.

“Kami mengajak kepada para pemangku kepentingan di Kabupaten Majene untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi hijau,” ungkapnya.

Selain itu, semua pihak diharap juga tetap menjaga perdamaian dan kondusifitas dilingkungan masing-masing terlebih menjelang tahun politik tahun 2024.

“Jadi lewat momen ini mari kita jadikan sebagai energi pendorong untuk merealisasikan pembangunan di Kabupaten Majene. Termasuk bagi generasi muda bagaimana tantangan global bisa menaklukkan namun tetap berbasis lokal,” tandasnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.

“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:

BACA JUGA  Selamat HKG-PKK ke 52, Bahtiar: Dukung PKK Agar Keluarga Hingga Negara Sejahtera

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar

“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

BACA JUGA  Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Kunjungi Pasar Tradisional di Mamuju, Pastikan Harga Pangan dan Elpiji Terjangkau

“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel